Demikian dijelaskan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), sekaligus yang akan melantik pejabat sementara (Pjs) Bupati di 7 kabupaten pada 25 September tahun ini.
Namun Mendagri Larang dibocorkan makanya kita tertutup,” ucapnya, Kamis (10/9/2020) seperti dilansir dari Pewarta di Makassar.
Nama-nama yang masuk daftar sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diketahui, ada beberapa pejabat eselon II Pemprov Sulsel yang saat ini santer dikabarkan akan menduduki jabatan Pjs Bupati tersebut. Sebut saja Kepala DPM-PTSP Jayadi Nas, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Deny Irawan hingga Asisten 1 Aslam Patonangi.
Meksi begitu, NA enggan menyebut siapa-siapa nama yang diusulkan dengan alasan sifatnya rahasia dan tertutup. Hal itu juga kata dia dilarang Kemendagri untuk diumumkan ke publik.
Pelantikannya itu 25 ya kalau gak salah. (Nama-namanya pak?) Mendagri Larang dibocorkan makanya kita tertutup,” ucapnya, Kamis (10/9/2020).
NA menegaskan ke 7 Pjs Bupati tersebut akan diserahkan kepada pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel. Tidak ada pejabat yang berasal kementerian atau pusat.
“Nda, saya kira aturan harus diubah. Tidak bisa (pejabat pusat) kan aturannya sudah ada bahwa plt itu dari eselon II kantor Gubernur ada aturannya,” pungkas NA.
Adapun ketujuh daerah yang akan diisi Pjs Bupati yakni, Selayar, Gowa, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja, Toraja Utara.
Kecuali, Bulukumba, Maros, Pangkep masing-masing tetap diisi oleh Bupati mereka sendiri.
Selanjutnya, Barru juga tidak ada Pjs, mengingat Wakil Bupati Nasruddin AM tidak mengambil langkah ikut maju di Pilkada serentak. Sedangkan Makassar saat ini terlanjur diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Prof Rudy Djamaluddin. (*).
