MEDIA SELAYAR. kesimpulannya mendesak kepada pihak terkait untuk segera mengambil langkah dalam mengungkap penggunaan anggaran Miliaran rupiah pembiayaan proyek E Goverment yang dilaksanakan atas kerjasama E Leaning Quantum dan Pemkab Selayar pada tahun 2001 hingga tahun 2005.
Proyek ini dinilai mubazir dengan alasan menggunakan dana daerah yang tidak sedikit namun tidak ada manfaatnya hingga saat ini.
Padahal dari persentase dan laporan pemerintah Selayar kepada Pemerintah Pusat bahwa E Goverment ini adalah jaringan komunikasi data yang mampu menjadikan Selayar lebih maju dalam pola komunikasi dan data.
Selain itu FPS mensinyalir kuat telah terjadi kegiatan fiktif dalam kegiatan penunjang dan diduga telah terjadi mark up dalam penyediaan peralatan serta diduga telah terjadi dualisme anggaran pada pengadaan hardware serta fasilitas pendukung program dilingkup kantor dan dinas serta badan dijajaran Pemerintah Selayar.
Bersama ketua dan pengurus FPS menegaskan bahwa dalam pekan ini juga akan segera melakukan audience langsung ke pihak kejaksaan terkait hasil penyidikan resmi terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek E Goverment Selayar termasuk ke DPRD Kep Selayar
Dengan adanya nama anggota dprd kep Selayar aktif saat ini yang ikut terlibat dalam pengerjaannya walaupun dijelaskan bahwa keterlibatannya sebelum dirinya menjadi anggota dewan namun akan sangat berguna bagi proses klarifikasi bila yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan baik.
Sejumlah nara sumber terkait telah dihubungi dan dikunjungi ke kantor dan rumahnya termasuk menghubungi melalui selulernya namun semua tidak mau dan tidak memberikan penjelasan terkait hal ini. (Tim)
