Catatan Dari Rakor Realisasi Pelaksanaan Program Gratis Dan Penanganan Masalah Stunting Di Selayar

Iklan Semua Halaman


Header Menu

Catatan Dari Rakor Realisasi Pelaksanaan Program Gratis Dan Penanganan Masalah Stunting Di Selayar

Media Selayar
Rabu, 19 Juni 2019
Catatan Dari Rakor Realisasi Pelaksanaan Program Gratis, Dan Penanganan Masalah Stunting Di Selayar

MEDIA SELAYAR. Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rakor berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Kepulauan Selayar pada pekan lalu.

Yang jelas agendanya adalah rapat koordinasi mengenai realisasi pelaksanaan program prioritas (program gratis) dan penanganan permasalahan stunting. Demikian jawaban Drs. H. Basok Lewa, kepala Bappelitbangda, kepada Pewarta, Rabu, 19 Juni 2019.

Catatan Dari Rakor Realisasi Pelaksanaan Program Gratis Dan Penanganan, Masalah Stunting Di Selayar

Pembahasan dalam rapat ini merupakan diskusi antar opd lingkup Pemkab Kepulauan Selayar. Diantaranya terkait penanganan stunting yang merupakan program Kemenkes, dimana kita dituntut untuk bisa bersaing terkait permasalahan gizi. Sebenarnya untuk beberapa program terkait gizi kita telah meraih banyak prestasi.

Ada beberapa hasil diskusi yang telah kami catat sebagai notulen rapat koordinasi tersebut, jelas H. Basok Lewa. termasuk yang telah saya sampaikan diatas itu, jelasnya lagi. 

Catatan dari Dinas Kesehatan Selayar adalah untuk stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar, data awal dari provinsi sebesar 46,6 , namun setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap penginputan data pada aplikasi, ternyata terdapat beberapa data yang missing, sehingga diberoh data stunting terakhir sebesar 43 %.

Sementara itu data catatan yang disampaikan oleh Camat Bontoharu menyebut kalau stunting dipengaruhi 3 faktor yaitu : Gizi, Pola makan dan pola asuh. Untuk penanganan stunting, diperlukan langkah-langkah yang seharusnya dimulai di tingkat desa dan kecamatan, seperti penyediaan MCK yang menyeluruh di rumah tangga dan penerapan STBM di masyarakat.

Di desa perlu disiapkan dana untuk jamban keluarga, sehingga bukan Cuma akses yang 100%, tetapi kepemilikan juga harusnya 100%. Selain itu perlu ada langkah langkah semisal pemeriksaan kesehatan pranikah, Pemeriksaan ibu hamil, optimalisasi kegiatan posyandu, dan penyediaan MCK dan air bersih.

Begitu juga dengan Camat Bontosikuyu yang mengusulkan adanya regulasi semisal perbup atau minimal surat edaran yang pemda buat. Dalam hal ini bukan Cuma program yang harus ada tetapi juga perlu dituangkan dalam regulasi. Perlu ada gerakan inovasi di desa

Lain lagi Camat Pasilambena, kami mencatat bahwa untuk penanganan stunting, perlu upaya perbaikan gizi kembali di masyarakat kita. Dalam pencegahan dan penanggulangan stunting perlu adanya upaya lintas sektor yang merupakan aset vital

Pemerintah Kecamatan harus menjadi pencetus penanganan kesehatan di wilayah kecamatan. Perlu menggerakkan kembali anggaran-anggaran yang ada di desa dan kecamatan, serta penanganan dan pengawasan yang serius.

Seperti program PKH oleh Kemensos, yang mulai memberikan mantuan oleh negara mulai dalam kandungan. Perlu ada kegiatan di wilayah desa dan kecamatan bekerjasama dengan PKK terkait penanganan stunting

Selanjutnya Inspektur Kabupaten, menguslkan agar para camat perlu menyampaikan ke desa untuk penggunaan dana 10 juta termasuk penanganan stunting.

Dari Kadis. Perikanan dan Kelautan juga menyampaikan bahan dan masukan terkait Stunting pada dasarnya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, dan hanya lingkungan yang bisa disentuh. Perlu ada gerakan seperti Gerakan makan ikan, dan Gerakan Gizi Berimbang

Terkait pangan, semisal program dari pusat untuk mendekatkan makanan bergizi terkait pengembangan tanaman pekarangan.

Sementara itu Kadis Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Stunting merupakan status gizi seseorang. Kementerian telah menginstruksikan untuk menganggarkan anggaran pengelolaan sampah dimasing-masing OPD untuk indonesia bebas sampah di Tahun 2025.

Kadis. PMPTSPTK menyampaikan bahwa stunting merupakan masalah bagi kita, sehingga harus ada konsep/desain untuk mengatasinya, yang terdiri dari konsep jangka pendek, menengah dan jangka panjang, sehingga bisa terihat siap berbuat apa, sehingga permasalahan stunting bisa bertahap diselesaikan.

Terkait upaya lintas sektor, khusus Bapemdes, diharapkan dapat mengakomodir desa terkait penggunaan anggaran di desa. Perlu ada sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang stunting dan dampak yang bisa diakibatkan terhadap anak di masa dewasa.

BACA BERITA TERKAIT  : 
Pemkab Kep. Selayar Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Kadis. Perhubungan meminta agar ada intervensi stunting itu bukan hanya di dinkes tetapi di desa dan kecamatan.

Untuk program prioritas/gratis di setiap OPD, sampai bulan juni masih ada yang belum terealisasi. seperti Dinas Perindagkum, masih dalam proses di ULP dan masih menunggu beberapa dokumen dari beberapa kelompok, dan baru akan dibuatkan kontrak. Sama seperti perindagkum, di Dinas Perikanan dan Kelautan juga demikian, sementara proses di ULP.

Kegiatan yang melalui DAK dan DAU, masih sementara proses di ULP karena itu diluar kendali Opd. Dan diperkirakan akan terealisasi nanti pada bulan september, dan untuk bantuan rumput laut ada musim-musim tertentu baru evektif untuk direalisasikan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan sampai saat ini yang terealisasi baru pengadaan kawat duri, hand traktor, dan bak viber yang terealisasi dan sudah disalurkan namun belum 100% . Yang belum terealisasi , sekarang sementara dibuat berita penyalurannya. Sampai saat ini tinggal pengadaan bibit yang belum dibeli.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Ekbang Dan Kesejahteraan, Ir. Arfang Arief.. (Tim)