MEDIA SELAYAR - Lembaga independen Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis data pertumbuhan ekonomi RI 5,12% pada kuartal dua 2025.
Celios bilang data BPS tidak sesuai kondisi riil perekonomian. Kenapa harus ke PBB? Baca selengkapnya oada artikel dibawah ini :
Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta untuk mengaudit data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Permintaan audit datang dari Lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menegaskan bahwa lembaganya telah bersurat ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
"Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).
Bhima menilai data BPS yang dirilis Selasa (5/8/2025) berbeda dengan kondisi riil perekonomian. Ia mencontohkan, sektor industri tumbuh 5,68 persen, sementara Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi empat bulan berturut-turut.
CELIOS berharap UNSD dan UN Statistical Commission segera menginvestigasi metode penghitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kuartal II 2025. Mereka juga mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen serta reformasi transparansi di tubuh BPS.
Laporan S&P Global mencatat, PMI manufaktur pada Juli 2025 masih terkontraksi di level 49,2. Porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga turun menjadi 18,67 persen, dari 19,25 persen pada kuartal I 2025. Bhima menyebut kondisi ini menunjukkan deindustrialisasi prematur yang berlanjut.
Menurutnya, BPS harus bebas dari kepentingan politik, transparan, dan menjaga integritas data sesuai standar statistik internasional.
"Inisiasi yang dilakukan CELIOS menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum," katanya.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menambahkan, jika ada tekanan atau intervensi dalam penyusunan data, hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi Komisi Statistik PBB.
"Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja," ucap Media
Sumber : Kompas, dengan judul CELIOS Minta Badan Statistik PBB Audit Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Editor : Media Selayar
