MEDIA SELAYAR - Program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dalam pusaran kritik dan kritis. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus keracunan menu MBG disejumlah daerah di Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyoroti persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai perhatian publik.
Dilansir dari siaran televisi nasional hari ini, Kamis (25/9/2025) Ia menyampaikan permohonan maaf karena pelaksanaan belum maksimal serta berjanji melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tata kelola hingga standar operasional prosedur (SOP).
Dalam siaran pers tersebut, Nanik menambahkan pihaknya berencana akan menghentikan sementara program ini hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.
Termasuk menjelaskan banyaknya temuan di lapangan, khususnya hasil investigasi di Bandung sejak awal pekan yang telah mengindikasikan, adanya masalah pada jarak waktu antara proses memasak hingga makanan dikonsumsi anak-anak sekolah.
Seyogyanya menu makanan MBG disajikan dalam waktu maksimal enam jam setelah dimasak.
Namun, dengan adanya dapur tambahan dan distribusi yang panjang menyebabkan kualitas menu MBG berupa makanan berpotensi menurun
Program MBG akan terus dievaluasi agar dapat memberikan asupan gizi terbaik, aman, dan layak konsumsi bagi siswa di seluruh daerah.
Sementara itu Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menilai bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) gagal mengawal program MBG.
KKMP menyebut kasus keracunan yang melibatkan ribuan siswa tidak bisa dianggap sepele. Ribuan siswa terpapar keracunan dengan gejala mulai dari muntah, demam, hingga diare akut.
Sementara itu di Kabupaten Kepulauan Selayar program MBG belum merata disemua sekolah. Beberapa kali juga menjadi sorotan netizen di media sosial warga Selayar. Termasuk informasi terbaru perkembangan MBG di Selayar pada hari ini, Kamis (25/9/2025).
Pantauan Pewarta, program MBG di daerah ini masih sebagian besar menyasar wilayah daratan. Sementara sekolah-sekolah diwilayah pulau tidak ada data dan belum ada akses resmi dan belum ada hasil konfirmasi resmi ke pihak-pihak yang juga belum diketahui siapa yang sebenarnya paling bertanggungjawab untuk MBG di daerah Kepulauan Selayar.
Pendapat redaksi, sangat sulit mendapatkan sumber resmi yang dapat dimintai data resmi perkembangan kegiatan MBG di daerah Kepulauan Selayar Sulawesi-Selatan.(*).
