MEDIA SELAYAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini masih mendalami dugaan keterlibatan aktif, perangkat desa menyebarluaskan banners balon legislatif Pemilu 2024.
Informasi dugaan pelanggaran perangkat desa ikut menyebarluaskan banners bacaleg peserta Pemilu 2024, diantaranya disebarluaskan melalui media sosial yang kami terima dari informasi masyarakat dan temuan Bawaslu Selayar.
" Ia ada beberapa informasi masyarakat dan temuan terkait keterlibatan perangkat desa aktif yang saat ini kami dalami. Yakni perangkat Desa Tarupa Kecamatan Takabonerate, Desa Batubingkung Kec Pasimaranu dan Desa Bontobulaeng Kec Pasimasunggu Timur, jelas Suharno. SH, Ketua Bawaslu Selayar, Kamis (15/6/2023).
Suharno melanjutkan, Bawaslu telah melakukan kajian dan hasilnya adalah pelanggaran terhadap UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa sehingga hasilnya akan kami teruskan ke instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sudah ada tiga informasi masyarakat terkait perangkat desa yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu yaitu penerusan laporan dari Panwascam Pasimaranu, Pasimasunggu Timur dan Takabonerate
Tindakan perangkat desa yg menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu atau bakal calon tertentu diduga melanggar bl pasal 51 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan ini tentu sangat perlu mendapat perhatian serius pimpinan mereka.
Bawaslu sudah menginstruksikan jajaran pengawas pemilu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan- larangan dalam tahapan pemilu seperti pihak-pihak yang dilarang mensosialisasikan partai politik peserta pemilu atau menunjukkan keberpihakannya kepada partai politik peserta pemilu, pungkas Suharno.
Data yang diterima Pewarta, Daerah Pemilihan Kepulauan Selayar merupakan salah satu area terasrir rawan praktek politik uang dalam Pemilu 2024 yang akan datang.
Praktek politik uang menjadi bahan perhatian khusus pemerhati demokrasi dan Pemrhati Pemilu 2024 yang berharap agar referensi kerawanan praktek politik uang diwilayah ini, dapat menjadi perhatian serius pemangku tugas dalam pemberantasannya. (Tim).
