Komentar
MEDIA SELAYAR. Wacana tentang Ibu Kota RI mulai pindah ke Kalimantan Tahun 2024 ramai dimedia terbitan Jakarta dalam sepekan terakhir ini. Mengangkat berita tentang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara yang baru ke luar Pulau Jawa dimulai tahun 2024.
Hal itu menyusul sudah hampir pastinya Kalimantan menjadi ibu kota negara yang baru menggantikan DKI Jakarta.
"2024 sudah ada proses pemindahan," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/6/2019).
Lebih lanjut dalam berita tersebut menjelaskan bahwa Bambang menjelaskan, dibutuhkan waktu perencanaan dan pembangunan selama empat tahun setelah diputuskan wacana tersebut berjalan.
Bambang sendiri mengungkapkan, kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memutuskan wacana pemindahan ibu kota negara untuk diimplementasikan tahun ini. Keputusan itu juga bersamaan dengan penetapan lokasi ibu kota baru.
"Jadi nanti presiden sendiri yang akan mengumumkan (tahun ini). Justru lokasinya (yang akan diumumkan)," ujar Bambang.
Sehingga jika dirunut, proses pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Teka-teki ibu kota baru Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan ibu kota sudah hampir pasti ke Pulau Kalimantan.
"Dan pemindahannya (ibu kota) hampir pasti ke Pulau Kalimantan, tinggal penentuan lokasi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di depan Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja, Senin (17/6/2019).
Memindahkan ibu kota pun membutuhkan dana besar. Ratusan triliun rupiah diprediksi akan diperlukan untuk membangun ibu kota baru.
Sebelumnya, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa diprediksi Bambang bisa mencapai Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Bambang juga menjelaskan ada skenario kota lebih kecil sebagai alternatif, nilai investasinya pun lebih rendah sebesar Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar.
"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar, skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, Bambang menyebutkan mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.
Nantinya, APBN khusus infrastruktur inti digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan baru. Lalu skema KPBU untuk fasilitas sosial, proyek BUMN untuk infrastruktur utama, dan proyek swasta murni untuk properti dan fasilitas komersial. (****)