MEDIA SELAYAR. Tingkat kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditingkat Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi. Hal ini dikatakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI, Lolly Suhenty dalam Rapat Kerja Nasional Bawaslu Pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di di hotel di Sheraton Makassar, Kamis (20/7/2023) malam.
"Netralitas Aparatur Sipil Negara di Sulawesi Selatan rawan sedang, tapi untuk Kabupaten/kota rawan tinggi," kata Lolly Suhenty.
Pihaknya ingin memastikan bagaimana Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara di Kabupaten/kota di Sulawesi selatan mengalami penurunan.
"Ditingkat Provinsi sudah bagus dan ini harus berbanding lurus di tingkat Kabupaten kota yang indeks kerawanan masih tinggi," ungkap Lolly.
Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubenur 2018 lalu ada 322 kasus, baik itu temuan maupun laporan 97 diantaranya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Sementara Pemilu 2019 ada 56 kasus dan pelakunya sebanyak 74 orang.
Sementara secara nasional Pemilu 2019, kata Lolly, ada 999 dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara. 89 persen direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Adapun Pilkada serentak 2020, secara nasional ada sekitar 1.536 dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran, 91 persennya dia rekomendasikan juga ke KASN. "Artinya terbukti melakukan pelanggaran Pemilu dan Pilkada," ucapnya.
Lebih lanjut, kata Lolly, ASN memiliki struktur sampai paling bawah sehingga mereka berpotensi tidak netral. "ASN ini seksi, baik baik itu Pemilu dan Pilkada, semua orang berkepentingan kepada ASN," jelas Lolly.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan ini menjadi tantangan Bawaslu Kabupaten/kota hingga jajarannya bagaimana melakukan pencegahan agar ASN dan aparatur desa tidak terlibat politik praktis. Ini dikarenakan kandidat calon Legislatif dan kandidat kepala daerah memiliki kedekatan dengan mereka.
"Politik kekerabatan yang maraknya terjadi pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya.
Dirinya menyampaikan jika di Sulawesi Selatan pihaknya sudah melakukan penindakan dugaan pelanggaran ASN yang dianggap tidak netral menghadapi pemilu 2024 nanti.
"Di daerah Pinrang sudah ada tiga ASN yang kami proses karena memperlihatkan dukungan di media sosial, begitu juga di kota Palopo," ujarnya.
Sehingga, pihaknya berupaya bagaimana Pemilu dan Pilkada serentak 2024 nanti tidak terlalu banyak pelanggaran ASN. "Kita akan berupaya melakukan pencegahan karena pencegahan jauh lebih baik untuk memberikan ruang keadilan," jelasnya. (***).
