Wakil ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso mengatakan pimpinan pada Kamis (15/9) menerima surat resmi dari PPATK yang berisi nama dan jenis-jenis transaksi mencurigakan anggota banggar tersebut. Menurut Priyo, laporan tersebut tidak diminta pimpinan DPR namun atas inisiatif PPATK.
Pramono Anung mengatakan temuan ini menjadi hal penting bahwa PPATK bersungguh-sungguh untuk mencegah praktik buruk di Banggar DPR.
"Sekarang sedang ditelusuri 21 kali transaksi yang mencurigakan dilakukan seorang anggota Badan Anggaran DPR," ujar Pramono dalam keterangan pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/9).
Namun, Pramono tidak mau menyebutkan nama anggota Banggar itu dan nilai transaksi yang dilakukan sejak beberapa waktu terakhir ini.
"Namanya tidak baik untuk disebutkan. Kami minta PPATK untuk menindaklanjuti," ujar Pramono menegaskan. Dia juga mengakui DPR sebagai lembaga politik tidak terlepas dari pengawasan PPATK dan BPK.
Pramono mengakui terjadinya transaksi mencurigakan itu tidak lepas karena kurangnya transparansi di tubuh Banggar. Dia mengakui setidaknya ada tiga unsur yang terlibat dalam tindak kejahatan di Banggar, yakni legislatif, anggota DPR, dan kontraktor yang biasanya menggunakan broker.
Untuk mencegah praktik korupsi di DPR, Pramono mengatakan rapat pimpinan DPR suduah memutuskan untuk mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap rapat untuk meningikatkan transparansi anggaran. (*)
Sumber : Media Indonesia
