Menanggapi cerita ini, kemudian muncul pertanyaan dari sejumlah pemerhati, yang pada intinya bertanya, apakah Pemerintah Kabupaten tidak mengawasi hal tersebut.
Lalu mereka juga bertanya, apakah hal itu sesuai aturan atau tidak ?. Jika tidak sesuai aturan maka sudah seharusnya pihak yang berkompeten melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hal ini.
A. Nurhamzah aktivis pemerhati pembangunan desa malah dengan lantang menyuarakan, kalau kebobrokan seperti ini adalah gambaran tidak berjalannya struktur kepemimpinan di Dinas PMD dan sangat perlu menjadi perhatian Bupati sebagai atasan, agar tidak merusak nama Pemerintah dimata masyarakat desa.
Ia juga meminta melalui media ini, agar mereka para pemangku kebijakan ditingkat desa tidak memanfaatkan dana desa untuk memperkaya diri, namun manfaatkanlah untuk kepentingan masyarakat desa. (Tim).
