MEDIA SELAYAR. Pemerintah Pusat dalam hal ini KemenPAN-RB melarang dan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak sembarangan merekrut tenaga honorer, karena dinilai rekrutmen secara sembarangan justru menimbulkan masalah terkait jumlah dan kualitas tenaga honorer di daerah sementara pemerintah dituntut memiliki birokrasi berkelas dunia.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada awak media di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/6/2023).
"Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut (honorer) sembarangan. Kan sudah tidak boleh ini. Kan sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah," kata MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian, kata Azwar Anas, berdampak pada jumlah dan kualitas. Sementara di sisi lain kita diminta birokrasi berkelas dunia, karenanya proses rekrutmennya harus diperbaiki.
Lanjut, Azwar menyebut tahun ini pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN sebanyak 1,3 Juta. Untuk itu, pihaknya sedang mengidentifikasi CASN khusus untuk talenta yang ahli di bidang digital, demi mendukung digitalisasi di sektor pemerintah.
MenPAN-RB mengatakan selama ini masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki tim IT-nya sendiri. Namun, ada yang tidak merekrut ahli IT karena tidak memiliki dana untuk menggaji sesuai standar ASN.
"Yang terbaru adalah minggu kemarin kita rapat terbatas (Ratas) dipimpin Presiden disetujui Perpres untuk government technology (govtech)," jelas Abdullah Azwar.
Indonesia sebentar lagi punya Govtech yang kumpulkan orang-orang hebat dan dia akan transform mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua Kementerian/Lembagal, pungkas Azwar Anas. (***).
