MEDIA SELAYAR - Maraknya pemberitaan sejumlah media nasional yang mengangkat kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ribuan anak sekolah diberbagai daerah, usai menyantap sajian program makan bergizi gratis (MBG) disebut menjadi alarm atau peringatan bagi seluruh pelaksana program MBG disemua daerah agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan program prioritas Presiden Prabowo.
Bukan apanya, mengingat keracunan makanan bagi anak bukanlah kasus ringan. Jika keracunan tidak ditangani dengan cepat, anak bisa mengalami dehidrasi parah hingga berujung fatal.
Dalam pemberitaan lainnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) telah meminta kepada pemerintah untuk segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta melakukan evaluasi total karena dinilai banyak menimbulkan masalah bagi anak di Indonesia.
Aktivis ICW juga menyebut ada keterlibatan Kementerian Pertahanan sebagai mitra MBG adalah merupakan kekeliruan, sebab program ini seharusnya mengutamakan nilai gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. ICW menegaskan agar program MBG segera dievaluasi menyeluruh.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025). Seperti dikutip dari Kompas.
Aktivis ICW menilai program MBG dipakai oleh oknum-oknum yang bermaksud berpromosi politik lewat program makan bagi pelajar itu.
“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” jelasnya.
Ada beberapa aspek yang sangat penting untuk diperjelas, termasuk petunjuk pelaksanaan atau juklak, petunjuk teknis atau juknis, dan standar operasional prosedur atau SOP.
ICW kemudian mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya selama ini terkesan ada upaya untuk menutupi permasalahan yang terjadi dalam program tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengatakan, lebih baik Program Makan Bergizi Gratis dihentikan karena perencanaan dianggap tidak matang.
Sementara ICW juga melihat bahwa Makan Bergizi Gratis dibentengi oleh militer, dimana tidak diinformasikan apa tujuan dari keikutsertaan militer di Program MBG.
Lain lagi yang diberitakan tentang para aktivis JPPI. JPPI menegaskan Keracunan MBG adalah kegagalan sistemik.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pola kasus yang tersebar menunjukkan kegagalan sistemik sehingga perlu diberlakukan penghentian dan penanganan darurat.
"Jadi kalau menurut saya sih karena kejadiannya ini sudah merata di berbagai kota tidak hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” ungkap dia. Seperti dikutip dari portal berita nasional.
Dengan begitu, maka proses audit dan perbaikan sistem bisa jauh lebih optimal. Sementara tentang apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki, Ubaid menjelaskan bahwa kondisi keracunan menjadi prioritas dari perbaikan itu.
“Jadi jangan hanya di satu titik yang bermasalah, ada banyak keracunan. Karena secara prinsip semua bermasalah bahkan harus situasinya KLB. Setop MBG, evaluasi dan lakukan audit investigatif,” tegas dia. (*).
