MEDIA SELAYAR. Sejumlah Pemerhati Selayar mengaku kecewa dan prihatin atas kinerja wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dinilai dari kehadiran fisiknya pada setiap kegiatan paripurna, Ini menjadi penilaian bahwa sebagain mereka tidak mengetahui secara pasti kapasitas dirinya sebagai wakil rakyat Selayar.
Pasalnya, sejumlah wakil rakyat lebih banyak tidak hadirnya dari pada hadirnya melaksanakan tugas di kantor DPRD Selayar. Namun kehadiran tersebut masih mendapat pembenaran bahwa tugas sebagai legislator itu sudah diatur dalam undang-undang terkait kehadiran mereka.
Harus ada sanksi tegas bagi para anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Selain itu, menurut dia, nama-nama anggota DPR yang tak disiplin mengikuti rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan Dewan sebaiknya dipublikasikan
Sanksi publik harus diberikan untuk mengontrol dan memperbaiki kinerja anggota DPR. “Sebab kalau tidak diberi sanksi akan semau gue wakil-wakil kita di lembaga perwakilan. Akan semaunya saja, tidak bertanggung jawab, muncul penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, suap,”
Hal lain yang membuktikan bahwa kehadiran anggota DPRD Selayar dalam tugasnya sebagai legislator kerap tidak terlaksana adalah seringnya terlihat sebuah rapat paripurna hanya dihadiri 50% + 1 kehadiran anggota DPRD Selayar. Malah beberapa kali terdengar kabar kalau rapat paripurna dewan tidak jadi dilaksanakan karena tidak kuorum.
Berbagai macam alasan dan pembenaran atas ketidak hadiran tersebut, namun yang pasti mereka para wakil rakyat harus tahu betul bahwa gaji mereka yang ratusan juta bahkan miliaran perperiode itu adalah uang rakyat dan sepenuhnya dibiayai oleh rakyat, jelas Hamzah, salah seorang aktifis kepada media ini.
“Tanya saja sama anggota dewan tersebut. Kalau soal malas ini tanya saja ke pribadi masing-masing, tapi kalau bagusnya teman-teman media bisa konfirmasi langsung ke para anggota dewan Selayar secara langsung.
Ia menilai, ada dua dimensi yang bisa dilihat dari kehadiran anggota DPR yaitu kehadiran ide dan kehadiran fisik. “Dua-duanya itu (kehadiran gagasan dan fisik) bentuk akuntabilitas wakil-wakil kita kepada publik,” kata dia juga menyoroti minimnya produk legislasi yang dihasilkan DPR.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Selayar dinilai tidak serius dalam menyikapi banyaknya informasi yang miring terhadap wakil rakyat di DPRD Selayar. Mulai dari penggunaan uang perjalanan dan tunjangan lainya dipertanyakan peruntukannya.
Dikonfirmasi lewat telepon oleh Pewarta pada Senin (19/8), Tanri Bangung Patta, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Selayar akan mengambil langkah kepada dewan yang malas. Ia menyampaikan siap membeberkan nama-nama anggota DPRD Selayar yang jarang masuk kantor tersebut.
"Insya Allah, kalau bisa ke kantor saya, kita wawancara, saya siap sebutkan nama-nama anggota dewan Selayar yang malas masuk kantor", jawab Tanri Bangung yang kerap dipangil TB.
“Jika hak-hak publik kita perlambat, tapi kok hak-hak kita maunya cepat, ini kan jadi pertanyaan besar. Jadi, tolonglah ini kepentingan masyarakat Selayar, kita sudah digaji dan dapat fasilitas sehingga tidak ada alasan untuk untuk malas"
Wajar kalau ada opini masyarakat bahwa anggota dprd malas, sehingga Ia tidak bisa menyalahkan adanya opini tersebut, kuncinya.
Sementara itu, Wakil Ketua badan Kehormatan DPRD Selayar, kepada Pewarta menjawab, bahwa aturan yang ada menyebut bahwa jika seorang anggota dewan tidak mengikuti paripurna sebanyak 6 kali berturut turut maka akan diberi sanksi tegas.
Memang ada ketidak hadiran yang telah kami catat, tapi kami belum ada sanksi karena biasanya ada teman yang tidak hadir sidang paripurna 5 kali berturut turut tapi pas yang ke enam kalinya, Ia kemudian hadir, jadi tidak kena sanksi dan aturan yang ada, yakni 6 kali berturut turut.
Sementara untuk kehadiran legislator memang ada absen atau daftar hadir, tapi sepenuhnya dijelaskan bahwa apa yang dilakukan para anggota dewan sebagai aktivitas politik dan itulah tugasnya sebagai politisi.
Mengenai perjalanan dinas dan uangnya, Ardi belum pernah menemukan adanya indikasi ada spj fiktip. Ia membantah bahwa ada hal seperti itu di DPRD Selayar. (*)
