MEDIA SELAYAR – Persoalan yang diduga sengaja digaungkan dengan alasan penegakan aturan dan regulasi tak jelas dalam pembelian ikan hidup di Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar sampai saat ini masih menuai sorotan dan kebingungan dari sejumlah kalangan pemerhati kehidupan nelayan ditengah masyarakat Kepulauan Selayar khususnya di Takabonerate.
Kebingungan dan sorotan mulai muncul saat pengelola melakukan pengetatan aturan pembelian ikan hidup dengan keramba apung sebagai sarananya, dilakukan oleh pengelola Taman Nasional Takabonerate pada awal tahun 2025 lalu,
Yang menjadi sorotan dalam penerapannya adalah tidak semua keramba penampungan milik pembeli disegel dan dilarang beroperasi. Ada sejumlah keramba pembeli yang yang tetap dibiarkan beroperasi.
" Kami belum dapat solusi Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dipersyaratkan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate sehingga kami belum bisa melakukan pembelian kepada anggota nelayan kami. Padahal semua persyaratan yang diminta sudah kami lengkapi.
Sementara yang lain tetap jalan membeli kami tidak bisa. Apakah mereka yang beroperasi sudah dilengkapi juga sesuai persyaratan yang diminta ? Ini sudah masuk 3 bulan Pak, beber Iful salah seorang pembeli ikan hidup di Takabonerate.
Kalau bisa pemerintah dan pihak terkait periksa juga persyaratan para pengusaha pembeli ikan yang tetap beroperasi supaya adil dan jujur Pak, katanya lagi.
PKS dipersyaratkan untuk pembeli ikan hidup dengan maksud mengantisipasi adanya dugaan perdagangan ikan hidup hasil destructif fishing atau kegiatan terlarang, itu sangat kami dukung tapi kenapa PKS kami lama sekali belum keluar sementara keramba pembeli lain ada yang terus beroperasi, beber pedagang pembeli ikan hidup lainnya.
Selain pembeli ikan dan pemilik keramba apung yang dimintai PKS, Balai juga mempersyaratkan pembeli dari luar untuk mengurus PKS.
Selain itu kelompok nelayan yang menangkap dan menjual ikan juga wajib diketahui balai. Termasuk aturan kepada nelayan pemancing ikan hidup juga diterapkan.
" Pelayanan pengurusan administrasi dan surat PKS sepertinya sangat susah dan harus menunggu lama. Kami sudah tiga bulan menunggu dan keramba tidak buka, nelayan pemancing kami juga kebingungan mau jual dimana sampai sekarang tidak ada kejelasan.
Lalu kami harus kemana mengurus agar bisa operasi ? Sementara ada yang dibiarkan operasi ? Apakah mereka yang operasi dijamin sudah lengkap dan tidak ada hasil destructif ? Siapa yang menjamin ?
Itu banyak kapal-kapal gae jelas-jelas dilarang operasi di kawasan tapi malah mereka bebas keliaran kalau malam hari, apakah ini sengaja menjadikan kami nelayan lokal menonton dan orang luar bebas mengambil hasil laut kami ? teriak Arsyad, warga Takabonerate melalui telepon.
Sejumlah penyegelan keramba, penyitaan alat dikeramba dan larangan membeli ikan hidup tanpa adanya perjanjian kerja sama (PKS) dengan pengelola kawasan, menimbulkan pertanyaan besar.
Terlebih, beberapa pembeli ikan hidup tetap bebas beroperasi meskipun legalitas mereka belum sepenuhnya jelas di mata masyarakat dan ikut pertanyakan.
Ketimpangan dalam penerapan aturan ini menimbulkan dugaan adanya praktik tebang pilih dan dugaan rencana monopoli pasar ikan hidup di wilayah Takabonerate. Hal ini berdasar apalagi para pembeli ikan hidup tersebut diinformasikan memiliki backing orang kuat di tingkat atas.
Bukan hanya keramba milik pembeli ikan hidup yang menjadi sorotan. Di beberapa desa pulau dalam kawasan Takabonerate juga mengurus PKS untuk operasional keramba ketahanan pangan milik warga. Namun sampai saat ini juga belum memiliki PKS.
" Pelayanan pengurusan surat PKS di kantor itu memang buruk dan berliku-liku. Apalagi pimpinannya sering tidak ada ditempat. Jadinya masyarakat sangat kesulitan kalau mau urus PKS keramba ketahanan pangan, ujar seorang perangkat desa.
Jika ini juga ikut dilarang, maka persoalannya bukan lagi soal bisnis ikan hidup, tapi menyangkut keberlangsungan pangan dan penghidupan masyarakat pulau.
Jika tidak dilarang, muncul pertanyaan: “Apa bedanya dengan keramba lain terhadap dampak lingkungan?” kalau ituji pertimbangannya, jelas perangkat desa tersebut.
Lebih menyakitkan lagi, ketika nelayan kecil di Takabonerate dibatasi, kapal pukat pursen (gae) dari luar justru dibiarkan menangkap ikan dalam jumlah besar di zona tangkapan lokal.
“Nelayan luar dibiarkan masuk mallampu di Taka, tapi kami malah diminta ikut patroli sama petugas,” ungkap seorang tokoh pemuda pesisir.
Praktik ini semakin menegaskan ketidakadilan. Nelayan lokal merasa jadi korban regulasi, sementara aktor-aktor besar justru diuntungkan.
Menuntut Keadilan dalam Konservasi
Hal ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Konservasi tidak cukup hanya berfokus pada lingkungan, tapi juga harus memikirkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Nelayan kecil dan pembeli ikan hidup bukanlah musuh konservasi. Mereka justru bisa menjadi mitra strategis jika diajak bekerja sama dengan transparansi dan keadilan.
Pemerintah pusat dan pengelola kawasan diharapkan segera menyelesaikan proses PKS yang tertunda.
Pendekatan sosial dan dialogis harus dikedepankan dalam setiap regulasi.
Evaluasi terhadap praktik tebang pilih dan dugaan monopoli pasar perlu dilakukan secara independen dan terbuka.
Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa pandang bulu.
Termasuk kesulitan mendapatkan konfirmasi dari Balai Taman Nasional Takabonerate terkait hal ini menjadi keluhan sejumlah awak media.
Tulisan ini ditayangkan berdasarkan hasil perbincangan dengan sejumlah nara sumber baik yang mau disebut namanya maupun tidak mau disebut identitasnya.
Redaksi Media Selayar kesulitan dan belum mendapatkan konfirmasi dan tanggapan resmi dari Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate atas tulisan ini hingga ditayangkan.
#Takabonerate #KonservasiLaut #IkanHidup #NelayanSelayar #PKS #KeadilanSosial #Keramba #BalaiTakabonerate #LautAdilUntukSemua #selayar
