Jumat, 09 November 2018

Pembiaran Politik Uang, Bisa Jadi Kanker Demokrasi

MEDIA SELAYAR. Politisi F-PG, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali melalui halaman www.dprd.go.id. beberapa waktu lalu mengingatkan, untuk mengatasi masalah politik uang, KPU dan Bawaslu sudah mengeluarkan peraturan termasuk sanksi terhadap kampanye negatif, isu SARA dan media sosial.

Komisi II juga telah meminta Bawaslu dan KPU perketat pengawasan. Bahkan Kepolisian serta KPK sudah menggagas membentuk Satgas Anti Politik Uang.

“Saya kira kita dukung dan kita dorong. Saya pribadi, politik uang ini bisa menjadi kanker buat demokrasi dan menjadi embrio terjadinya korupsi,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ditanya tentang upaya pencegahan praktik tercela ini, kata Zainudin, sudah ada baik di Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU, kemudian juga kepolisian. Sedangkan Komisi II, berfungsi melaksanakan fungsi Dewan.

“Kita tidak mengeksekusi bagaimana pencegahan dan penindakannya sebab itu ranah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” ungkap Zainudin.

Sedangkan terkait dengan mahar politik, dia mengakui sulit untuk membuktikannya.

“Kita bisa mendengarkan dan merasakan, tapi untuk membuktikannya susah. Sehingga tidak bisa diproses. Kecuali pelakunya mengadu ke aparat hukum dan bisa menjadi delik aduan, kilahnya.

Lebih jauh dikatakan, kalau yang memberi dan menerima diam-diam saja, maka tidak mungkin diproses hukum. Kecuali, sambung dia, kalau ada yang kecewa salah satu pihak dan melaporkan ke aparat hukum.

“Kalau ada yang kecewa silahkan saja laporkan ke Bawaslu dan aparat hukum lainnya, sehingga bisa didorong pada pelanggaran pilkada dan bahkan bisa masuk pidana penyuapan,” pungkasnya.




Seperti dikutip dari halaman dpr.go.id. 
Editor  : A.Lolo

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Media Selayar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

MEDIA SELAYAR. Diberdayakan oleh Blogger.