MEDIA SELAYAR. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat mendapatkan penghargaan dan dana insentif fiskal sebesar Rp5,69 miliar dari pemerintah pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.
Penyerahan penghargaan untuk Pemprov Sulsel tersebut diserahkan langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, kepada Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, pada acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Jumat (6/10/2023).
Tidak hanya Pemprov Sulsel, juga ada 7 Bupati di Sulawesi Selatan mendapat undangan khusus dari Wapres Ma'ruf Amin untuk penanganan stunting lebih lanjut dengan sasaran target stunting 14 persen di 2024.
Ketujuh Bupati tersebut yakni Bupati Jeneponto Iksan Iskandar; Pj Bupati Bone Andi Islamuddin; Pj Bupati Sinjai Fahsul Falah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur Budiman, Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.
Bahtiar menyebut Sulsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.
"Alhamdulillah Pemprov Sulsel juga mendapatkan penghargaan dan mendapat insentif fiskal. Itu juga bersamaan beberapa kabupaten mendapatkan," ucap Bahtiar.
Ia mengakui penghargaan ini juga menjadi tantangan. Artinya, dengan adanya penghargaan harus bekerja lebih baik lagi. Dari target 14 persen pada 2024, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 sebesar 27,2 persen. Bahkan, beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.
Bahtiar menjelaskan dua faktor besar yang memengaruhi stunting, yaitu persoalan pangan, air bersih serta sanitasi. Begitu menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel, ia langsung bergerak cepat dalam penanganan stunting sebagai salah satu program prioritasnya yang juga merupakan program prioritas nasional. Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pelibatan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik. Ini lebih integral dan terpadu. Aplikasi penanganan stunting yang kami bangun ini akan melibatkan potensi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan," katanya.
Tidak kalah pentingnya, peranan dan dukungan legislatif untuk memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar dan perlu dukungan penganggaran.
"Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat," ucapnya.
Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat pun bertugas memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Selain itu, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
Ia menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018. "Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres.
Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di hadapan para kepala daerah, ia meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.
"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," pinta Wapres Ma'rif Amin. (***).
