Senin, 28 Januari 2019

Senin, Januari 28, 2019
Bawaslu : " Pelanggaran Pemberian Bantuan, Merupakan Tindak Pidana Pemilu ", Baca Selengkapnya

 
MEDIA SELAYAR. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mengeluarkan himbauan pemberian bantuan kepada korban bencana. baik itu dalam bentuk uang atau materi lainnya. Dimana dalam himbauan tersebut, tidak berbau kampanye yang mengandung unsur mengarahkan untuk memilih salah seorang calon peserta pemilu.

Himbauan ini dikeluarkan untuk menghindari kegiatan yang dikategorikan sebagai politik uang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana pemilu.  Seperti dikutip pada isi himbauan tersebut.
 
Berikut himbauan pemberian Bantuan dari Bawaslu, dibawah ini :




Nomor          : 009/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/I/2019                  Benteng, 28 Januari 2019
Sifat              :  Penting                                                                   
Lampiran      :  -
Hal                :  Himbauan Pemberian Bantuan
                                                                                                
Kepada Yth :    
KETUA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Masing-masing
Di -
        Tempat

I.          Dasar :

1.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6.   Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7.   Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

II.         Bahwa sehubungan dengan adanya musibah bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana bersaamaan dengan berlajannya pelaksanaan tahapan Kampanye, maka kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1.   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
2.    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf j merupakan tindak pidana Pemilu;

III.     Bahwa berdasarkan point II diatas, maka kami menghimbau kepada Partai politik Peserta Pemilu dalam memberikan bantuan berupa uang atau materi lainnya kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkena bencana agar dalam memberikan bantuan tersebut tidak mengandung unsur Kampanye sehingga dapat dikategorikan sebagai Politik Uang.

 

IV.       Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

ttd

SUHARNO, SH

Tembusan Yth :
1.   Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2.   Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Media Selayar