MEDIA SELAYAR - Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 meluncurkan program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.
Program ini menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia sebagai wadah usaha bersama yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat. Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan berbasis pemberdayaan komunitas.
Tahapan Pembentukan Koperasi Merah Putih meliputi:
Pra-Musdes
Identifikasi potensi lokal, masalah sosial-ekonomi, dan peluang usaha di tingkat desa/kelurahan.
Musyawarah Desa Khusus (Musdessus)
Forum pengambilan keputusan bersama yang menyepakati pendirian koperasi, penamaan, dan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Penyusunan AD/ART
Disusun secara partisipatif dan mencerminkan nilai-nilai gotong royong serta tujuan koperasi.
Pembentukan Pengurus dan Pengawas
Pengurus minimal lima orang, dengan struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengawas terdiri dari ketua dan anggota. Seluruh pengurus harus memenuhi syarat integritas dan bebas konflik kepentingan.
Pendaftaran dan Pengesahan
Proses dilakukan melalui laman resmi koperasi merah putih. Berkas yang diperlukan antara lain berita acara musyawarah dan akta notaris, dengan biaya akta ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.
Masyarakat desa, perangkat desa, dan pelaku UMKM diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses ini untuk membangun koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini juga memberikan pendampingan teknis dan dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. (*).
