MEDIA SELAYAR. Sementara tercatat 100 orang mengurus keterangan sehat di Rumah Sakit Umum KH. Hayyung Selayar guna kepentingan ikut dalam pemilihan kepala desa. Mereka dicek berbadan sehat dan bebas narkoba. Demikian jawaban Direktur RSUD KH. Hayyung Selayar, dr. Hazairin Nur pada Kamis (12/9) kepada Pewarta.
dr. Hazairin juga menjawab bahwa biaya yang diberlakukan sesuai Perda, sementara untuk nominal jumlahnya, Ia menjawab, silahkan menghubungi panitianya di rumah sakit.
"Untuk jumlah nominalnya, ke rumah sakitmi, tanyakan ke panitianya ada bbrp, nominalx kurang tau berapa semua" , jawabnya melalui chanel wa pribadinya.
Terkait hal ini sejumlah sumber, menyebut bahwa batas akhir pemeriksaan cek kesehatan sesuai tahapannya 12 September 2019. Namun informasi ini juga belum dapat dipastikan karena ada juga yang menyebut bahwa yang penting sudah teregister di Rumah Sakit. Entahlah, belum ada penjelasan resmi terkait hal ini.
Pewarta berupaya mencari kebenaran informasinya ke Dinas PMD namun kondisi yang sama Kadis PMD masih sibuk dan mengikuti beberapa kegiatan, sehingga belum dapat ditemui.
Sementara itu dari sejumlah calon kades yang ikut memeriksakan kesehatan ke rumah sakit Selayar menyebut, mereka telah melakukan cek kesehatan dan membayar sebesar 700ribu rupiah lebih. Selanjutnya mengurus sejumlah kelengkapan lainnya. Biayanya juga tidak sedikit karena kita harus mengeluarkan biaya transpor dan akomodasi selama pengurusan kelengkapan di Benteng Selayar.
Pilkades serempak 2019 di daerah ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Sayangnya tahapan resmi dari pemerintah tidak diketahui publik dan diniliai kurang disosialisasikan, ujar salah seorang balon kades yang mengaku mengetahui tahapan dari rekannya yang merupakan perangkat desa di mana Ia akan maju."
Sebutlah inisial Bo", salah seorang balon kades, kepada Pewarta, seharusnya sebelum kita cek kesehatan, kita melakukan pemasukan berkas dulu, agar hasil cek kesehatan kita yang berbayar ini tidak sia-sia. bayangkan Pak, kalau misalnya kita sudah cek kesehatan mengeluarkan biaya, sementara berkas kita tidak lolos atau ada tahapan lain yang tidak kita lolos, apakah bukan merugikan kita namanya, ini harusnya jadi pertimbangan pemerintah, atau semua biaya gratiskan saja sekalian, jelasnya kesalnya kepada Pewarta.
Seharusnya Panitia Desa mengarahkan kami-kami ini ke jalan yang benar, bukian malah, kalau di tanya ke mereka, hanya dijawab tidak tahu". Apakah pemerintah Kabupaten tahu, bagaimana kondisi panitianya di Desa ? jangan hanya main angkat panitia, lalu tidak ada pendampingan dan bagaimana akhirnya kalau kemudian panitia ini tidak paham regulasi dan aturan, mengingat adanya dugaan sejumlah petahana yang masih memiliki temuan pengelolaan keuangan dan laporan dipihak berwajib, ini perlu penjelasan dan kejelasan pemerintah terkait, agar nanti hasilnya tidak kacau ? kunci Bo".
Dilain pihak, Plt. Kadis PMD, Irwan Baso S.STP yang sebelumnya dimintai konfirmasi melalui wa pribadinya, oleh redaktur MSN Grup - Jaringan Media Selayar, menjawab singkat, "jadwal pelaksanaan pilkades kami telah keluarkan pada tanggal 28 agustus 2019...mulai dari tahapan pembentukan panitia sampai pada penetapan calon terpilih yg akan dilaksanakan tanggal 5 Desember 2019...ppkd dibentuk oleh bpd...Pendaftaran nanti bulan oktober tanggal 4-12 oktober 2019" tulisnya melalui wa. (Tim)
