Selayar
Home » , , , , , » Pembangunan Menjadi Alasan Rusaknya Lingkungan Di Kab.Kep. Selayar

Pembangunan Menjadi Alasan Rusaknya Lingkungan Di Kab.Kep. Selayar

Penulis Media Selayar on Kamis, 07 November 2013 15.32.00

  Mungkin saja bisa disepakati bersama oleh semua elemen pemerhati pembangunan Kepulauan Selayar bahwa pembangunan daerah ini sangat butuh pengorbanan. Namun perlu juga dicermati bahwa pembangunan dengan mengorbankan lingkungan jelas bukan langkah yang tepat. Merusak lingkungan laut dan mengancam ekosistem dipantai barat Benteng kepulauan Selayar yang merupakan ibu kota Kabupaten kepulauan ini dengan alasan pembangunan juga bukan kebijakan cermat.  Dimana dalam sebulan terakhir ini, aktivitas pengrusakan lingkungan dipantai Benteng hingga ke daerah pesisir pantai disekitar Benteng  mulai tak kenal waktu dan tempat.  Fakta dari pantauan penulis dipantai Barat Benteng tepatnya mulai dari pantai Bonea utara ke pantai matalalang habis dibabat dan ditimbun. Eksploitasi mengerikan ini harus dihentikan bila tak mau tanah kepulauan ini terkena bencana lingkungan yang dahsyat atau mengalami hal mengerikan tenggelam tertelan bumi.  Contoh saja pada kegiatan reklamasi pantai Benteng Selayar yang hingga saat ini terus berlanjut. Penimbunan areal pelabuhan Rauf Rahman hingga ke Perluasan Plaza marina serta penambahan pelataran parkir pasar lama hingga ke selatan telah mendapat imbas terhadap kota kecil setiap tahunnya dengan banjir dan rob. Bagaimana mungkin hal ini harus dilanjutkan dengan alasan pembangunan sementara resiko telah nampak dihadapan kita setiap tahunnya pada pergantioan musim.  Tentu saja yang menjadi korban adalah orang Selayar baik terkena langsung karena bermukim dipesisir maupun tidak langsung namun menggunakan akses pesisir untuk beraktifitas akan terhambat.
Dari mana material penimbun dan kebuutuhan pelaksanaan ?’. Tentu saja dari hasil ekspoloitasi daerah dan wilayah di 11 kecamatan di Kabupaten kepulauan Selayar yang  memang menyimpan kekayaan alam dengan  banyak potensi alam yang tersimpan adalah cadangan galian tambang golongan C. Ada pasir, batu koral, tanah timbun, dan bebatuan lainnya yang merupakan material utama dalam pelaksanaan proyek-proyek fisik pemerintah dan swasta. Termasuk potensi bahan tambang lain di luar galian golongan C di atas. Sebut misalnya  Pasir besi, nikel dan karolin, batu granit, dan marmer. Wajar bila tanah ini menjadi sasaran pengusaha galian C.  Ditambah lagi letak pulau Selayar yang sangat jauh dari jangkauan wilayah lain di daratan Sulawesi selatan sehingga membuat aktivitas penggalian golongan C tercatat sebagai bisnis menggiurkan. Mungkin tak ada alasan untuk tidak memilih bisnis ini bagi pengusaha dan pemilik modal.   Bisa dibayangkan kalau perkiraan kebutuhan material- seperti batu, koral, dan kerikil- mencapai jutaan meter kubik per bulannya. Angka ini belum terhitung kebutuhan pasokan material bagi pengembangan dan proyek pembangunan  Bandara, Dermaga diwilayah kepulauan serta  rencana pembangunan pertambangan pasir besi  yang diperkirakan mencapai angka jutaan meter kubik. Memang ada pengusaha yang mengaku telah memegang izin dan persyaratan sesuai  prosedur resmi walaupun sebenarnya sangat diragukan legalitasnya secara hukum, malahan disinyalir kuat ada yang melakukan tanpa sehelai dokumen sesuai prosudure. Lokasi penambangan juga mulai dirambah sesuka hati. Bisa Anda lihat mulai hulu hingga hilir Sungai di sepanjang wilayah daerah kepulauan ini terlihat aktivitas penambangan pasir dan batu kali kebutuhan pembangunan  rumah dan gedung milik masyarakat dan pemerintah, pesisir Pantaisebagai pasir material proyek bangunan dan timbunan kebutuhan proyek  jalan jembatan, bukit bukit  batu kapur diwilayah Kepulauan untuk kebutuhan proyek dermaga  di Kepulauan. Modus lain yang tak kalah ironis adalah mengacak-acak areal pertanian dengan alasan membuat sawah yang tentu membutuhkan pengairan irigasi. Padahal yang terjadi alat-alat berat seperti beko dan eskavator justru memindahkan material dari areal itu ke atas truk-truk bertonase berat ke areal pembangunan proyek jalan dan perumahan.

Untuk mendapatkan data lengkap memang sangat riskan baik oleh pemerintah dan swasta karena wilayah dan kondisi daerah yang tidak memungkinkan dilakukan monitoring setiap harinya mengingat jarak antar lokasi yang digunakan penambang. Namun disinyalir kuat bahwa data pemerintah dan fakta lapangan terkait jumlah titik dan jumlah hasil tidak akan sinkron.
Faktanya sudah ada 46 titik lokasi yang dijadikan objek lokasi penambangan. Pemerintah dan pihak terkait seolah tak berdaya menertibkan titik yang dianggap kawasan penambangan ilegal. Dari lokasi itu diperkirakan ribuan truk dan alat angkut lainnya bertonase berat silih berganti mengangkut material galian C.    

‘’Ah, tak ada lagi ikan di sini, ! Biasanya kami dapat 5-6 ekor semalam,’’ kata seorang pemancing yang dihampiri penulis diareal dermaga pelabuhan Rauf Rahman benteng kepulauan Selayar.
Dari penelusuran lainnya, ratusan kubik batu Koral yang ditambang setiap hari itu diangkut ke pabrik pemecah batu, juga  pengusaha pembuat aspal hotmix yang (lagi-lagi) banyak berdiri secara ilegal di Kabupaten ini.  Dapat dipastikan bahwa mereka akan mencari lokasi penggalian pasir biasanya berada di DAS dan pinggir pantai. Tentulah bekas lokasi galian itu meninggalkan bekas  berupa lubang sisa lokasi galian tanah timbun. Kegiatan penambangan pasir dari sungai memperlebar DAS, sedangkan penggalian batu Koral di perbukitan perlahan mengikisnya sehingga rata dengan tanah. Kerusakan lingkungan semakin tidak terelakkan. Akan tetapi ‘’penjarahan’’ terhadap alam Selayar ini kok seolah menjadi tontonan biasa saja? Dalam sebulan terakhir saja, ka, tercatat beberapa lokasi di wilayah perbukitan di Keca matan Bontoharu dilakukan penggalian material yang diperuntukkan sebagai timbunan proyek  Bandara padang dan sekitar areal pelabuhan hingga palaza marina. Ribuan kubik sudah diangkut. Kendati tak mengantongi izin toh aktivitas ilegal tersebut beroperasi layaknya perusahaan legal.

Seluruh aktivitas yang berdampak pada kehidupan warga dan ekosistem itu  seyogyanya bisa dijadikan motivasi oleh pihak terkait yang tak lagi punya alasan untuk ‘’main-main’’ dalam penindakan di lapangan. Pemerintah dan penegak hukum dinilai belum maksimal dan serius mengambil tindakan yang mana seperti selama ini dinilai juga masih sebatas ‘’pencitraan’’ belaka. Terbukti pada Kegiatan penambangan pasir pantai secara ilegal diwilayah Kecamatan Buki ternyata bisa kembali dilakukan bila peringatan dan razia berlalu. Ada pula rumor tak sedap yang menuding bahwa tidak ada pihak terkait yang berani melarang dan menghentikan kegiatan pengrusakan lingkungan ini lantaran penambangan ilegal itu disebut sebut diback-up oknum pejabat dan aparat keamanan yang  juga dinilai terkesan tebang pilih”. Soal penyitaan alat-alat berat dan truk juga dikesankan sekadar kejar target belaka”. Termasuk para wakil rakat di Dprd Kep.selayar yang berada pada komisi yang menangani pertambangan dan lingkungan tidak pernah terdengar melakuk sidak dan menghentikan ”Keberadaan lokasi galian C  yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Apa harus makan korban jiwa dulu baru serius ditertibkan?” semoga tidak.
 Terakhir penulis tidak menemukan adanya data hasil penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib sehingga pelarangan dan sosialisasi tentang pelanggaran UU lingkungan hanya terkesan ‘’gertak sambal” diKabupaten kepulauan Selayar. Hingga kini penulis belum mendapatkan data yang ada tertulis hasil razia penertiban pelanggaran UU lingkungan hidup di wilayah Kep.selayar   berujung ke ranah hukum. Padahal Proses hukum perlu dilakukan sebagai shock therapy agar penambangan illegal yang tak terkontrol  tidak lagi menjamur. Faktanya sampai kini belum ada seorang pengusaha galian C ilegal pun yang terjerat, bahkan dijatuhi vonis. Nah, memang ada alat-alat berat yang disita dan ditahan, tapi toh tak ada oknum pengusaha atau pemilik truk yang ditahan. Sejatinya untuk membuat efek jera oknum pengusaha galian C ilegal harus dijerat dengan Undang-undang pertambangan.
“Bila dijerat dengan UU Pertambangan kemungkinan meluas dengan menjeratnya dengan UU Perlindungan Lingkungan Hidup,”  sebagai perusak lingkungan seperti penambang liar galian C di yang diduga tak punya izin- sama dengan teroris.
“Saya mengumpamakan pengusaha galian C yang tak punya izin, mereka seperti teroris, karena  mereka merusak lingkungan, sehingga ribuan manusia terkena dampak dari pengrusakan lingkungan tersebut. Ini harus ditindak tegas oleh Pemerintah Selayar dan aparat penegak hukum, sehingga kerusakan lingkungan bisa teratasi,” misalnya dampak erosi harus dihindari, agar musibah yang melanda masyarakat bisa dihindari. (LO2)


0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar