.

Media Selayar

Medianya Orang Selayar

Home » , » FPS Minta Penerapan Otoda Adil

FPS Minta Penerapan Otoda Adil

Penulis Media Selayar TV on Sabtu, 22 April 2017 08.37.00

FPS, Minta, Penerapan ,Otoda ,Adil
MEDIA SELAYAR WHILE IMPROVEMENT AND REINFORCEMENT OF OLD ARTICLES TO SOME FUTURE TIME. PLEASE SORRY TO THIS INTERFERENCE.

MAKASSAR, BKM - Pemberlakuan dan penerapan peraturan tentang otonomi daerah telah mengubah pola hubungan pusat ke daerah. Ini mengakibatkan pola hubungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berubah dan tumpang tindih. 

Dimana kewajiban dan tugas pemerintah kab/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah, mengalami penafsiran berbeda-beda karena belum adanya kesepahaman dalam penerapan Undang-Undang yang dimaksud. 

Demikian simpulan dari hasil pengkajian Divisi Pengamatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Forum Peduli Selayar (FPS), yang disampaikan, Minggu (9/5).
Menurut Ketua FPS Selayar Muh Arsil, dalam penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan hutan secara ideal. Sementara aspek kewenangan pengelolaan hutan tidak terakomodasi secara jelas bila kemudian dikaitkan ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 

"Walaupun sudah menegaskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, bagi hasil, penyerasian lingkungan dan tata ruang, masih memerlukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut, sehingga dalam penerapannya kerap dijadikan celah kelemahan oleh para pelaku pelanggaran undang-undang yang sebenarnya," jelas Arsil.
Harapan kita kata dia, sepantasnyalah program evaluasi pada penerapan undang-undang ini menjadi dasar bagi pemerintahan pusat yang terkait, serta para wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR agar segera melakukan upaya dan langkah perbaikan. 

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah pusat juga seharusnya tidak berat sebelah dan harus bersikap adil dalam pemberian bantuan APBN terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pasalnya bila melihat jumlah alokasi anggaran yang di alkosaikan Negara kepada daerah dalam APBN TA 2010 ini maka pemerintah pusat sangat tidak adil kepada Masyarakat Kepulauan Selayar. 

"Sejauh pengamatan dan telaah anggaran APBN ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan perbedaan pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang kesehatan pada penganggaran bidang farmasi dan obat obatan, dimana Selayar tidak mendapatkan anggaran tersebut sementara kabupaten lain mendapatkannya," jelasnya.

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

BERLANGGANAN BERITA

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR