MEDIA SELAYAR - Jumat 6 Juni 2025, genap 106 hari sudah kepemimpinan Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar M.M berlangsung, sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Program 100 Hari diberi nama "Silajara Assama Turu" yang merupakan akronim dari Silajara Cara'de, Masagena, Gassing, Gammara, Aman, Tutu Riatorang.
Resmi dicanangkan pada pertengahan Maret lalu, yang menargetkan pelayanan publik yang responsif, pembangunan yang merata, dan birokrasi yang bersih. Namun, sejauh mana program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan warga?.
Beberapa langkah awal pemerintah dinilai progresif dan mendapat respons positif dari masyarakat:
Kebijakan sholat berjamaah bagi ASN menjadi sorotan nasional sebagai upaya membangun integritas dan kedisiplinan birokrasi. Sejumlah tokoh masyarakat menyebutnya sebagai "langkah religius yang membangun kultur pelayanan."
Distribusi seragam gratis untuk 9.000 siswa baru serta penyaluran 10.000 paket Ramadhan menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan, terlebih ditengah tekanan ekonomi pasca kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kunjungan langsung Bupati ke RSUD KH. Hayyung untuk mengecek layanan dan infrastruktur disambut baik. Rencana pembangunan rumah singgah pasien dan gedung baru.
Meski program telah berjalan, namun dari hasil evaluasi media dan pengamatan lapangan menemukan beberapa catatan penting:
1. Minimnya data akuntabilitas: Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari Pemkab atau Inspektorat terkait persentase capaian program 100 hari. Masyarakat hanya bisa menilai dari pernyataan atau kegiatan simbolik di media sosial.
2. Ketimpangan pelaksanaan antar kecamatan: Sejumlah program seperti pelatihan UMKM dan koperasi desa dilaporkan masih terkonsentrasi di wilayah daratan diantaranya Bontosikuyu.Sementara Kecamatan kepulauan seperti Pasilambena dan Takabonerate belum menikmati intensitas layanan yang sama.
3. Infrastruktur digital dan Wi-Fi publik yang dijanjikan belum sepenuhnya aktif. Program ini digadang-gadang sebagai terobosan literasi digital daerah, namun penyebarannya masih terbatas di pusat kota.
Program 100 hari pemerintahan H. Muh. Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar M.M bisa dikatakan berhasil secara administratif dan melalui komunikasi politik publik, namun masih menyisakan pekerjaan rumah dalam hal evaluasi menyeluruh, distribusi manfaat yang merata, dan percepatan realisasi fisik.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan menjaga momentum—menghindari jebakan "pencitraan jangka pendek" dan bergerak ke arah transformasi struktural yang lebih dalam.
“100 hari pertama adalah batu loncatan. Sekarang saatnya membuktikan bahwa janji-janji bukan hanya untuk dikutip, tapi benar-benar diwujudkan,” harap para aktivis pemuda dan pembangunan di Benteng Selayar.
Selanjutnya masyarakat Selayar diminta mendukung kegiatan pembangunan dengan terus mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan program-program jangka menengah Pemkab Kepulauan Selayar. (*).
