MEDIA SELAYAR. Pemerintah Akan Ungkap 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, demikian pernyataan tegas Menkopolhukam, Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membongkar 10 kasus korupsi besar yang ada di Papua. Upaya itu merupakan salah satu realisasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Cendrawasih.
"Selama ini kan muncul pertanyaan kenapa korupsi di sana dibiarin. Kami sekarang sudah menentukan 10 korupsi besar, baik berdasarkan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara (BIN). Ini akan dilakukan upaya penegakan hukum terhadap mereka," ungkap Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkoplhukam, Jakarta, dan disiarkan melalui saluran YouTube pada Rabu (19/5/2021).
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan Polri yang digelar pada 17 Februari 2021, Polri sempat mengungkap adanya dugaan penyimpangan keuangan negara dengan total lebih dari Rp2 triliun terkait penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Sejauh ini, dana otsus yang sudah digelontorkan di Papua dan Papua Barat mencapai Rp93 triliun dan Rp33 triliun. Dana itu diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat di sana.
"Temuan BPK menemukan adanya pemborosan, ketidakefektifan penggunaan anggaran," kata Karo Analisis Intelkam Mabes Polri Brigjen (Pol) Achmad Kartiko dalam rapat tersebut.
Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut dilibatkan dalam penanganan 10 kasus korupsi di Papua? Kita lihat kelanjutannya. (***)
