MEDIA SELAYAR - Ribuan warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (19/8/2025).
Aksi unjuk rasa digelar di halaman Kantor Bupati Bone untuk menolak kebijakan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, soal kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Aksi yang digelar oleh ribuan massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bone Bersatu itu awalnya berlangsung tertib pada sore hari sekitar pukul 14.30 WITA
Orator meminta para pengunjuk rasa supaya menjaga ketertiban dan tidak melukan perusakan.
Namun aksi berubah ricuh setelah massa dan aparat keamanan terlibat saling dorong saat massa mendesak masuk ke Kantor Bupati Bone
Massa mulai melempar dengan botol minuman dan batu serta membakar ban di tengah jalan.
Kericuhan itu membuat lalu lintas di jalan utama terhambat. Adapun jalan di depan Kantor Bupati diblokir.
Sejumlah demonstran menduduki jalan raya sembari mengibarkan spanduk penolakan kenaikan pajak.
Sebagian demonstran tetap bertahan dengan duduk di jalan sambil mengibarkan spanduk penolakan kenaikan PBB-P2.
BACA BERITA DEMO : Protes Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa di Makassar Gelar Aksi Unjuk Rasa
Polisi masih berjaga ketat di sekitar Kantor Bupati Bone. Situasi mulai mencair sesudah digelarnya mediasi antara polisi dan koordinator aksi.
Aksi demonstrasi penolakan kenaikan PBB-P2 digelar di dua tempat.
Pertama, di Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Kedua, Gedung DPRD Bone, Jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Dua tempat itu terpaut jarak sekitar 2 km.
Gelombang protes ini dipicu keputusan Pemerintah Kabupaten Bone bersama DPRD yang menyetujui kenaikan PBB-P2. Pemerintah beralasan tarif pajak tidak berubah, hanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang naik.
Namun, bagi warga, istilah teknis itu tak mengubah kenyataan: beban pajak meningkat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.
“Bone tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Semua sektor harus didorong,” ujar Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin pada aksi sebelumnya.
Penjelasan itu dianggap retorika belaka oleh massa.
Mereka menuding pemerintah daerah abai terhadap penderitaan rakyat.
Kericuhan ini menjadi catatan baru bagi kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin yang baru berjalan kurang dari setahun.
Gelombang protes beruntun menunjukkan renggangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Hingga menjelang petang, ribuan massa masih bertahan menuntut pembatalan kebijakan PBB-P2.
Mereka memperingatkan, jika tuntutan tidak dipenuhi, keresahan di Bone akan terus meluas.
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dikabarkan tidak bertemu massa saat ribuan warga menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan PBB-P2. (*).
