....FPS membantah dan mengecam statemen serta komentar yang pada intinya adalah merupakan tudingan tudingan miring terhadap pejabat negara dengan menyebutkan bahwa ledakan bom solo adalah pengalihan issu korupsi yang saat ini menimpa sejumlah pejabat, karena akan berakibat fitnah dan tuduhan bahwa dalang dari ledakan bom Solo adalah pejabat negara. Ini bisa saja di ganjar dengan sangkaan pembohongan public..........)
MEDIA SELAYAR. Siaran Pers yang dilakukan oleh FPS mengecam dan menegaskan bahwa siapapun yang menyebut dan berkomentar bahwa kejadian ledakan bom bunuh diri di Gereja Bhetel Sepuluh Kepunten kota Solo Jateng adalah upaya pengalihan issu yang saat ini menimpa sejumlah pejabat di tanah air, adalah oknum oknum yang menginginkan negara ini kacau, sekaligus FPS menyebut bahwa oknum oknum seperti ini tidak layak menjadi seorangwarga negara RI.
Mereka itu adalah oknum atau kelompok yang patut di curigai sebagai orang orang yang mnginginkan teroris tidak di buru dan berantas di negeri ini, dimana mereka disinyalir adalah bagian atau boneka dari teroris yang menjadi biang hilangnya nyawa orang lain .
Dalam artian pernyataan mereka terkait bom solo adalah upaya pengalihan issu, FPS mengartikan bahwa kelompok atau oknum ini telah mengajak kita untuk menerima bahwa teroris bukan sebagai hal serius untuk di tindak lanjuti dan pernyataan bahwa bom solo sebagai upaya kelompok atau oknum pejabat yang menjadi bahan berita media selama ini perlu mendapat pengembangan pihak keamanan sekiranya mereka adalah salah seorang intelektual dari kelompok teroris yang berada di tanah air.
Dalam artian pernyataan mereka terkait bom solo adalah upaya pengalihan issu, FPS mengartikan bahwa kelompok atau oknum ini telah mengajak kita untuk menerima bahwa teroris bukan sebagai hal serius untuk di tindak lanjuti dan pernyataan bahwa bom solo sebagai upaya kelompok atau oknum pejabat yang menjadi bahan berita media selama ini perlu mendapat pengembangan pihak keamanan sekiranya mereka adalah salah seorang intelektual dari kelompok teroris yang berada di tanah air.
Melalui siaran pers FPS Minggu (25/9) pkl.16.00 wita, pada intinya mendesak pihak Kepolisian RI untuk segera melakukan identifikasi terhadap kelompok kelompok ini, khususnya kepada mereka yang kemudian berupaya mengalihkan dugaan keterlibatan teroris dalam ledakan bom di kepunten Solo Jateng. Siapapun yang menjadi pelaku dalam ledakan tersebut.
Seyognyalah kita tetap menunggu penjelasan resmi dari lembaga resmi oleh negara tentunya, bukan malah mengeluarkan pendapat yang kebablasan dengan mengaitkan kejadian yang menelan korban jiwa ini sebagai upaya pengaliha issu korupsi, karena secara tidak langsung telah menyebarkan fitnah bagi mereka yanag kemudian langsung menerima pesan pesan tidak benar tersebut.
Ini bisa mencederai perjuangan murni pemberantasan korupsi di tanah air yang dalam beberapa waktu terakhir ramai di media massa. Dalam Siaran Pers FPS bagian terakhir menyebutkan bahwa pihak pemerintah RI menyebut bahwa sementara kasus ledakan bom di kepunten solo adalah bom bunuh diri.
Selanjutnya mendasari informasi sementara dari negara yang di sebarkan melalui media massa, FPS membantah dan mengecam statemen serta komentar yang pada intinya adalah merupakan tudingan tudingan miring terhadap pejabat negara dengan menyebutkan bahwa ledakan bom solo adalah pengalihan issu korupsi yang saat ini menimpa sejumlah pejabat, karena akan berakibat fitnah dan tuduhan bahwa dalang dari ledakan bom Solo adalah pejabat negara. Ini bisa saja di ganjar dengan sangkaan pembohongan public.
Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi
Selanjutnya mendasari informasi sementara dari negara yang di sebarkan melalui media massa, FPS membantah dan mengecam statemen serta komentar yang pada intinya adalah merupakan tudingan tudingan miring terhadap pejabat negara dengan menyebutkan bahwa ledakan bom solo adalah pengalihan issu korupsi yang saat ini menimpa sejumlah pejabat, karena akan berakibat fitnah dan tuduhan bahwa dalang dari ledakan bom Solo adalah pejabat negara. Ini bisa saja di ganjar dengan sangkaan pembohongan public.
