MEDIA SELAYAR. Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali, pimpin briefing dan pertemuan antara Dinas Kepariwisataan dan Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di rumah jabatan Bupati pada Minggu, 25 Pebruari 2018.
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut hasil pertemuan antara TPP-KEK dengan calon investor asal Bulgaria pada pekan kemarin.
Dalam pertemuan dibahas mengenai perkembangan dari hasil pertemuan sebelumnya dimana calon investor asal Bulgaria ini akan membentuk satu konsorsium dalam mensuksesi Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Termasuk penyiapan lahan dan legitimasi lahan yang masuk dalam daftar lokasi KEK.
Bupati berharap agar kerjasama dalam mensukseskan apa yang telah menjadi program strategis ini dapat dilakukan oleh Skpd terkait dan semua stakeholder yang terlibat.
Kita harus turun kelapangan melihat langsung progres perkembangannya, jangan hanya rapat dan pertemuan terus, tegas Bupati.
Semua yang belum maksimal, sudah saatnya dimaksimalkan dan semua yang kurang sudah seharusnya dicukupkan. Selama kita bekerja dalam koridor aturan yang berlaku, ujarnya lagi.
Lanjut ditegaskan kembali oleh Basli agar dalam melakukan pekerjaan janganlah selalu mengedepankan aspek politik tapi pikirkanlah bagaimana kita bekerja untuk kemajuan bersama.
Sehingga kita mampu memfasilitasi dan melayani masyarakat dengan prima. Ini kan menjadi sebuah kewajiban yang harus ada, untuk menunjang sektor pariwisata, tegasnya lagi.
Menyangkut investasi, Bupati berharap agar diberi solusi dan kemudahan bila ada hal yang setidaknya membutuhkan kebijakan, selama itu tidak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.
Kita kedepankan regulasi yang normatif tapi kita juga harus membantu apa yang mereka usahakan. Karena ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakat Selayar, imbuhnya.
Hadir dalam pertemuan dan briefing tersebut, Kadis Kepariwisataan, Andi Abdurrahman SE. M.Si, Kadis PMD, Andi Irsan. S.STP, Direktur PD. Berdikari, Jonni Hidayah, Kepala BPN, Puji Amin, Jajaran Pengurus BPPD, dan Kuasa Pemilik Lahan. (Lo2)
