MEDIA SELAYAR. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Selayar menggelar rapat koordinasi pengintegrasian pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum pada pemilu 2024.
Rakor dalam rangka pengawasan logistik di lingkup Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) tersebut berlangsung di Reyhan Hotel Square, Jl. Jend Ahmad Yani, Benteng, Sabtu (9/12/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Bawaslu Sulsel Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Samsuar Saleh, Ketua Bawaslu Selayar Nurul Badriyah, Anggota Bawaslu Selayar Azmin Khaidar, Kasek Bawaslu Selayar Rosdan C. Ahmad, para Panwaslu Kecamatan se- Kepulauan Selayar bersama staf, serta anggota Sekretariat Bawaslu Kepulauan Selayar.
Hadir pula Mantan Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Sudirman Rahim dan Dosen Universitas Widuri Jakarta Fenje Bawengan, sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.
Ketua Bawaslu Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 tersisa 66 hari lagi. Bawaslu pun telah melakukan pengawasan pada beberapa tahapan, diantaranya tahapan daftar pemilih dan tahapan pencalonan.
Saat ini, Bawaslu Kepulauan Selayar fokus pada pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024.
"Ada 3 jenis Logistik Pemilu yang menjadi prioritas pengawasan Bawaslu adalah logistik perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya," kata Nurul Badriyah.
Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap logistik yang telah masuk. Adapun 6 logistik yang telah masuk ke kepulauan Selayar, diantaranya bilik suara, kotak, tinta, segel (segel plastik), lem, spidol besar dan kecil serta ball poin. Semuanya telah masuk di gudang KPU Kabupaten Selayar, ucap Ketua Bawaslu Selayar, Nurul Badriyah.
Hal itu pun sudah dilaporkan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel, tambahnya lagi.
Lanjut, Nurul Badriyah mengatakan terkait dengan pengawasan yang dilakukan, Bawaslu memiliki pengawasan berjenjang. Dimana Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengawasi pengadaan beberapa perlengkapan.
Di tingkat panwascam nanti akan mengawasi terkait dengan penyortiran dan pendistribusian logistik sampai kepada Panitia Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan dan menginventarisasi potensi masalah dilapangan. Panwascam harus fokus pada pengawasan logistik, dengan mengetahui logistik apa yang menjadi kebutuhan di TPS. Seperti apa kualitas dan kuantitasnya hingga bagaimana proses pendistribusiannya, jelas Nurul Badriyah.
Nurul Badriyah juga menyinggung terkait kendala pendistribusian logistik akibat cuaca buruk yang kerap melanda Kepulauan Selayar pada bulan Januari dan Februari. Karenanya, Ia berharap para Panwascam dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut dengan senantiasa membangun berkoordinasi dengan penyelenggara dan pemerintah di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh, mengungkapkan bahwa pemahaman distribusi logistik perlu dilaksanakan dengan baik karena hal itu akan menjadi langkah awal pengawasan yang optimal.
Dikatakan Samsuar, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kerawanan dalam distribusi logistik karena berada pada gugusan kepulauan. Sehingga, perlu pengawasan yang ketat untuk menjamin kelancaran pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
Dirinya berharap KPU, Bawaslu dan selurih stakeholder di Kepulauan Selayar mampu bersinergi, mengidentifikasi segala potensi gangguan, mencari solusi dan memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai tahapan, sehingga pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penting lainnya dapat terlaksana dengan baik. (Tim).
