Home » , » Catatan Jelang Pilkada Bupati Kepulauan Selayar

Catatan Jelang Pilkada Bupati Kepulauan Selayar

Penulis Media Selayar TV on Sabtu, 22 April 2017 11.26.00

ARSIP IKLAN DAN ARTIKEL MEDIA SELAYAR TAHUN 2010. Musim pilkada kembali tiba. 2010 mendatang, sebelas kabupaten di Sulawesi selatan akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sebelas kabupaten yang akan menggelar pilkada itu adalah Gowa, Bulukumba, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Tana Toraja Utara dan Selayar.

Khusus kabupaten Kepulauan Selayar, Mei 2010, bupati Kepulauan Selayar, Drs H Syahrir Wahab, MM, berakhir masa jabatannya dan sesuai Undang-Undang (UU), November 2009 harus mengundurkan diri sebagai bupati Kepulauan Selayar dan mencalonkan kembali sebagai bupati Kepulauan Selayar untuk periode 2010-2015.

Sementara di kalangan masyarakat Selayar, baik yang berada di daratan Selayar maupun yang berada di perantauan, telah ramai membicarakan bakal calon bupati dan wakilnya. Pembicaraan di kalangan masyarakat Selayar mulai santer, bahkan juga melalui media cetak dan elektronik sudah ditampilkan beberapa nama dan figur bakal calon bupati dan wakilnya.

Mereka antara lain mantan Ketua KPU Sulsel, Andi Mappinawang, SH, berpasangan incumbent Wakil Bupati Ny Hj Nursyamsina Aroeppala, Drs H Natsir Leha, MM berpasangan Drs H Syamsul Alam Ibrahim, MSi, H Kasman berpasangan dengan Drs Abdul Gani, dan incumbent Drs H Syahrir Wahab, MM berpasangan H Saiful Arif, SH.

Berbagai pendapat dan syarat-syarat yang ideal untuk dipenuhi oleh seorang bakal calon bupati dan wakilnya telah dikemukakan, antara lain harus putra daerah, mempunyai visi dan misi untuk membangun kabupaten Kepulauan Selayar, religius,

menghargai adat dan sejarah daerah kabupaten Kepulauan Selayar, jujur dan tidak terlibat kasus, mampu mendatangkan investor, mampu melakukan lobi di tingkat daerah, provinsi, nasional dan bahkan internasional.

Keadaan di atas menunjukkan besarnya perhatian yang diberikan oleh masyarakat demi suksesnya pilkada bupati dan wakilnya dan juga merupakan indikasi kepedulian masyarakat terhadap kepemimpinan daerahnya.

Kesemuannya itu merupakan wujud rasa memiliki dan kecintaan pada daerah sehingga semuanya itu perlu diakomodasikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan bupati dan wakilnya pada waktunya.

Keberhasilan pemilihan bupati dan wakilnya ditentukan oleh kadar akseptasi masyarakat, kadar demokrasi dalam pemilihan serta adil dan murni dalam pelaksanaan seluruh perangkat UU berikut perangkat peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah, Menteri, Gubernur, dan Bupati.

Yang tidak kalah pentingnya bahwa setiap bakal calon harus dapat mengoreksi diri dan tahu kemampuannya sehingga tidak memaksakan diri untuk menjadi bakal calon jika memang tidak memiliki kemampuan dan mau memberikan kesempatan kepada orang lain yang memang dinilai mampu memangku jabatan itu,

terlebih lagi bahwa setiap bakal calon harus ada komitmen untuk mundur jika di dalam masa jabatannya tidak mampu melaksanakan amanat rakyat sekalipun masa jabatannya belum selesai, harus mau mengakui kegagalannya, tidak status quo dan tidak arogan.

Akseptasi dari masyarakat dimaksudkan memperoleh dukungan murni dan tidak ada unsur direkayasa, sehingga pelaksana, dalam hal ini KPUD Selayar diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif dan hasil penjaringan bakal calon bupati dan wakilnya merupakan pencerminan hasil aspirasi masyarakat.

KPUD Selayar harus bertanggung jawab secara moral dan dapat dituntut pidana oleh rakyat jika terbukti ada pelanggaran, rekayasa, manipulasi data dan lainnya.

Dalam pemilihan dan penetapan bakal calon bupati dan wakilnya secara paket melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Kita berharap tidak terjadi money politics. Silakan para anggota dewan dan masyarakat melakukan pengamatan dan investigasi terhadap bakal calon bupati dan wakilnya yang mendapat dukungan masyarakat, dan lebih bagus lagi kalau dilakukan test and propertest dan memaparkan program kerjanya,

bukan visi-misi yang sifatnya basa-basi, teoritik dan berbau politik, apalagi konsep visi-misi itu dikerjakan oleh orang lain serta tidak dapat diaplikasikan dan hanya membodohi rakyat setelah terpilih jadi bupati.

Program kerja yang dipaparkan oleh bakal calon bupati dan wakilnya harus kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif serta fakta di masyarakat, mempunyai kesinambungan dan berkelanjutan dengan program kerja bupati sebelumnya.

Sejak bupati pertama sampai bupati sekarang mempunyai nilai plus dari program kerja pendahulunya dan kedepan dapat diukur hasilnya. Ada reward jika berhasil direalisir serta diberikan punishment jika dinilai tidak berhasil. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta komitmen awal dan ikatan moral yang positif antara anggota DPRD dengan bupati terpilih di dalam proses pembangunan Selayar ke depan.

Agar semuanya dapat berjalan lancar dan berhasil guna, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakilnya perlu disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait sehingga rambu-rambu yang berlaku dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD baik secara organisasi maupun secara perorangan bersedia dan mau memberikan penyuluhan atau pendidikan politik kepada masyarakat, demikian pula halnya kepada ornop, ormas dan kelompok masyarakat lainnya agar tercipta visi dan sinergi yang sama dalam menyukseskan pilkada bupati Selayar pada waktunya.

Perlu diketahui dan disadari oleh bakal calon bupati dan wakilnya bahwa jabatan bupati jangan dijadikan tujuan akhir karena jika demikian adanya, maka itu akan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi saja sehingga lupa fungsi utamanya yaitu bupati harus menjadi abdi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Dengan demikian, maka jabatan bupati merupakan jabatan pengabdian, semua bakal calon bupati harus bersedia dan mau mengabdi kepada daerahnya.

Menurut hemat penulis, seorang bupati tidak perlu seorang politikus dan biarlah anggota DPRD berpolitik, tetapi seorang bupati harus mampu untuk bekerja on time, terbuka kepada semua pihak, cepat dalam mengambil keputusan terhadap semua masalah yang timbul, berpihak kepada ekonomi kerakyatan, mau bekerja sama dan komunikatif. Kesimpulannya, seorang bupati harus dapat menjadi suri tauladan masyarakatnya.

Akhirnya bakal calon bupati dan wakilnya yang nantinya terpilih sebagai bupati definitif, diminta untuk mau dan siap melaksanakan review terhadap pelaksanaan pemerintahan bupati pendahulu yang digantikannya sebelum melakukan tugas selanjutnya.

Ini sangat diperlukan karena merupakan salah satu amanat reformasi dan amanat rakyat serta sebagai salah satu cermin kesungguhan untuk menciptakan clean government.*


0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR