MEDIA SELAYAR - Bupati Kepulauan Selayar, H. Natsir Ali, segera mengambil langkah menutup kebocoran pendapatan daerah disektor perikanan dengan memberi penegasan, untuk segera memperkuat sektor penarikan retribusi bagi kapal-kapal yang biasa mengambil dan mengangkut hasil laut diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Langkah ini tentu bertujuan positif bagi pembangunan daerah khususnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana diketahui bahwa selama bertahun-tahun sektor ini cukup lemah akibat adanya regulasi kewenangan daerah disektor kewilayahan laut.
Selama ini Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menjadi penonton saat hasil laut diangkut ke daerah lainnya.
“Semua kapal nelayan yang masuk harus melakukan check point. Semua ikan yang ditangkap dan keluar dari Selayar wajib terdata. Kita akan memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat Selayar.” tegas Bupati usai menerima kunjungan Tim Kerja Pemanfaatan Chek Point diruang Kerjanya, Senin (15/9)
Penerapan check point ini bukan hanya kepentingan daerah, tapi yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD dari hasil check point ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat, jelas Natsir.
Penerapan check point ini akan melibatkan berbagai stakeholder melalui pembentukan tim satgas yang terdiri atas unsur Forkopimda, khususnya TNI-Polri, Balai Taman Nasional Takabonerate, Dinas Keuangan, Dinas Perikanan, serta pihak terkait lainnya.
Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi sekaligus uji coba penerapan check point terhadap kapal nelayan yang mengambil hasil laut di wilayah Selayar.
Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber PAD yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Selayar, khususnya nelayan. (*).
