Home » , » Bupati Rakyat

Bupati Rakyat

Penulis Media Selayar on Jumat, 21 April 2017 09.47.00

MEDIA SELAYAR WHILE IMPROVEMENT OF WEB . Tulisan ini merupakan sumbang pikir kepada para Kepala Daerah, yang telah menduduki jabatannya melalui proses pemilihan secara langsung (Pemilukada).

Paling tidak tulisan ini dapat mengingatkan kita semua akan peran penting, apa yang seyogyanya dilakukan oleh para Kepala Daerah tersebut dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut penulis, pengertian Bupati Rakyat adalah Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pesta demokrasi yang disebut dengan pilkada.

Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan

Bupati Rakyat bisa juga dimaknakan sebagai Bupati yang senantiasa berkomunikasi dengan rakyat, baik sebelum terpilih maupun sesudah memangku jabatan tersebut. Bupati rakyat adalah Bupati yang menyatukan diri dan hatinya dengan rakyat.

Menganggap dirinya sebagai rakyat juga yang mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bupati rakyat yaitu Bupati yang menjadikan rakyat sebagai obyek dan subyek penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu kepemimpinannya.

Bupati Rakyat merupakan perwujudan kemenangan rakyat, merasa mencintai rakyat dengan segala kelebihan dan kekurangan yang melingkupi dirinya, pada saat yang sama, rakyat mencintai dirinya seperti rakyat mencintai anggota masyarakat lainnya atau keluarganya.

Bupati Rakyat adalah Bupati yang menganggap bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk dijalankannya.Segala keputusan atas kebijakan yang akan diambilnya adalah pencerminan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pada kondisi seperti ini, rakyat tidak perlu lagi harus berkonsultasi dengan perwakilannya tetapi dapat langsung berdialog dengan Bupatinya. Artinya, sekat sekat yang memisahkan rakyat dengan pemimpinnya, jurang pemisah antara rakyat dengan Bupatinya nyaris tidak ada, tentu pada batas batas tertentu.

Bupati Rakyat juga, adalah Bupati yang tidak hanya menempatkan rakyat didepan dalam sebuah pelantikan yang diselenggarakan di tempat terbuka, tetapi Bupati Rakyat adalah sosok pemimpin yang menjiwai nilai nilai kerakyatan yang mendasari setiap aktifitasnya.

Bupati rakyat adalah Bupati yang tidak bermegah megahan ditengah tengah rakyatnya yang sedang menderita berbagai penyakit dan musibah yang menimpanya.

Bupati Rakyat adalah Bupati yang melaksanakan hajatan untuk kepentingan keluarganya secara sederhana, karena tidak ingin dapat cercaan dari rakyatnya yang sedang dilanda krisis BBM, busung lapar, lumpuh layu, gizi buruk dan krisis multi dimensi lainnya.

Kesimpulannya Bupati Rakyat adalah Bupati yang seluruh hati, pikiran, waktu dan ruang untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan sebaik baiknya atas jasa yang disediakan pemerintah secara cepat, nyaman dan transparansi serta tingkat akuntabilitasnya terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak melibatkan keluarganya dalam pengambilan keputusan maupun penentuan proyek serta pengedepanan kepentingan pribadi.

Bupati Rakyat adalah apa yang dicontohkan oleh Harun Al Rasyid, yang senantiasa tersentuh dengan apa yang dialami rakyatnya, yang tidak ingin menggunakan fasilitas diluar kepentingan dinas sekalipun gelap gulita dirumahnya, sehingga lilin pun tidak ingin dia nyalakan karena bukan haknya dan bukan untuk kepentingan negara. Sungguh pemimpi seperti inilah yang menjadi dambaan masyarakat.

Bupati Rakyat yang tidak sekedar hanya menjadikan janji janjinya selama dalam kampanye sebagai “lip service”, dan pidaton pertamanya yang mengutip kalimat kalimat yang pernah dituturkan secara bernash oleh kahlifah Abubakar Ash Shiddiq. Tidak sekedar itu. Namun, Bupati Rakyat adalah Bupati yang memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan harapan harapan rakyat, cita cita rakyat.

Kebijakan yang Memihak Rakyat

Setelah memahami apa yang disebut dengan bupati rakyat seperti yang diurai di atas, maka tiba saatnya kita ingin menjelaskan bagaimana peran Bupati dalam pengambilan keputusan atas setiap kebiijakan yang diambil itu dapat dikatakan berpihak kepada rakyat.

Pertama, hendaknya dalam setiap pengambilan keputusan senantiasa berkonsultasi dengan rakyat melalui referendum. Ini mungkin cara yang tidak populer dan nyaris tidak pernah dilakukan, tetapi bila seorang bupati mengklaim dirinya sebagai bupati rakyat, maka cara ini merupakan alternatif dalam mewujudkan dirinya sebagai Bupati Rakyat.

Lembaga perwakilan rakyat untuk saat ini tidak dapat direpresentasikan mewakili aspirasi rakyat, meskipun dipilih langsung oleh rakyat. Namun dari tesis dan pengalaman yang ada selama ini, keberpihakan dewan perwakilan rakyat itu sangat diragukan. Artinya dalam tataran tertentu Bupati harus mengambil terobosan berani, canggih dan sistemik.

Cara ini sudah menjadi kebiasaan negara Swedia, sehingga negara ini menjadi satu satunya negara didunia yang benar benar mempraktekkan kedaulatan itu berada ditangan rakyat, pemerintah tidaklah pada tempatnya mengambil keputusan sendiri tanpa meminta persetujuan rakyat. Ini bisa dilakukan dan tidak melanggar undang undang satupun yang berlaku dalam lingkup pemerintahan.

Kalau hal ini dilakukan, sebagai bagian dari upaya pelibatan rakyat, mengedepankan partisipasi rakyat, maka baru dapat dikatakan Bupati itu, atau pemimpin tersebut adalah pemimpin dari rakyat.

Sepanjang ini tidak dilakukan jangan coba coba menyatakan diri anda sebagai Bupati Rakyat. Kedua, dalam hal mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan rakyat, setiap kali penyusunan RAPBD harus melibatkan rakyat.

Pemerintah turun bertanya kepada rakyat, apa yang diinginkan rakyat. Setelah menginventarisir sejumlah keinginan rakyat itu diadakanlah perhitungan yang mana saja dapat segera dilaksanakan.

Kalau ada beberapa keinginan, kebutuhan dan kepentingan rakyat itu belum dapat dipenuhi, maka berikanlah penjelasan secara detail sehingga rakyat dapat mengerti dan menerima penjelasan itu dengan penuh lapang dada.

Boleh jadi kalau cara ini digunakan tidak tertutup kemungkinan rakyat akan urun dana untuk membantu pemerintah. Jangan seperti sekarang, sudah jadi peraturan baru disosialisasikan kepada publik.

Ini cara yang tidak beradab, yang mengabaikan rakyat bahkan membohongi rakyat. Ingat domain penciptaan good governance pemerintah tidak lebih hanya mediator, fasilitator dan regulator, tetapi peran masyarakatlah dan dunia usaha/sektor swasta yang banyak menentukan. Maka pemerintah yang memihak rakyat senantiasa mendorong tumbuhnya partisipasi dan peran serta rakyatnya serta sektor swasta yang akan membangun daerahnya.

Ketiga, Bupati Rakyat adalah Bupati yang tidak terlalu banyak mengintimidasi kepada rakyat melalui berbagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat dan dunia usaha. Karena esensi Bupati Rakyat adalah memberdayakan rakyat, memberdayakan ekonomi rakyat, memberdayakan aparatur pemerintahannya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang disebut esensi otonomi daerah yang seyogyanya dilakukan Bupati Rakyat.

Cara cara mengintimidasi rakyat, membebani rakyat dengan berbagai upeti yang diberikan kepada penguasa, adalah cara cara pemerintahan yang primitif. Ingat itu, cara yang menjadikan rakyat sebagai “sapi perahan” adalah cara tidak beradab. Selayaknya pemerintah yang berpihak rakyat, memanusiakan manusia dengan cara manusiawi.

Keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua tingkat, bupati rakyat tidak hanya menjadikan dirinya sebagai one man show, tetapi seluruh jajaran birokrasi pemerintahan dibawah kepemimpinannya menjadikan dirinya sebagai panutan. Menginstruksikan jajarannya untuk menghargai rakyat, menghormati rakyat, memberikan yang terbaik kepada rakyat. Sehingga, keberhasilan sebuah kepemimpinan bilamana seluruh jajaran dibawahnya juga melakukan hal yang sama.

Kelima, dalam menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan menghindarkan diri dari nepotisme, berkolusi, karena inilah cikal bakal terjadinya korupsi. Hendaknya sangat selektif dengan indikator yang jelas. Kompetensilah yang menjadi acuan utama dalam mendudukkan seseorang dalam jabatan. Dalam kompetensi itu terdapat sikap, etika dan perilaku yang beradab, jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.

Kompetensi seseorang dapat mendorong kinerja (performannce) unit kerja yang ada dalam lingkup pemerintahan. Pada saat yang sama, struktur organisasi yang efisien dan efektif, organisasi ramping dan kaya fungsi yang dapat membuat kinerja pemerintahan memberi manfaat kepada rakyat.

Kita tidak bisa lagi menjadikan pemerintahan untuk menampung orang orang yang tidak berkualitas kemudian menjadi beban rakyat. Namun pemerintah senantiasa mendorong masuknya investasi agar dapat membuka lapangan kerja bagi rakyat. Pemerintahan bukan lapangan kerja, tetapi lapangan pengabdian.

Pemerintahan bukan media menumpuk atau mencari kekayaan. Pemerintahan adalah tempat dimana orang orang yang ada didalamnya mengurusi kepentingan dan kebutuhan rakyat, yang berani mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan keluarganya untuk mengurusi rakyat. Pemerintahan mengandung resiko yang sangat besar. Karena dari pemerintahanlah kita dapat tahu bagaimana sesungguhnya wajah rakyat.

Pemerintahan merupakan satu satunya institusi di dunia yang mendapat legitimasi dan menentukan akan kemana rakyatnya akan dibawah. Kesengsaraan rakyat akibat bobroknya mentalitas orang orang yang mengurusi pemerintahan. Jadi sangat mudah untuk melihat dan menilai suatu bangsa.

Lihat saja bagaimana sebuah pemerintahan memperlakukan rakyatnya, maka itulah kondisi riel yang dialami suatu bangsa. Ingat Suara rakyat adalah suara Sang Maha Pencipta. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan sampai Tuhan melaknat sang pemimpin. Naudzubillahi min Zhaliq.(*)

Arsip Radio C FM Selayar 2010
Editor : Lolo Muda 


0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR