MEDIA SELAYAR. Banyaknya sapi yang dilepasliarkan oleh para pemiliknya, sudah cukup meresahkan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain menyeberang jalan secara tiba-tiba yang mengakibatkan para pengendara mengalami kecelakaan, sapi tersebut juga kerap membuang kotoran di jalan raya.
Tidak hanya itu, sapi-sapi tersebut sering merusak tanaman warga yang mengakibatkan sering terjadinya konflik antara petani dan peternak. Belum lagi, sapi-sapi tersebut berkeliaran didalam kota, dan memasuki kantor-kantor pemerintah yang tentu merusak keindahan kota.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP. Kepulauan Selayar Eriek Gunawan, SH., MH., mengatakan bahwa Satpol PP sesuai tanggung jawabnya dalam penegakan Perda Nomor 7 tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Kesehatan Ternak adalah membantu Dinas terkait, Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi ternak.
"Sebenarnya tanggungjawab penanganan ternak itu ada di Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penangkap dan Tim Penaksir Kerugian. Namun setelah kami evaluasi sepertinya mekanisme itu tidak dijalankan, sehingga kami laksanakan sesuai SOP yang kami miliki dalam penegakan Peraturan Daerah", jelas Eriek Gunawan, saat dikonfirmasi Pewarta, Kamis (22/6/2023)
Karena itu, kata Eriek, hingga akhir bulan Juni 2023 pihaknya fokus melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2022 kepada Pemerintah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Kepala Dusun serta langsung memberikan pembinaan kepada masyarakat pemilik ternak guna memastikan mereka telah menyiapkan padang penggembalaan dan kandang ternak.
Namun, Kabid Penegakan Perda Kepulauan Selayar menegaskan, setelah memasuki bulan Juli 2023 pihaknya akan melaksanakan penertiban hingga sampai pada proses Yustisi di Pengadilan.
"Insya Allah, memasuki bulan Juli akan dilakukan penindakan dalam bentuk penertiban dengan target bahwa pada bulan Desember 2023 nanti Kepulauan Selayar bebas Ternak Berkeliaran", pungkas Eriek Gunawan. (Tim).
