Setidaknya dalam pertemuan para aktivis tersebut diketahui kemudian bahwa dari Tiga Fraksi besar di DPRD Selayar PAN, PDI dan Golkar ditengarai belum melakukan apa-apa terkait perubahan anggaran tahun ini, padahal perlu diketahui oleh publik bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bagi masyarakat merupakan hal yang paling pokok mendapat perhatian oleh mereka yang termaktub sebagai penangunggjawab pelayanan masyarakat.
Bila kemudian tidak terlaksana lancar maka kewajiban lembaga legislative sebagai lembaga pengawasan dan sebagai kewajiban bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan hak mutlak rakyat Selayar. Bukan seperti yang tergambar saat ini, dimana aksi saling tuding dan lempar tanggungjawab untuk pengesahan anggaran perubahan TA 2012 menjadi kesan awal bila perbincangan yang mengarah ke hal ini terbuka atau mulai dibincangkan.
Hal ini penting dan bukan hal sepele walaupun ketergantungan kehidupan masyarakat Selayar secara umum tidak tercatat dalam Apbd secara langsung namun penegesahan anggaran daerah secara lancar dan cepat pada setiap tahun anggaran oleh pemerintah dalam hal ini eksekutive dan legislatif sebagai wakil rakyat dipastikan menjadi pemicu tumbuhnya perekonomian masyarakat Selayar secara pesat.
Jadi kita sebagai masyarakat Selayar yang sedikit faham terkait rantai perkembangan pembangunan dan perkembangan pemerintahan, wajiblah bersosialisi dan wajib mengawasi hal ini sehingga diharapkan mampu memicu kinerja dan perhatian pemerintah pada semua tingkatan untuk bekerja lebih maksimal. Demikian diucapkan oleh Sigit S, dalam pengantar kalimat pembuka forum.
Belum masuknya tahapan pembahasan hak rakyat Selayar dalam APBD.P 2012 menurut catatan nara sumberi FPS (Forum Peduli Selayar) dikarenakan belum rampungnya bahan Pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya. Dimana oleh sumber yang tercatat pada white board FPS dalam rapat yang terpanau beberapa awak media di kantor FPS mengarahkan bahwa pihak Eksekutive yang membuat draft pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA 2011, telah lama menyerahkannya ke Dewan, untuk disahkan yakni sekitar bulan Juli 2012 lalu.
Belum masuknya tahapan pembahasan hak rakyat Selayar dalam APBD.P 2012 menurut catatan nara sumberi FPS (Forum Peduli Selayar) dikarenakan belum rampungnya bahan Pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya. Dimana oleh sumber yang tercatat pada white board FPS dalam rapat yang terpanau beberapa awak media di kantor FPS mengarahkan bahwa pihak Eksekutive yang membuat draft pertanggungjawaban penggunaan anggaran TA 2011, telah lama menyerahkannya ke Dewan, untuk disahkan yakni sekitar bulan Juli 2012 lalu.
Sehingga diberilah garis tebal pada tulisan white board Forum bahwa Tidak ada alasan bagi Legislatif di DPRD Selayar untuk tidak melakukan agenda rapat Paripurna Pengesahan LPJ TA 2011, selanjutnya merupakan acuan pelaksanaan tahapan-tahapan dan proses pengesahan anggaran APBD Perubahan TA 2012 yang akan menjadi tumpuan perekonomian rakyat Selayar menuju tahun selanjutnya, sehingga beban dan utang daerah ini segera tertutupi.
Belum lagi sejumlah program sosial kemasyarakatan serta pendampingan masyarakat miskin oleh NGO yang sementara berjalan, akan semakin lancar tanpa terkendala pada pembiayaan. Bila ini terlaksana tentu saja pembangunan di bumi Selayar ini mampu berkembang seperti yang diharapkan, ujar Sigit.S juru bicara FPS setelah rapat FPS terkait
Keprihatinan atas kinerja para Wakil Rakyat usai. Lebih lanjut Sigit menyatakan sangat kesal dengan data absensi wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat perhitungan penggunann anggaran sebelumnya. Lalu kenapa mereka yang malas ini kemudian ditugaskan untuk melakukan rapat, kenapa bukan mereka saja yang rajin dan betul betul tahu dirinya sebagai wakil rakyat Selayar.ujar Sigit agak meninggi.
Lain lagi dengan apa yang dijelaskan oleh Andi Fajar, dari Lingkar Hijau Indoensia.Dengan tegas menyatakan akan mencari data valid nama dari anggota dewan yang tidak hadir tersebut untuk dipublikasikan kepada Masyarakat Selayar sesuai dapilnya agar menjadi pelajaran bagi masyarakat Selayar bila memilih figur Wakil Rakyat yang memegang amanah Rakyat dengan mendahulukan kepentingan Rakyat diatas kepentingan Pribadi dan Golongan.
Lain lagi dengan apa yang dijelaskan oleh Andi Fajar, dari Lingkar Hijau Indoensia.Dengan tegas menyatakan akan mencari data valid nama dari anggota dewan yang tidak hadir tersebut untuk dipublikasikan kepada Masyarakat Selayar sesuai dapilnya agar menjadi pelajaran bagi masyarakat Selayar bila memilih figur Wakil Rakyat yang memegang amanah Rakyat dengan mendahulukan kepentingan Rakyat diatas kepentingan Pribadi dan Golongan.
Masakan issu mengenai kasus kasus mutasi yang dilakukan petinggi daerah ini dan issu issu bagi-bagi paket kue apbd" menjadi motivasi awal, mereka yang tidak sepantasnya duduk sebagai wakil rakyat Selayar untuk tidak hadir melaksanakan kewajibannya atas sumpah janjinya sebagai wakil rakyat ? Bukankah mereka ini tahu bahwa tatanan masyarakat Selayar yang menjadi sumber jumlah suara penentu kedudukannya diparlemen adalah mereka yang berada dibawah garis kemapamanan ekonomi karena tidak adanya sumber keuangan daerah, selain apbd yang bisa berjalan cepat ? .
Pada sesi akhir rapat FPS dan Lintas LSM Selayar yang ditutup oleh Ketua Umum FPS, menegaskan bahwa para wakil Rakyat kita di Selayar ini memang terdengar kurang kompak dalam memikirkan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang betul betul peduli. Malah terkesan cenderung lebih mengutamakan kegiatan partai masing-masing yang memang adalah pokok duduknya dia menjadi pejabat parlemen Selayar.
Pada sesi akhir rapat FPS dan Lintas LSM Selayar yang ditutup oleh Ketua Umum FPS, menegaskan bahwa para wakil Rakyat kita di Selayar ini memang terdengar kurang kompak dalam memikirkan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang betul betul peduli. Malah terkesan cenderung lebih mengutamakan kegiatan partai masing-masing yang memang adalah pokok duduknya dia menjadi pejabat parlemen Selayar.
Kalau ada alat yang bisa melihat bahwa mereka saling adu kepintaran dalam berpolitik ternyata sangat over, yang kemudian berujung pada munculnya kesan saling curiga mencurigai diantara mereka maka pastilah FPS akan mengambil peran sebagai rakyat yang peduli wakil rakyatnya, namun karena alat itu tidak ada maka peran yang dimaksud belum terlaksana.
Ketua Umum FPS selanjutnya menyebutkan adanya data yang masuk ke FPS tentang nilai anggaran 900juta rupiah dari Apbd Selayar di lingkungan anggota parlemen Selayar yang perlu dipertanyakan, karena beredar issu bahwa besaran angka tersebut ternyata merupakan hasil temuan badan pemeriksa yang dikabarkan telah dikembalikan atas batuan pejabat daerah ini. Belum lagi sejumlah data anggaran perjalanan dinas yang juga turut menjadi bahan investigasi Forum secepatnya. (selayar)
