Wakil Bupati Dan Pimpinan DPRD Selayar Konsultasi Ke Mendagri

MEDIA SELAYAR. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Ketua dan Wakil Ketua Dprd Kab.Kep.Selayar melakukan konsultasi dan penyelarasan pelaksanaan penyaluran program gratis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta pada Rabu (11/1)
Perlu diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tinggal menunggu waktu untuk segera menjalankan 14 program gratis kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk program ini Pemkab mengucurkan dana sekitar 65 milyar pada Tahun Angaran 2017
Bupati Kep.Selayar, Muh.Basli Ali dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah masih mengkonsultasikan produk hukum yang mesti dibuat agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah secara nasional.
Dari informasi staf Wakil Bupati Kepulauan Selayar menyampaikan ke Media Selayar bahwa Tim Pemkab.Kep.Selayar yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Di Jakarta dipimpin oleh Wakil Bupati, Dr.H.Zainuddin SH.MH didampingi Asisten Ekbang., Ir.H. Arfang Arief, Kapala Bappeda, Drs.H.Baso Lewa dan Kabag Hukum Setda, Mimi Juliati SH.MH. Sementara dari Wakil Rakyat Selayar adalah Ketua Dprd, Ir.Arifin Dg Marola danWakil Ketua Dprd, Muh.Aris Ridwan. (Adrian/Lolo)
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
Trending Now
-
MEDIA SELAYAR - Pelaksanaan sidang paripurna di DPRD Sulawesi Selatan dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperd...
-
MEDIA SELAYAR — Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bulukumba sejak Jumat malam hingga Sabtu siang (5/7/2025) memicu banjir dan longsor d...
-
MEDIA SELAYAR — Lesunya daya beli masyarakat berdampak pada melambatnya perputaran uang hingga ke daerah. Data Bank Indonesia menunjukkan ...
-
MEDIA SELAYAR — Banjir besar yang melanda Kabupaten Bantaeng sejak Sabtu (5/7/2025 ) malam, saat ini mulai surut disebagian besar wilayah, ...
-
MEDIA SELAYAR — Komisi A DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) lebih memperhatikan nasib ribuan tenaga honorer, khususnya yan...