Wakil Bupati Dan Pimpinan DPRD Selayar Konsultasi Ke Mendagri

MEDIA SELAYAR. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Ketua dan Wakil Ketua Dprd Kab.Kep.Selayar melakukan konsultasi dan penyelarasan pelaksanaan penyaluran program gratis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta pada Rabu (11/1)
Perlu diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tinggal menunggu waktu untuk segera menjalankan 14 program gratis kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk program ini Pemkab mengucurkan dana sekitar 65 milyar pada Tahun Angaran 2017
Bupati Kep.Selayar, Muh.Basli Ali dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah masih mengkonsultasikan produk hukum yang mesti dibuat agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah secara nasional.
Dari informasi staf Wakil Bupati Kepulauan Selayar menyampaikan ke Media Selayar bahwa Tim Pemkab.Kep.Selayar yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta dipimpin oleh Wakil Bupati, Dr.H.Zainuddin SH.MH didampingi Asisten Ekbang., Ir.H. Arfang Arief, Kapala Bappeda, Drs.H.Baso Lewa dan Kabag Hukum Setda, Mimi Juliati SH.MH. Sementara dari Wakil Rakyat Selayar adalah Ketua Dprd, Ir.Arifin Dg Marola danWakil Ketua Dprd, Muh.Aris Ridwan. (Adrian/Lolo)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
Trending Now
-
MEDIA SELAYAR. Pelarangan beroperasi memuat penumpang dan kendaraan berpenumpang terhadap kapal KM.Lestari Maju, yang beroperasi dijalur...
-
MEDIA SELAYAR . Jembatan sungai Lebo yang yang runtuh dan putus akibat banjir pada awal bulan Nopember tahun 2012 lalu masih belum tersent...
-
MEDIA SELAYAR . Kamis 21 Pebruari 2019, memasuki hari ke 4 sortir dan pelipatan surat suara serta kotak suara dilaksanakan oleh KPU Kabup...
-
MEDIA SELAYAR | TEHERAN — Serangan drone dilaporkan menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan ...
-
MEDIA SELAYAR ■ TEL AVIV — Lima pembangkit listrik utama rezim Zionis yang menghasilkan lebih dari setengah listrik Israel dianggap sebagai...

