MEDIA SELAYAR. Deklarasi dan pelantikan pengurus Asosiasi Pemerintah dan Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) terpilih berlangsung di Hotel Grand Clarion, Jalan A.P. Pettarani, Rabu, 9 Agustus 2017 kemarin.
Assosiasi ini merupakan inisiatif dari Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali (MBA) yang sebelumnya bersepakat dengan pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia yang akan memperjuangkan pembangunan diwilayah kepulauan dan pesisir.
Muh. Basli Ali, dalam sambutannya menyatakan bahwa merupakan hal penting penting untuk membentuk sebuah wadah yang akan menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan kami bersepakat untuk membentuk ASPEKSINDO agar bisa memberikan masukan dan telaah kritis kepada pemerintah pusat dan daerah provinsi terkait kebijakan yang berhubungan dengan wilayah kepulauan dan Pesisir, "ucap Basli.
Basli lebih lanjut menyampaikan, bahwa Kabupaten Kepulauan dan pesisir saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sering kali rumit untuk diselesaikan sendiri, masalah lingkungan adalah salah satu isu yang dihadapi oleh hampir semua daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia ditengah melimpahnya sumber daya yang ada.
"Kerja sama antara daerah dan pemerintah pusat menjadi agenda ASPEKSINDO dalam mengurai benang kusut permasalahan ini, aksi perusakan lingkungan yang dilakukan secara massive oleh individu maupun korporasi akan ditanggulangi melalui gerakan bersama Kabupaten kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia, " ungkapnya.
ASPEKSINDO dibentuk untuk memastikan wilayah kepulauan dan Pesisir bersama sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimanfaatkan secara bijak sehingga menjadi kekuatan pendorong menuju Indonesia sebagai pusat kekuatan Maritim Dunia.
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Sulsel, Kalimantan Timur, 30 bupati se-Indonesia dan Walikota Makassar. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan turut hadir, Sekda Kepulauan Selayar, Kadis Perhubungan, Kadis Perikanan, dan Kadis Lingkungan Hidup. (*)
