MEDIA SELAYAR. Kisruh kepemilikan lahan dan persoalan lahan pada dunia investasi wisata di Kepulauan Selayar sepertinya tak berhenti menjadi sorotan publik.
Seperti pada lahan pulau Lantigian yang dibeli seorang investor kini berujung menjadi kasus. Dimana penjual lahan kemudian menjadi tersangka dan pembeli yang merupakan istri warga Italia ikut terseret menjadi saksi.
Belum selesai hal ini, kini muncul lagi desas desus kisruh lahan investor wisata di Pantai Pinang yang terletak di Kecamatan Bontosikuyu.
Pantai Pinang kini dikelola oleh investor wisata dari Eropa. Mereka telah merintis pantai Pinang menjadi satu tempat yang indah dan ramai dikunjungi wisatawan.
Persoalan kemudian muncul pada lahan yang tentu saja menjadi salah satu kunci persyaratan pengoperasian investasi wisata.
Bila berbicara lahan maka tentu saja pemerintah yang mengurus hal lahan yang harus angkat bicara kebenarannya.
Lalu bagaimanakah kelanjutan usaha pariwisata yang dirintis para investor pariwisata di Pantai Pinang. Haruskah dibiarkan bermasalah ? Tentu saja tidak dan mereka para investor telah mengurus persyaratan usaha yang dirintisnya selama bertahun tahun di Selayar.
Keluhan mereka adalah dukungan investasi yang mereka minta. Termasuk segala kemudahan dalam persyaratannya. Dan yang paling dikeluhkan adalah pengurusan legitimasi lahan yang mereka tempati berusaha.
Sumber menyebut kalau kisruh lahan di Pantai Pinang oleh 2 investor wisata ini telah berada diranah proses saling lapor ke pihak berwajib.
Salah seorang diantaranya Mr. Jean Philippe Thomas atau yang akrab disapa Jon. Ia mengakui tidak bisa memulai usahanya jika persyaratan lahan yang ditempatinya tidak lengkap.
Kepada Pewarta, Jon menjelaskan betapa susahnya usaha wisata yang dinamai Pearl Beach Cottage dirintisnya. Sayangnya karena Ia merasa kurang mendapat support dari pemerintah terkait lahan yang ditempatinya.
Saya sudah beberapa kali bolak balik urus ke pertanahan dan sampai saat ini belum kelar-kelar jelas Jon.
Saya sudah keluarkan biaya tidak sedikit untuk menunggu dan menunggu urusan lahan saya selesai.
Belum lagi kemudian muncul persoalan baru, dimana tetangga lokasi saya yang juga punya tempat usaha wisata, mengklaim lahan dilokasi saya. Tapi saya serahkan ini sepenuhnya kepada pemerintah, jelas Jon lagi.
Sejak tahun 2019 saya menunggu dan sampai saat ini belum ada kejelasan, akibatnya saya belum bisa mulai usaha saya, kata Jon.
Jon berharap agar usaha investasi wisatanya dapat dimulai dan meminta Pemerintah dapat turun melihat masalahnya denga membawa solusi terbaik bagi pengembangan dunia pariwisata. (Tim).
