MEDIA SELAYAR - Aktivis Pemuda Pemerhati Kepulauan Selayar, Irwan Cakra mengatakan bahwa suhu politik di wilayah Kepulauan Selayar, khususnya di Kecamatan Takabonerate makin hangat.
Menurutnya, panasnya situasi di desa-desa dalam kawasan Takabonerate sudah mulai bisa dirasakan, mulai dari penempatan pelaksana tugas pejabat dan pengambilan kebijakan pemerintah setempat serta penyaluran bantuan ke masyarakat desa yang berbau kepentingan politik pemilu 2024.
"Sekarang saja riak-riaknya sudah mulai terjadi, sejumlah pelayan masyarakat didesa tiba-tiba diberhentikan dengan alasan yang sebenarnya jauh lebih parah dilakukan sendiri oleh atasannya. Diantaranya alasan memberhentikan, karena malas atau tidak melaksanakan tugas di desanya. Padahal atasan mereka juga lebih parah, karena kerap tidak berada didesanya. kata Irwan.
Malah disejumlah desa di Kecamatan Takabonerate, yang merupakan daerah pemilihan 4 di Kabupaten Kepulauan Selayar, penempatan penjabat pemerintah desanya diduga sarat kepentingan politik partai dan caleg tertentu, kata Irwan.
Selain itu, Irwan lanjut menerangkan bahwa Ia juga menemukan ada pembagian bantuan desa yang sarat kepentingan politik dan caleg tertentu, dimana saat pembagian, diduga kuat dibarengi dengan pesan dan janji akan memilih caleg titipan penguasa dan penentu kebijakan.
Karena itu, Irwan meminta kepada pihak terkait dalam pengawasan Pemilu untuk menjadikan Dapil 4 sebagai Dapil prioritas dalam pengawasan kecurangan Pemilu 2024.
Serta meminta kepada Aparat Penegak Hukum di Selayar agar lebih rajin memantau desa desa di Takabonerate sebagai bentuk partisipasi dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul dalam setiap tahapan Pemilu 2024 di Kepulauan Selayar.
Irwan juga meminta agar Pemerintah Desa dalam kawasan Takabonerate agar tidak memihak pada partai tertentu dengan melakukan edukasi ke masyarakat secara adil.
Misalnya melarang perangkat desa terlibat politik namun kemudian memberi penekanan pada mereka agar membantu salah satu partai dan caleg untuk dimenangkan suara didesanya, inikan namanya tidak adil.
Setidaknya Pemerintah desa di wilayah wilayah kepulauan bisa memberi edukasi kepada masyarakat bahwa memilih calon wakil rakyat sesuai hati nurani dan bukan dengan tekanan atau propaganda bantuan serta pembodohan melalui praktek sogok menyogok uang haram dalam memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 14 Pebruari 2024 yang akan datang. (Tim).
