.

TOP THIS BLOG

Media Selayar. Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Refleksi 1 Tahun Pasangan Drs. H. Syahrir Wahab MM Dan H.Saiful Arief SH

Penulis Media Selayar TV on Senin, 26 September 2011 05.52.00

Refleksi 1 Tahun, Pasangan, Drs. H. Syahrir Wahab MM Dan H.Saiful Arief SH



SIMAK SPECIAL RADIO EVENT
HARI JUMAT 30 September 2011
ON AIR PKL 20.00 WITA


Refleksi 1 Tahun Pemerintahan

Drs. H. Syahrir Wahab MM Dan H.Saiful Arief SH

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

Periode 2010 - 2015




Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

FPS : Desak Kapolri Untuk Tangkap Mereka Yang Menyebut Bom Solo Adalah Pengalihan Issu

Penulis Media Selayar TV on Minggu, 25 September 2011 19.36.00

FPS : Desak Kapolri Untuk Tangkap ,Mereka ,Yang Menyebut ,Bom ,Solo, Adalah, Pengalihan, Issu
....FPS membantah dan mengecam statemen serta komentar yang pada intinya adalah merupakan tudingan tudingan miring terhadap pejabat negara dengan menyebutkan bahwa ledakan bom solo adalah pengalihan issu korupsi yang saat ini menimpa sejumlah pejabat, karena akan berakibat fitnah dan tuduhan bahwa dalang dari ledakan bom Solo adalah pejabat negara. Ini bisa saja di ganjar dengan sangkaan pembohongan public..........)
MEDIA SELAYAR. Siaran Pers yang dilakukan oleh FPS mengecam dan menegaskan bahwa siapapun yang menyebut dan berkomentar bahwa kejadian ledakan bom bunuh diri di Gereja Bhetel Sepuluh Kepunten kota Solo Jateng adalah upaya pengalihan issu yang saat ini menimpa sejumlah pejabat di tanah air, adalah oknum oknum yang menginginkan negara ini kacau, sekaligus FPS menyebut bahwa oknum oknum seperti ini tidak layak menjadi seorangwarga negara RI. 

Mereka itu adalah oknum atau kelompok yang patut di curigai sebagai orang orang yang mnginginkan teroris tidak di buru dan berantas di negeri ini, dimana mereka disinyalir adalah bagian atau boneka dari teroris yang menjadi biang hilangnya nyawa orang lain .

Dalam artian pernyataan mereka terkait bom solo adalah upaya pengalihan issu, FPS mengartikan bahwa kelompok atau oknum ini telah mengajak kita untuk menerima bahwa teroris bukan sebagai hal serius untuk di tindak lanjuti dan pernyataan bahwa bom solo sebagai upaya kelompok atau oknum pejabat yang menjadi bahan berita media selama ini perlu mendapat pengembangan pihak keamanan sekiranya mereka adalah salah seorang intelektual dari kelompok teroris yang berada di tanah air.

Melalui siaran pers FPS Minggu (25/9) pkl.16.00 wita, pada intinya mendesak pihak Kepolisian RI untuk segera melakukan identifikasi terhadap kelompok kelompok ini, khususnya kepada mereka yang kemudian berupaya mengalihkan dugaan keterlibatan teroris dalam ledakan bom di kepunten Solo Jateng. Siapapun yang menjadi pelaku dalam ledakan tersebut. 

Seyognyalah kita tetap menunggu penjelasan resmi dari lembaga resmi oleh negara tentunya, bukan malah mengeluarkan pendapat yang kebablasan dengan mengaitkan kejadian yang menelan korban jiwa ini sebagai upaya pengaliha issu korupsi, karena secara tidak langsung telah menyebarkan fitnah bagi mereka yanag kemudian langsung menerima pesan pesan tidak benar tersebut. 

Ini bisa mencederai perjuangan murni pemberantasan korupsi di tanah air yang dalam beberapa waktu terakhir ramai di media massa. Dalam Siaran Pers FPS bagian terakhir menyebutkan bahwa pihak pemerintah RI menyebut bahwa sementara kasus ledakan bom di kepunten solo adalah bom bunuh diri.

Selanjutnya mendasari informasi sementara dari negara yang di sebarkan melalui media massa, FPS membantah dan mengecam statemen serta komentar yang pada intinya adalah merupakan tudingan tudingan miring terhadap pejabat negara dengan menyebutkan bahwa ledakan bom solo adalah pengalihan issu korupsi yang saat ini menimpa sejumlah pejabat, karena akan berakibat fitnah dan tuduhan bahwa dalang dari ledakan bom Solo adalah pejabat negara. Ini bisa saja di ganjar dengan sangkaan pembohongan public.


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

NU: Bom Bunuh Diri Solo tak Dibenarkan Agama

MEDIA SELAYAR. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, KH Said Aqil Siroj menyesalkan terjadinya aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepuluh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Tindakan keji itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun.

"Agama apa pun mengecam kekerasan,"katanya kepada Republika di Jakarta, Ahad (25/9). Apapun motifnya, ia meminta aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan aktor di balik aksi itu.

Kang Said begitu akrab disapa meminta umat beragama menahan diri dan tidak terprovokasi dengan aksi itu. Bom bisa jadi merupakan upaya untuk memunculkan konflik di tenga-tengah masyarakat.

Bom yang meledak di Gereja Bethel Injil Sepuluh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Satu orang dilaporkan tewas.

Ledakan bom terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu, jemaat gereja baru usai melakukan kebaktian. Diduga, insiden itu merupakan bom bunuh diri.

Korban luka berjumlah puluhan hingga saat ini masih dalam proses evakuasi ke RS Dr Oen (sumber : republika)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Tentang Bombers Di Gereja Kepunten Solo

Tentang ,Bombers Di Gereja ,Kepunten Solo

MEDIA SELAYAR. Terduga Pelaku Meninggalkan Tas di Warnet, Korban tewas yang diduga pelaku peledakan di dalam GBIS Kepunton, Solo, sebelummya diduga masuk ke warung internet yang jaraknya 200 meter dari gereja. Laki-laki muda itu dua kali melakukan akses internet di bilik nomor 9 dengan dua nama berbeda.

Pertama laki-laki muda itu melakukan akses internet atas nama Oki. Dia membuka internet dari pukul 08.37 hingga pukul 09.28. Namun menurut pemilik warung internet (warnet) itu, Sunu, billing time warnet lebih cepat 24 menit. Diperkirakan waktu akses internet laki-laki itu antara pukul 08.13 dan pukul 09.04.

Menurut Sunu, yang mengutip keterangan petugas di warnet miliknya, laki-laki muda itu lalu keluar dan masuk lagi beberapa menit kemudian. Ia masuk ke bilik nomor 9 juga, kali ini menggunakan nama Eko, dan tercatat melakukan akses internet pukul 10.43 hingga 10.56 (10.19 hingga 10.32).

Sunu menyebutkan, laki-laki muda berkaca mata itu lalu sempat masuk ke kamar mandi di warnet. Setelah keluar kamar mandi, tas yang dibawanya dititipkan kepada penjaga warnet.

"Sampai sekarang laki-laki itu belum balik lagi," kata Sunu.

Diduga, laki-laki itulah yang menjadi salah satu korban dalam ledakan di GBIS Kepunton, Solo, pukul 10.55. Di dalam tas yang ditinggalkan laki-laki muda itu antara lain terdapat Al Quran, minyak wangi, dan pulpen.

Sunu menambahkan, saat mengakses internet, laki-laki itu antara lain membuka soal Osama, Amerika Serikat, dan Afganistan.(kompas)



Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Panen Raya Jampea Jadi Bukti Kemajuan Dan Keberuntungan Selayar

Penulis Media Selayar TV on Kamis, 22 September 2011 17.59.00

Panen, Raya, Jampea, Jadi, Bukti ,Kemajuan ,Dan, Keberuntungan ,Selayar

MEDIA SELAYAR. Kendati di sejumlah daerah di tanah air mengalami kekeringan yang sebagian mengakibatkan sejumlah lahan persawahan puso, di Kabupaten Kepulauan Selayar malah sebaliknya ratusan petani padi yang berada di Pulau Jampea kabupaten ini terpantau mempersiapkan pesta panen raya yang berlangsung besok di tanah Jampea. Setidak ribuan hektar sawah yang di airi oleh pengairan milik ribuan petani di pulau ini besok Jumat (23/9) akan mulai melaksanakan panen.

Pesta panen raya tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan panen rafya tahun tahun sebelumnya, pasalnya panen tahun ini dilaksanakan dengan gembira,karena musim kering yang telah di lalui dalam sebulan terakhir tidak menyebabkan padi petani terserang hama siang atau mengalami puso jelas Muh. Arfah dan Patta Rapi warga petani pulau Jampea yang juga melaksanakan panen pada lokasi sawahnya besok selepas shalat Jumat. 

Ke dua warga petani jampea ini di temui Elshinta sesaat sebelum kapal yang akan mereka tumpangi dari pelabuhan rauf rahman bertolak ke pelabuhan benteng pulau Jampea, setelah mereka membeli sejumlah kelengkapan pesta panen raya besok di pasar central Bonea di Ibu kota Kabupaten Selayar ini. 

Kepada Elshinta ditambahkan bahwa ratusan petani jampea besok dipastikan akan melaksanakan pesta rakyat terkait panen raya tahunan atas keberhasilan sawah mereka berproduksi ditengah tengah panasnya musim saat ini.

Sementara itu hari ini Kamis (22/09) puluhan kendaraan dinas yang merupakan rombongan pejabat pemerintah kabupaten kepulauan selayar sulawesi-selatan terpantau menuju ke wilayah kepulauan Jampea yang merupakan pulau ke dua terbesar di daerah ini. 

Pulau jampea terdiri dari dua kecamatan yakni kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu timur yang termasuk wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai lumbung pangan dan pusat perdagangan antar pulau selain kecamatan Takabonerate sebagai daerah nelayan dan Pasimarannu serta Kecamatan Pasilambena yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi-Tengara.

Panen raya petani jampea Selayar tahun ini tidak lepas dari tangan tangan dingin pemerintah yang setiap saat melakukan kontrol dan penyuluhan pertanian kepada para petani, setidaknya faktor keberuntungan petani Selayar adalah yang utama.




Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Maskapai Penerbangan Dipanggil Dewan

MEDIA SELAYAR. DPRD Panggil SMAC dan Dishub terkait Maskapai penerbangan swasta Sabang Marauke Air Charter (SMAC) rute Makassar-Masamba dipastikan terancam mendapat sanksi dan teguran keras dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, bila keputusan menaikkan harga tiket beberapa waktu lalu tanpa memiliki dasar kuat.

Selain itu, desakan pemberian sanksi hingga pemberian teguran keras turut disampaikan oleh anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Menurut Affandy Agusman, legilator Partai Hanura tersebut mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pihak maskapai perintis ini untuk menaikkan harga tiket, bila tanpa didasari oleh keputusan dari pemerintah.

Olehnya itu, komisi E DPRD Sulawesi Selatan, akan merekomendasikan pemanggilan Dinas Perhubungan dan pihak maskapai penerbangan swasta SMAC untuk mendengar keterangan alasan menaikkan harga tiket rute Makassar-Masamba ini. "Kita akan konsultasikan ke pimpinan, jika memungkinkan dewan akan mengundang Dishub dan Maskapai penerbangannya,"tegas Affandy Agusman Aris, kepada koran ini, Selasa (20/9).

Menurut Affandy, pihak penerbangan tidak dibolehkan untuk menentukan atau menaikkan harga sesuai keinginannya, namun harus dibicarakan dengan berbagai pihak terkait.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel lainnya, Ince Langke menambahkan idealnya harga tiket untuk jenis perintis tidak boleh melebihi Rp 300 ribu.

Mantan ketua DPRD Selayar ini mencontohkan harga tiket penerbangan untuk rute Makassar-Selayar sampai saat ini berkisar Rp 220 ribu hingga Rp 290 ribu, jelas politisi Partai Golkar ini.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Hery Suhary Attas mengaku akan mempelajari dulu sejauh mana permasalahannya. Menurutnya, memang jika ada perubahan atas rencana kenaikan harga tiket penerbangan perintis harus mendapat persetujuan dari kementrian perhubungan. "Harus ada SK menteri perhubungan, tanpa itu pihak maskapai perintis ini tidak boleh menaikkan harga tiket begitu saja,"tegasnya. (BKM)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Calon Haji Kabupaten Jeneponto Dilepas Secara Resmi Oleh Bupati

MEDIA SELAYAR. Bupati Jeneponto, H Radjamilo, melepas secara resmi calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Jeneponto di Masjid Agung Jeneponto, Senin (19/9) lalu. Jamaah haji yang dilepas tersebut, tergabung dalam kloter 34 yaitu sebanyak 355 orang.

Dalam kloter 34 ini, juga bergabung 4 jamaah dari Pinrang dan 8 jamaah dari Makassar. Sedangkan CJH Jeneponto sendiri sebanyak 343 orang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, H Rusly Efendi, dipercayakan sebagai ketua kloter 34, dengan dibantu 1 orang pembimbing, 1 dokter dan 2 paramedis.

Bupati Radjamilo berharap, agar CJH yang berangkat ke tanah suci ini menjaga nama baik Butta Turatea. "Jamaah yang ikut kali ini, termasuk orang yang beruntung. Banyak saudara-saudara kita yang mau juga ikut berhaji tapi belum mendapat kesempatan. Kalian termasuk yang beruntung," ujar Radjamilo.

Radjamilo juga menyarankan kepada CJH, untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Karena ibadah haji yang sempurna hanya dapat diwujudkan dengan kondisi kesehatan yang prima. "Selain itu, saya meminta kepada jamaah yang jumlahnya ratusan ini, untuk mendoakan kami selaku pemerintah agar dapat diberikan rahmat dalam menjalankan roda pemerintahan yang tersisa lebih dari dua tahun ini," harapnya.

Sementara Baharuddin Ka'in, salah satu CJH Jeneponto yang ditemui Upeks, berharap agar apa yang dijanjikan pemerintah terhadap pemondokan di Mekkah benar-benar sesuai yang diharapkan. Karena selama ini, yang sering dikeluhkan para jamaah adalah soal pemondokan yang jauh dari tempat ibadah, tutur mantan anggota DPRD Jeneponto ini. (*)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Warga Miskin di Kabupaten Bantaeng Bertambah

MEDIA SELAYAR. Jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Bantaeng tahun 2011 ini terus bertambah. Bahkan peningkatan jumlah warga kurang mampu itu cukup mengejutkan, dari 17.713 RTM pada 2010, kini meningkat hingga 22.500 RTM pada 2011.

Meski data yang dirilis Biro Pusat Statistik (BPS) Bantaeng tersebut masih bersifat sementara atau masih memungkinkan terjadi perubahan angka, namun peningkatan jumlah orang miskin itu sangat mengejutkan anggota Komisi DPRD Bantaeng, ketika melakukan rapat kerja dengan BPS Bantaeng, Senin (19/9/) di gedung DPRD.

"Data yang kami sampaikan masih bersifat sementara, karena data itu masih perlu diolah. Bisa saja jumlah tersebut mengalami penurunan bisa juga naik tergantung hasilnya nanti," jelas Hadianto, Kepala seksi Sosial BPS

Bantaeng, didampingi Kasi Produksi, Agus M Yamin.

Menurut dia, metode yang dilakukan dalam menentukan jumlah RTM berbeda dengan tahun lalu dan berlaku secara nasional. Jika sebelumnya data orang miskin diperoleh melalui pengajuan atau usulan nama dari Ketua RT setempat, namun kali ini diperoleh berdasarkan usulan dari tiga RTM setiap wilayah pendataan.

Berdasarkan Sensus Pendududk (SP), Jumlah RTM yang dilakukan BPS sejak tiga tahun terakhir, mulai 2008 penduduk miskin Bantaeng capai 10,94 persen, 2009 mengalami penurun menjadi 9,96 persen dan pada 2010 kembali meningkat 10,25 persen. Bahkan pada 2011 ini jumlah itu semakin meningkat atau melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 40 persen RTM.

"Jika mengacu kuota RTM yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen, maka jumlah RTM mencapai 21.781 RTM. Namun dari pendataan yang kami lakukan jumlahnya sudah melampaui yaitu 22.500 RTM, tapi lagi-lagi data ini masih bisa berubah, " ujarnya lagi.

Sementara dari delapan kecamatan di Bantaeng, Pa'jukukang, menempati posisi pertama terbanyak warga miskinnya. Dari 7047 jumlah rumah tangga yang di Sensus terdapat 4813 RTM. Hanya Kecamatan Bantaeng dan Sinoa yang menggembirakan.

Sementara Komisi I DPRD Bantaeng, pada rapat kerja tersebut, mengaku cukup kaget dengan peningkatan jumlah orang miskin di Bantaeng. Padahal diharapkan jumlah orang miskin di Bantaeng alami penurunan, tapi faktanya cukup mencengangkan.

"Kami tak habis pikir kok bisa jumlah orang miskin di Bantaeng semakin banyak. Tapi yang pasti hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami, " kunci Ketua Komisi I Anas Hasan, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Nurdin Halim. (*)




Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Selayar Hari Ini Dan Ke Depan

Penulis Media Selayar TV on Selasa, 20 September 2011 05.16.00

Selayar, Hari Ini Dan Ke Depan
H Syahrir Wahab MM
Oleh: H Syahrir Wahab MM. (Mantan Bupati Kepulauan Selayar)
Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terletak di kawasan Laut Flores merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi geografis yang demikian memiliki peranan penting bagi Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri maupun Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) umumnya. 

Peranan penting tersebut yang disertai oleh potensi sumberdaya alam yang melimpah telah menumbuhkan keunggulan konfaratif, sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi dikembangkan dengan pesat.

Dalam perspektif regional, Kabupaten Kepulauan Selayar secara geografis berhubungan langsung dengan beberapa kabupaten dan provinsi di luar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Disamping itu, kabupaten ini memiliki atol terbesar ketiga di dunia yang dapat menjadi ikon pariwisata. Atol yang memiliki karang yang luas merupakan sumber ikan dan keanekaragaman hayati untuk kawasan regional.

Secara nasional, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan perairan laut yang dalam, dan berada di tengah-tengah Indonesia sangat berpotensi untuk dijadikan Bandar Niaga di KTI. Peran sebagai Bandar Niaga ini secara otomatis akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat interaksi dengan seluruh tempat di Indonesia, khususnya di KTI. 

Dalam perkembangannya di masa yang akan datang, barang ekspor dan impor dari dan keluar negeri dan pasar parawisata internasional akan pula menjadi target pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mimpi Bandar Niaga tersebut akan lebih cepat terwujud dengan ditemukannya potensi cadangan minyak di sekitar Selayar, serta keinginan pemerintah untuk menambah kepastian pasokan minyak (energi) di KTI melalui pengembangan kilang minyak di Pulau Selayar. 

Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar menuju Bandar Niaga Timur (BNT) tidak harus dimulai dari nol, karena sekarang telah tersedia pelabuhan feri Pamatata di Pamatata, pelabuhan feri Pattumbukan di Appatana, pelabuhan Benteng di Benteng, pelabuhan laut di Ujung Jampea di Pasimasunggu, pelabuhan rakyat atau nelayan di pulau-pulau Jampea, Bonerate, Kayuadi, dan Kalao.

Sementara jalan Provinsi yang menghubungkan wilayah-wilayah di Pulau Selayar melalui kota kecamatan juga sudah tersedia seperti Pamatata, Bonelohe, Batangmata, Barugaia, Benteng, Tiletile, Pariangan dan Appatana. Sedangkan sarana perhubungan udara juga sudah tersedia yakni pelabuhan udara Haji Aroeppala di Padang.

Selayar Ke Depan

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap Selayar saat ini, dapat memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Selayar ke depan. Salah satu lembaga pemerintah yang ada di tingkat pusat yang selama ini punya perhatian penuh kepada Selayar adalah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tahun 2009 lalu, Menko Perekonomian bersama BPPT, telah melaksanakan kajian percepatan investasi dan pembangunan daerah tertinggal (Studi kasus Kabupaten Kepulauan Selayar) dan melahirkan Blueprint Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Dalam Blueprint tersebut, ada empat kebijakan yang akan dicanangkan yaitu Selayar sebagai Bandar Niaga di KTI, Selayar sebagai Pusat Logistik dan Industri Perminyakan di KTI, Selayar sebagai Pusat Destimasi Pariwisata Bahari Andalan Nasional, dan Selayar sebagai Pusat Pengembangan Perikanan terpadu.

Selayar Sebagai Bandar Niaga di KTI dengan posisi geografis yang berada pada titik tengah Indonesia, dengan sebaran potensi di dalamnya meliputi potensi perikanan, pariwisata, minyak bumi dan gas, serta potensi sumber daya alam lainnya, bisa menciptakan efisiensi dan nilai tambah secara nasional dalam melayani aktivitas niaga antara wilayah-wilayah di KTI dengan wilayah-wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan sebaliknya.

Hal ini juga bisa menurunkan inflasi dalam pelaksanaan distribusi kebutuhan bahan pokok dari KBI ke KTI. Bandar Niaga ini akan melayani pasokan barang ke dan dari KTI, yang lalu-lintas transportasinya melalui Selat Selayar. Selain itu, Bandar Niaga ini akan melayani pemenuhan kebutuhan basecamp supply industri perminyakan di KTI.

Untuk menjadikan Selayar Sebagai Pusat Logistik dan Industri Perminyakan di KTI dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa selama ini satu-satunya daerah yang melayani kebutuhan logistik bagi industri perminyakan di Indonesia adalah Surabaya. 

Oleh karena itu, untuk pengembangan industri perminyakan di wilayah KTI, termasuk industri perminyakan yang akan dibangun di Selayar, pasokan logistiknya dapat didistribusikan melalui Selayar.

Dengan demikian, akan tercipta efisiensi secara nasional dalam proses pendistribusian logistik perminyakan dimaksud, karena dekat dengan sumber dan kawasan industri perminyakan di wilayah KTI. Selain itu, Selayar sendiri memiliki potensi cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar melalui tiga blok, yaitu blok Karaeng, berlokasi di Lepas Pantai Pulau Selayar Bagian Barat, blok Selayar berlokasi di Lepas Pantai Pulau Selayar Bagian Timur, dan blok Kambuno berlokasi di Lepas Pantai Pulau Selayar Bagian Timur.

Bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli perminyakan dari Amerika Serikat belum lama ini menyebutkan bahwa cadangam minyak dan gas yang ada di tiga blok Selayar lebih banyak dibandingkan dengan cadangan minyak yang ada di Balikpapan sekarang ini. 

Oleh karena itu, 10 atau 15 tahun mendatang, kalau ke tiga blok minyak di Selayar ini sudah dekelola, maka rakyat Selayar akan sejahtera.

Kemudian Selayar sebagai pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional mempunyai potensi wisata alam yang banyak dan dikenal luas, diantaranya Taman Nasioanal Laut Takabonerate. Disepanjang pantai di pulau Selayar dan pulau-pulau lainnya juga terdapat hamparan pasir putih yang masih bersih. Sedangkan kawasan terumbu karang dihampir seluruh wilayah laut Selayar sangat cocok untuk wisata diving, snorkeling dan resort.

Selayar yang memiliki luas perairan laut 25.200 km2, sangat cocok dijadikan sebagai pusat pengembangan perikanan terpadu. Dilaut dalam dan dangkal Selayar banyak ditemukan ribuan jenis ikan, termasuk ikan Pelagis dan ikan Demersal yang mempunyai nilai jual tinggi. Sedangkan ikan karang dan ikan hias juga masih berpotensi dikembangkan, termasuk rumput laut, teripang dan mutiara.(***)
Catatan;

-Tulisan ini disampaikan dalam Acara “Kami Bertanya, Syahrir Wahab Menjawab” bersama Komite Masyarakat Peduli Selayar (Kompas), di Graha Pena Fajar, Lt II, 14 Pebruari 2010.


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Satgas Antimafia: Salah Besar Napi Asimilasi Jalan-jalan ke Mal

Penulis Media Selayar TV on Senin, 19 September 2011 22.01.00

MEDIA SELAYAR. Misbakhun dipergoki tengah berada di Mal Ratu Plaza bersama keluarganya. Pihak Lapas Salemba menyebut Misbakhun tengah menjalani masa asimilasi karena telah menjalani separo hukuman 2 tahun. Namun Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai napi asimilasi tidak pantas jalan-jalan ke mal.

“Jika benar, tentu salah besar napi asimilasi jalan-jalan ke mal,” kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, saat dihubungi detikcom, Rabu (13/7/2011).

Denny menjelaskan, sesuai aturan, asimilasi harus sangat selektif diberikan. Asimilasi tidak bisa sembarangan diberikan kepada semua narapidana.

“Asimilasi dan sejenisnya harus sangat selektif diberikan. Jika pun diberikan harus dengan prosedur dan persyaratan yang ketat. Jika tidak, mudah menjadi modus penyimpangan dan praktik mafia hukum baru,” tambah Denny yang juga menjabat sebagai Staf Khusus SBY bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi ini.

Pengacara Misbakhun, Luhut Simanjuntak dan pihak Lapas Salemba menyebut Misbakhun mendapat asimilasi. Misbakhun berkerja di pagi hari dan kembali di sore hari. Uang hasil dia bekerja masuk kas negara.

Namun seperti dipergoki wartawan MetroTV Monique di Ratu Plaza, pukul 14.00 WIB, Misbakhun tengah berada di sebuah restoran bersama keluarganya. Saat hendak diambil gambarnya Misbakhun menghindar dan mengaku sudah bebas. (Indra Subagja – detikNews)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Hati - Hati Terjerat Tindak Pidana

Pasal KUHP untuk menghadapi preman debt collector

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman Debt Colektor adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

2. Pasal 369 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

3. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

PENGGOLONGAN PREMAN SEBAGAI TARGET OPERASI :

(a) PREMAN YANG MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN (MABUK-MABUKAN, MENGGANGGU LALU LINTAS, RIBUT-RIBUT Dl TEMPAT UMUM).

(b) PREMAN YANG MEMALAK (MEMINTA DENGAN PAKSA) Di LOKASI UMUM (MISALNYA MENJUAL MAJALAH SECARA PAKSA, MENGEMIS DENGAN GERTAKAN, MENDORONG MOBIL MOGOK MINTA UANG DENGAN PAKSA, MEMALAK MASYARAKAT / PERSEORANGAN YANG MENAIKKAN DAN MENURUNKAN BAHAN BANGUNAN Dl PABRIK / iNDUSTRI / KOMPLEK PERUMAHAN, PARKIR LIAR DENGAN MEMINTA UANG SECARA PAKSA, DAN LAIN-LAIN SEJENIS)

(c) PREMAN DEBT COLLECTOR (PENAGIH UTANG DENGAN MEMAKSA / MENGANCAM NASABAH, MENYITA DENGAN PAKSA, MENYANDERA)

(d) PREMAN TANAH (MENGUASAI / MENDUDUKI LAHAN / POPERTY SECARA ILLEGAL YANG SEDANG DALAM SENGKETA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK SATU PIHAK)

(e) PREMAN BERKEDOK ORGANISASI (ORGANISASI JASA KEAMANAN, PREMAN TENDER PROYEK DAN ORGANISASI MASSA ANARKIS)

Sumber: Kompolnas


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Sejumlah Napi di Selayar Bebas Berkeliaran

Sejumlah Napi, di, Selayar, Bebas Berkeliaran


KOPI, Hingga Minggu (11/9) terhitung sejak H-2 jelang lebaran, terpantau sejumlah narapidana yang menghuni Rumah Tahanan Negara Selayar Sulawesi-selatan berkeliaran dan bebas berada di luar areal Rutan klas II B Selayar. 

Terpantau misalnya seorang napi narkotika berinisial R terpantau berada di halaman rumahnya sementara bersih bersih halaman pada H-2 tersebut. Dari penelusuran Elshinta mendapati sedikitnya belasan narapidana penghuni rutan selayar berada di luar rutan hingga hari ini.

Dari konfirmasi melalui pesan singkat kepala Rutan Selayar (11/9) menjelaskan bahwa mereka yang bebas berkeliaran tersebut adalah mereka para napi yang sementara proses asimilasi tanpa menjelaskan selanjutnya apa yang dimaksud proses asimilasi tersebut. 

Kepala Rutan Nasrullah, juga mengakui bahwa memang banyak dan belum sempat menghitung jumlahnya berapa Napi yang sementara bebas berkeliaran di luar rutan.

Sementara itu dari informasi yang beredar di seputar tempat tinggal para napi yang bebas dan belum sampai pada waktu pembebasannya di duga masih menjalankan bisnis gelapnya. Malah ada yang kemudian menggunakan waktu berangkat ke makassar secara sembunyi sembunyi.


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Jelang Setahun SYIAR Nakhoda Di Bumi Tanadoang

Jelang, Setahun, SYIAR , Nakhoda, Di, Bumi ,Tanadoang
Menuju Se-Tahun Perjuangan SYIAR Menakhodai Kabupaten Kepulauan Selayar 
MEDIA SELAYAR. Jelang setahun SYIAR menjadi nakhoda di Bumi Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar tentu saja banyak hal yang akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh elemen masyarakat Selayar, baik di Selayar daratan maupun bagi masyarakat Selayar di 5 wilayah Kepulauan Selayar. 

 Pada hari Kamis, 30 September 2010 setahun lalu, masih sangat jelas pada ingatan pasangan pemenang pemilukada 2010 dilantik oleh Bapak Gubernur Sulawesi-selatan setelah sebelumnya dilaksanakan rapat paripurna istimewa dewan yang dipimpin oleh ketua DPRD Selayar Hasanudin Chaer. BA. 

Selanjutnya upacara pelantikan dengan haru biru disaksikan oleh puluhan ribu masyarakat Selayar tumpah ke lapangan pemuda Benteng Selayar. Ratusan pihak keamanan nyaris tidak berkedip melakukan pantauan keamanan saat pelantikan berlangsung. 

Nyaris seluruh bagian kota hening dan sebagian lagi memilih mendengarkan siaran radio 98,3 FM serta 99.5 FM yang menyiarkan langsung acara pelantikan dengan sistematis oleh masing masing reporter. 

Andai saja airmata haru bercampur gembira pada saat tersebut ditampung dalam sebuah wahana, maka taksiran jumlah dalam liter akan terkumpul. Semuanya karena keikhlasan dan semua karena ketulusan hati dan keinginan dari 35 ribuan warga Selayar yang menginginkan pasangan Drs.H. Syahrir Wahab MM dan H.Saiful Arief. SH menjadi nakhoda kabupaten kepulauan Selayar sebagai Bupati dan Wakil Bupati mereka, saat itu pada hari kamis 30 September setahun lalu telah tercapai di depan mata. 

Bukan dengan sesuatu yang mulus dan tidak ada perjuangan melainkan sebaliknya harus dicapai dengan perjuangan berat dalam sebuah perihal nyata untuk kebenaran tanpa rasa kemenangan dari pihak mereka. Satu kata dalam sebuah bahasa manusia yang hidup menjunjung langit di atas tanah Selayar yang doanya diterima oleh Allah SWT, dengan perasaan lega, haru, bercampur gembira karena semuanya tercapai, karena perjuangan dan usaha dalam niat suci demi kemajuan Bumitanadoang Selayar kini berada di depan mata mereka saat itu. 

Harapan itu semakin besar saat Bapak Gubernur Syahrul Yasin Limpo kemudian membuka kalimat salam dihadapan masyarakat Selayar pertanda sepakat bahwa hari itu semua yang berada ditempat pelantikan adalah mereka yang menginginkan Bumi Tanadoang Selayar bergerak maju dalam pembangunan di Indonesia. Harapn tak pernah pupus dan Keinginan tak akan pernah pudar. SYL begitu pak Gubernur disapa oleh masyarakat Selayar kemudian berpesan dalam kalimat nyata.

"Pelantikan merupakan keabsahan atas legalitas sebagai bupati dalam rangka menepati janji-janji yang diucapkan di masyarakat pada waktu suksesi lalu.


Syahrul berjanji akan mengawal pemerintahan Syahrir-Syaiful sepanjang berada pada koridor yang ditentukan. " ........................(SYL)

Setahun berlalu dan sebagian besar harapan itu kini mulai nampak di depan mata. Hantaman dan gelombang yang muncul pasca pelantikan bukan lebih kecil dari awal pasangan ini terpilih. Malah lebih keras dan mengarah kepada penghinaan dan cercaan. 

Bukan lagi berskala lokal namun berskala nasional melalui jejaring sosial di dunia maya. Bukan lagi merusak perasaan keluarga dan pendukung pasangan SYIAR namun telah mengoyak ngoyak hati To Silajara. Namun semua itu bukan penghalang dan bukan rintangan untuk kemudian berbuat lebih pada periode ke 2 kepemimpinannya sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Begitupun dengan wakilnya H.Saiful Arief SH yang memang adalah salah satu kader pemimpin daerah , yang telah mengenal karakter dan watak masyarakatnya. Kutipan dari semua hasil klarifikasi dan konfirmasi atas banyaknya tudingan miring yang beredar mengarah kepada pasangan ini, pada kesimpulanya dijawab,

"SAYA HANYA BISA BEKERJA, SAYA HANYA BISA BERBUAT UNTUK KEMAJUAN PEMBANGUNAN DEMI KITA SEMUA DEMI SELAYAR YANG KITA CINTAI, TOH PADA POSISINYA, BIARKAN MASYARAKAT MENILAI DAN MEMBERIKAN APRESIASI.

SAYA HANYA MEMINTA DENGAN SANGAT KEPADA SELURUH SAUDARA-SAUDARA KU , MARI KITA SATUKAN KATA DAN BAHASA SERTA KEMAUAN UNTUK TETAP BERSAMA MEMBAWA BUMI TANADOANG MAJU TERUS BERSAMA BANGSA INDONESIA DENGAN TETAP BERADA PADA KORIDOR KEBENARAN DIJALAN ALLAH SWT .................... (Syahrir Wahab.2011)"

" JANGAN PERNAH BERTANYA PADA APA YANG PERNAH NEGARA ATAU SELAYAR BERIKAN KEPADA DIRI ANDA TAPI BERTANYALAH APAYANG TELAH ANDA BERIKAN KEPADA NEGARA ATAU SELAYAR. MARI KITA BERSAMA DENGAN SEGALA KETERBATASAN MEMBANGUN BUMI TANADOANG SELAYAR YANG SAMA KITA CINTAI INI, INSYA ALLAH , SEMUANYA AKAN TERCAPAI BILA SEMUA USAHA DALAM MEMBANGUN SELAYAR BERAWAL DARI NIAT YANG TULUS DAN DI BARENGI OLEH DOA KEPADA ALLAH SWT. ..................................( Saiful Arief )."


Sementara itu evaluasi dari kinerja pasangan SYIAR menakhodai Selayar dalam setahun akan dilaksanakan pada pekan depan dengan mengukur kinerja pemerintahan kabupaten kepulauan Selayar, baik dalam segi pelayanan dan pemanfaatan seluruh bidang bidang kerja. Bila kemudian program prioritas merupakan sebuah janji kepada masyarakatnya maka hasil evaluasinya tentu saja percepatan realisasi secara nyata.


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Jelang Setahun SYIAR, Takkan Lahir Pelaut Ulung Di Laut Yang Tenang

Jelang ,Setahun ,SYIAR, Takkan, Lahir ,Pelaut ,Ulung ,Di Laut, Yang ,Tenang


“Jangan Tanya Saya: Biarkan Orang Lain Menilai“ 

Kata government, yang kemudian kita terjemahkan menjadi pemerintah, berasal dari bahasa Yunani; kubernan, yang berarti nakhoda atau dalam kata kerja berarti mengemudikan kapal. Kata yang kemudian diadopsi ke dalam konsep pemerintahan moderen, mengandung penegasan peran nakhoda terhadap kapal dan penumpangnya. Nakhoda sebagai pemegang kemudi, bertanggungjawab secara penuh dalam mengemudikan kapalnya mengarungi lautan sekaligus bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpangnya.

Dan selama 5 tahun menakhodai Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab telah melakukan berbagai tindakan untuk daerah dan masyarakatnya.

Tapi ketika ditanya bagaimana komentarnya terhadap apa yang telah dilakukannya itu, Syahrir Wahab hanya mengatakan dengan suara rendah: “Biarkan orang lain yang menilai”.

Beberapa masyarakat yang melihat dan merasakan langsung kebijakan Syahrir Wahab bersedia memberikan testimoni. Begitupun dengan beberapa tokoh yang mengenal atau paling tidak pernah berinteraksi dengan Syahrir Wahab juga ikut memberikan komentarnya.

Ansaruddin (Mantan Kades, Desa Appatanah, Kecamatan Bontosikuyu):

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat Appatanah – dan saya lihat menjadi permasalahan utama desa-desa lain, adalah masalah jalan, listrik dan air bersih. Dan itu sudah bisa kami nikmati sekarang. Banyak yang menutup mata terhadap perkembangan ini atau bahkan antipati terhadap Pak Bupati, tapi hal itu bukan karena pribadi Pak Syahrir dan kebijakannya.


Tapi dalam beberapa kasus, mereka yang kecewa itu karena ada harapan mereka yang belum terpenuhi, misalnya dalam permohonan bantuan. Tapi ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, sebab semua bantuan itu sudah ada dalam APBD. Misalnya ada 50 yang bermohon bantuan keramba, tapi yang ada baru sepuluh, tentu tidak semuanya bisa dipenuhi. Sehingga muncullah kekecewaan dari yang tidak mendapatkan, padahal tahun depan bisa saja mereka mendapatkan juga karena yang saya lihat anggarannya masih ada di APBD. Ini yang tidak fair.

Dari itu, ketika ada masyarakat yang minta tolong dibuatkan proposal bantuan, saya selalu mencari tahu mengenai anggarannya di APBD. Kalau ada, saya akan buatkan dan fasilitasi, dan kalau tidak ada, saya akan berikan pemahaman bahwa kalaupun bermohon 10 kali misalnya, tidak akan diberikan sebab memang tidak ada posnya atau anggarannya. Hal inilah yang harus disampaikan ke masyarakat agar mereka bisa mengerti.

Sampai sejauh ini, bantuan yang ada sudah dinikmati masyarakat. Mesin katinting misalnya, sudah dimanfaatkan oleh para nelayan, dengan PK yang beragam sesuai dengan kapasitas kapal atau perahunya.

Dan hal itu memang sesuai dengan permintaan masyarakat, sehingga tidak tepat bila ada yang mengatakan bahwa mesin-mesin tidak digunakan sebab tidak sesuai dengan kapasitas kapal atau perahu penerima. Dan yang membanggakan saya dari masyarakat Appatanah, beberapa masyarakat tidak serta – merta menerima bantuan mesin karena sudah beralih profesi menjadi pedagang atau pengumpul ikan, walaupun mesin tersebut bisa saja diuangkan dengan menjualnya.

Bantuan keramba dari pemerintahpun sudah hampir menghasilkan, dimana dalam waktu dekat akan panen dengan jumlah lobster lebih 1000 ekor.

Saya tidak melihat bahwa ada bantuan yang tidak tepat sasaran – terutama yang saya lihat di desa ini. Bahkan program-program yang dari pemerintah sudah dinikmati masyarakat, terutama jalan, listrik, dan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Fasilitas air bersih juga sudah akan ditingkatkan sarana dan prasarananya oleh UNICEF melalui Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar. Insya Allah sebelum akhir tahun, masyarakat Appatanah sudah bisa memutar kran di dalam rumah.

Jadi, hanya yang tidak mempunyai hati nurani yang mengatakan bahwa program yang ada tidak bermanfaat dan tidak perlu dilanjutkan.

Muh. Haris / Baso Tompe (Nelayan / Tokoh Masyarakat, Binanga Benteng, Desa Binanga Sombaiya, Kecamatan Bontosikuyu):

Di samping program yang bisa dinikmati masyarakat umum, bantuan langsung ke masyarakat sudah dinikmati hasilnya oleh masyarakat. 17 nelayan di Binanga Sombaiya sudah memanfaatkan mesin katinting yang didapatkan, dan sudah tidak mendayung lagi ketika melaut. Begitupun dengan 2 kelompok nelayan dengan anggota masing-masing 10 orang dimana setiap kelompok mendapatkan 5 mesin, juga sudah memanfaatkannya.

Peningkatan dari sisi ekonomi dengan adanya bantuan ini, memang belum maksimal, tetapi hal itu lebih karena harga ikan yang memang sedang turun. Misalnya, beberapa waktu lalu harga ikan teri sekitar 300 ribu per keranjang, kini tinggal 150 ribuan per keranjang. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu pemasaran hasil tangkap nelayan.

Dari 30 ekor bantuan sapi untuk kelompok peternak di Dusun Binanga Benteng, dari 27 ekor betina, 24 ekor sudah melahirkan. Para peternak memang sudah siap untuk mengembangkan usaha ini, yang antara lain sudah mempersiapkan kandang terlebih dahulu, serta penanaman tanaman yang akan dijadikan pakan ternak.


Harapan kami para peternak ke depan, adalah adanya bantuan kawat duri, sehingga kandang dan tempat pencarian makan bisa diperluas dan tidak mengganggu tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat. Bantuan ini, membuat kami, terutama yang telah menerima bantuan dan merasakan manfaatnya, dapat dilanjutkan, sebab bukti sudah ada.

Andi Norma (Tokoh Perempuan, Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu):

Ketika masyarakat mulai membuka lahan persawahan di dekat Bandara, sebenarnya saya melihat akan adanya keragu-raguan, apakah persawahan yang mereka buka bisa berkembang atau tidak. Tapi karena dukungan pemerintah dalam hal ini sangat serius, sehingga kini sudah bisa dibayangkan hasilnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Bapak Bupati langsung memberikan bantuan hand tractor kepada kelompok tani di Desa Bontosunggu ini.

Para petani bisa mengolah sawahnya dengan lebih baik. Di samping itu, petani tambak juga telah memanfaatkan hand tractor ini ketika mereka membenahi tambak mereka, terutama dalam membolak balik tanah tambak dalam persiapan menurunkan bibit. Pekerjaan yang selama ini berat dilakukan karena menggunakan cangkul, kini para petambak mulai melirik tambak mereka kembali untuk dikelola dengan lebih serius.

Di samping itu pula, di Desa Bontosunggu ini, juga ada bantuan langsung modal usaha untuk kelompok pembuat terasi, dan hasilnya, produk mereka bisa ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik, bahkan kini sudah ada yang menjualnya dengan kemasan menarik sehingga bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di daerah lain.

Yang perlu disyukuri adalah, bahwa, dalam penyaluran bantuan ini, baik keramba, hand tractor, mesin katinting dan modal usaha, Pak Kades memang tegas dalam mengusulkan masyarakatnya yang akan mendapatkan bantuan, terutama dalam melihat profesi dari calon penerima bantuan.

Bisa jadi, karena berdasarkan indikator yang jelas, sehingga bantuan tidak menjadi yang mubazir, dan kini masyarakat sudah bisa melihat hasilnya.

H. Baso Sayang (Imam Dusun, Tonjo, Desa Kayu Bauk, Kecamatan Bontomatene):

Permasalahan utama Desa Kayu Bauk adalah jalan yang menghubungkan Desa ini dengan ibukota kecamatan dan desa lain yang sudah sangat parah. Begitupun dengan jalan lingkar dusun. Di samping tinggal batu – batuan karena aspalnya sudah “habis” terkikis, juga dimana-mana berlubang. Dan itu saya hitung sudah lebih 10 tahun tidak diperbaiki.

Melalui beberapa acara yang dihadiri oleh Bapak Bupati, kami menyampaikan keluahan – keluhan, antara lain masalah jalan tersebut. Tahun 2007, jalan lingkar Desa mendapatkan pengaspalan. Dan tahun 2009, jalan poros antar desa, tidak saja diaspal, tapi malah dihotmix. Dan kini sudah sangat mudah untuk ke dan dari desa ini.

Hal lain yang kami keluhkan juga setiap ada pertemuan dengan Bapak Bupati adalah masalah air bersih. Tapi dengan dialirkannya air Tajuiya, kini kami bisa menikmati air bersih walau kami masih harus menumpang di Dusun Sapohatu karena jalur pipa ke dusun ini belum ada. Tapi ini sudah sangat membantu, sebab masyarakat sudah bisa mandi dan mencuci, setelah selama beberapa tahun kami “tersiksa” oleh masalah air bersih.

Bisa dibayangkan, beberapa tahun terakhir, untuk air minum saja, kami harus antri antara setengah sampai satu hari untuk mendapatkan seember air. Apalagi untuk mandi dan mencuci. Selama ini, terutama pada musim kemarau, beberapa masyarakat harus pergi ke sumur pada tengah malam dan kembali di pagi hari agar aktifitas rutin tidak terganggu. Sebab kalau subuh baru ke sumur, paling siang atau bahkan sore hari baru mendapatkan giliran karena yang menimba harus satu persatu agar air tidak keruh.

Kini dengan adanya pemipaan air Tajuiya, walaupun belum melewati dusun Tonjo, tapi kami sudah bisa menikmatinya walau melalui keluarga di dusun Sapohatu.

Dalam pertemuan dengan Bapak Bupati beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah mengusulkan agar air Tajuiya juga bisa dialirkan ke kampung kami. Kalau hal itu terwujud, berarti permasalahan terbesar masyarakat di dusun ini sudah bisa teratasi.

Dengan adanya pipanisasi saja saat ini, dimana masyarakat sudah merasakan manfaatnya, beberapa masyarakat pernah menyampaikan kepada saya; so’di sambung-sambungang jua ummurunni, kusambung ummuru’na pa’ Bupati (seandainya umur bisa disambung (oleh manusia), saya akan sambung umurnya Pak Bupati).

Mas’ud (Tokoh Pemuda, Desa Lambego, Kec. Pasimarannu):

Beberapa proyek yang ada di Pasimarannu adalah pembangunan SMP di Lambego, SMA di Bonerate, pengaspalan jalan ke Miantuu, dimana masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Begitupun dengan jalan tani serta dermaga yang berasal dari dana APBN, tapi kami tahu bahwa itu atas usaha Bapak Bupati.

Begitupun dengan PLTS. Dari 6 Desa, 5 Desa mendapatkan masing-masing 50 PLTS, kecuali Desa Majapahit karena mendapatkan layanan PLTD. Masyarakat bersyukur karena tidak perlu membeli minyak tanah. Masyarakat sangat merasakan besarnya anggaran pembangunan dibanding (Bupati) periode sebelumnya. Saya yang sering membantu masyarakat, mengalami sendiri bagaimana Bupati sering memberikan bantuan.

Mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan di kepulauan – tentunya tanpa melupakan anggaran di daratan utama Selayar, diakui oleh semua pihak, baik teman maupun lawan politik Pak Bupati.

Dan mayoritas masyarakat kepulauan berharap, agar bisa dilanjutkan.

Muh. Asdar (Penggiat Koperasi, Dusun Ujung, Desa Bontobulaeng, Pasimasunggu Timur):

Selain jalan lingkar Jampea, masyarakat juga mendapatkan bantuan mesin katinting, pupuk, bibit, dan kini sudah menghasilkan. Pencetakan sawah baru di Pasimasunggu dan pembuatan bendungan irigasi di Doda’ sudah membuahkan hasil. Di Doda’, Mangatti dan sebagian Benteng bahkan sudah dua kali panen.

Koperasi Desa juga sudah eksis dan membantu petani dalam penyediaan pupuk dan dapat menyanggah harga beras. Dengan adanya koperasi, harga beras yang sebelumnya Rp. 1000 / liter, kini sudah Rp. 2.500 / liter. Masyarakat juga terbantu dengan adanya bantuan hand tractor. Yang sangat berkesan di masyarakat adalah, “gampang”nya Bupati memberikan sumbangan, baik untuk mesjid maupun untuk kegiatan organisasi dan sosial kemasyarakatan.

Walau beberapa proyek mengalami “kendala” dalam pelaksanaan di lapangan sehingga pengawasan harus lebih diperketat di masa mendatang, tapi harus diakui bahwa pembangunan di kepulauan, terutama di Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur sangat pesat dibanding dengan Bupati – Bupati sebelumnya. Banyak masyarakat yang bahkan berkata: “Sallomo rie istilah Bupati selama inni, na ngura inni tompa na lohe pembangunan” (sudah lama ada Bupati, kenapa baru (periode) sekarang banyak pembangunan?).

Patta (Petani Kopra, Lembang Mate’ne Timur, Desa Lembang Mate’ne, Kecamatan Pasilambena):

Pembuatan jalan dari Lato’dok ke Barumbung betul-betul sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ekonomi masyarakat mulai menggeliat, sebab akses ke pasar menjadi mudah, baik dengan kendaraan sendiri maupun menggunakan jasa ojek.

Bahkan sekarang banyak yang mengangkut kopra dari kebunnya dengan menggunakan ojek. Kalau sebelumnya menggunakan kuda – dimana untuk 4 karung (karung beras – pen) yang beratnya sekitar 1 kwintal, sewanya sekitar 20 – 30 ribu sesuai jaraknya; dengan motor, sewanya tinggal sekitar 15 ribu untuk 1 kwintal, yang biasanya dipadatkan dalam 3 karung, dimana sewa per karungnya 5 ribu.

Yang sangat luar biasa adalah pembangunan dermaga Kawau, Desa Garaupa yang akan menjadi dermaga terbesar di Selayar sebab lebarnya 9 m, panjang lebih 300 m, dan konon anggarannya sekitar 30 m. Dan itu atas perjuangan Bapak Bupati di Jakarta.

Walau belum selesai, dimana tahap pertama yang saya dengar sudah menghabiskan 10 m, tetapi kemegahannya sudah kelihatan. Sekarang bahkan sudah dijadikan tempat hiburan dan rekreasi, sambil memancing. Kalau selesai, tentu bisa disandari fery dari Benteng atau dari dan ke Nusa Tenggara, sehingga akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Pasilambena dan kepulauan secara umum. Bagi saya, keterlaluangki tu pulonni ampa gele rihargai to la pausahaang injoki inni (kita orang pulau sangat keterlaluan apabila tidak menghargai orang yang telah mengupayakan semua ini).

Dg. Maloga (Peternak, Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene):

Selain mesin katinting dan pemipaan air bersih ke rumah – rumah, di Desa ini ada juga bantuan kambing untuk kelompok ternak. Mereka berkelompok dan memiliki tempat penggembalaan bersama, tetapi masing – masing anggota kelompok memiliki kandang sendiri.

Dalam pembagian kambing untuk peternak, tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat. Memang banyak yang mengajukan (permintaan bantuan) kambing dan yang dapat belum semuanya. Tapi masyarakat bisa memahami bahwa anggaran terbatas. Mereka juga menyadari bahwa suatu hari nanti mereka akan mendapatkan giliran (diberi bantuan) juga.

Jadi tidak benar bahwa ada konflik dan ada isu negatif seputar bantuan itu. Bahkan saya sebagai salah seorang anggota kelompok ternak, adalah yang terakhir dipanggil untuk mengambil kambing setelah yang lain sudah terlebih dahulu dipanggil memilih. Saya sempat kecewa, karena yang tersisa kecil-kecil semua. Tapi istri saya minta bersabar dan mensyukuri yang ada, sebab pasti ada hikmahnya.

Alhamdulillah, bagian kambing kami yang 3 ekor sudah besar dan sudah ada yang melahirkan. Bahkan kami sudah menikmati hasilnya karena sudah sempat menjual seekor. Padahal kambing yang lain ada yang lumpuh, sakit-sakitan kena sola’, bahkan ada yang mati. Mungkin itu buah dari kesabaran dan kesyukuran kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena diberi rezki, dan berterima kasih kepada Bapak Bupati karena memberi kami bantuan kambing.

Apa yang kami alami itu mengajarkan, bahwa kalau kita tidak tahu bersyukur dan berterima kasih, kambing kita bisa mati.

Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH (Gubernur Sulawesi Selatan):

Sebagai Gubernur, saya selalu menjalin komunikasi dengan Bupati / Walikota di Sulsel. Tapi dari sekian Bupati, yang paling sering menelpon saya adalah Bupati Selayar. Kadang siang, kadang malam, bahkan beberapa kali di saat saya sudah berisap – siap untuk tidur. Tapi saya harus mendengarkan, sebab mungkin ada permasalahan yang mendesak di Selayar yang harus disampaikan. Bahkan pernah saya ditelpon sekitar setengah 12 malam dan saya sudah mau tidur. Waktu itu Pak Bupati menyampaikan, bahwa, sejak Indonesia merdeka, orang Selayar belum pernah menikamati subsidi BBM dan orang Selayar harus membayar lebih dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain.

Jadi saya tahu, bahwa Pak Syahrir adalah orang yang serius memikirkan dan memperjuangkan masyarakatnya, bahkan sering ngotot. Saya yakin, dengan tekad dan semangat seperti ini, Selayar akan lebih maju di masa mendatang.

Emil Abeng, MBA (Anggota DPR RI):

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, perkenankanlah saya, Emil Abeng, Putra Selayar yang atas ridha Allah SWT menjadi Anggota DPR RI mewakili masyarakat Selayar, menyatakan kebanggaan atas pembangunan yang telah berlangsung di bawah kepemimpinan Syahrir Wahab.

Sejak awal – dan dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa negeri Indonesia ini, khususnya tanah asal saya Kabupaten Selayar, merupakan negeri dengan anugerah Allah yang luar biasa. Anugerah itu berupa kekayaan alam yang melimpah, keindahan panorama daratan dan lautan, serta kekayaan budaya. Namun saya masih menyatakan keprihatinan, karena ternyata yang selalu dikenal di luar negeri hanya Pulau Bali.

Untuk itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan seluruh upaya pembangunan yang telah dilakukan dan dibuktikan oleh Bupati sekarang, yaitu Drs. H.Syahrir Wahab, MM, yang saya tahu mempunyai skala prioritas dalam membangun Selayar ke depan. Prioritas pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur mulai dari listrik yang akan mampu menerangi seluruh desa di Kabupaten Selayar, sampai pemenuhan kebutuhan industri khususnya industri perikanan berorientasi ekspor. Prioritas selanjutnya adalah pengembangan Bandara dan Pelabuhan Laut sehingga Selayar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Prioritas lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas SDM Selayar, melalui pembangunan sekolah unggulan, pembangunan BLK dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi.

Jika hal tersebut diselesaikan, Insya Allah Kabupaten Kepulauan Selayar akan mampu menjadi daerah yang dapat dibanggakan di bawah kepemimpinan Bupati Syahrir Wahab. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bupati Selayar. Saya berharap, kita menghargai pembangunan yang telah dilakukan oleh Drs. H. Syahrir Wahab dengan memilihnya kembali menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setelah Anda Membaca:
Setelah Anda membaca buku ini, kami tidak punya sesuatu lagi untuk kami tambahkan. Andalah yang menilai. (Sumber : http://blog.selayaronline.com/)



KEMBALI KE HALAMAN UTAMA ..



Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Menjelang Setahun Syahrir Wahab - Saiful Arief Menakhodai Selayar

Menjelang akhir bulan September ini, tercatat setahun Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pilkada Selayar 2010 lalu. Drs.H.Syahrir Wahab MM dan H.Saiful Arief SH. adalah Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Selayar yang dilantik oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 dihadapan puluhan ribu masyarakat Selayar di lapangan Pemuda Benteng Selayar.  setelah sebelumnya kemenangan dari pasangan ini mendapat gugatan oleh calon lainnya dalam pilkada selayar di MK yang kemudian di putuskan bahwa penggugat keputusan kpud selayar tersebut tetap kalah dan jadilah pelantikan pasangan pemenang dilantik. Singkat tulisan ini kemudian mengingatkan bahwa sejak pelantikan terhitung hingga saat ini telah setahun Syahrir-Saiful menjadi nakhoda di Selayar.

Dalam perjalanan pemerintahan Syahrir - Saiful telah banyak tentunya perkembangan yang tampak, selain itu pasngan ini telah membawa Selayar lebih dinamis, dibanding pada tahun tahun sebelumnya. Sejumlah program dan janji pilkada telah terlaksana walaupun di akui oleh Saiful Arief sebagai wakil Bupati pada setiap kesempatan bertemu dengan warga bahwa masih banyak kekurangan di sejumlah bidang yang menjadi prioritas pelaksanaan. Termasuk juga Syahrir Wahab banyak berkomentar terkait sejumlah pembenahan lanjutan pembangunan pemerintahan di kabupaten kepulauan Selayar. Bila berbicara infrastruktur pada sektor pekerjaan umum, pertanian, dan perikanan serta perhubungan sangat jelas sekali perkembangan yang tampak di depan mata orang Selayar. Hal ini terbukti bahwa pesatnya pembangunan di daerah ini tak lepas dari tangan dingin ke dua pasangan ini. Setidaknya dinamisasi pembangunan menjadi hal utama dalam segala tolak ukur perkembangan. Dan cukup fair terasa dalam hati seseorang bila kemudian mengakui hal perkembangan pembangunan di kabupaten kepulauan selayar dalam setahun terakhir ini. Yah kami hanya bisa bekerja, kami hanya bisa berbuat , masyarakatlah yang menilai, ujar Syahrir Wahab pada suatu kesempatan saat bertemu MC-I  di jalan masuk ke ruangan Bupati.

Sigit Sugiman, aktivis lsm FPS kepada Pewarta berkomentar bahwa apapun kalimat menyoroti pembangunan Selayar mulai Pak Syahrir Wahab menjadi Bupati Kepulauan Selayar sampai sekarang, kemudian Pak Saiful Arief menjadi wakilnya adalah hal yang perlu ditampung. Kalaupun demikian, sebelum di tampung harus di sortir dulu. Soalnya banyak komentardalam kalimat yang mengkritik namun tidak memberi solusi. Selanjutnya Sigit menjelaskan bahwa bukan hal mudajh bagi kedua pemimpin Selayar saat ini untuk menangkis banyaknya issu issu miring yang memojokkan pemerintahanya, namun semuanya diterima. Termasuk adanya sejumlah gugatan hukum terhadap pemerintah daerah ini dalam hal mutasi kepegawaian. Belum lagi dugaan dugaan kasus korupsi yang dijadikan komuditas politik dari sebagian lawan politik pemerintahanya. Semuanya menjadi sebuah pernak dan pernik yang menjadi perhatian kedua pemimpin Selayar ini. Termasuk menyerap aspirasi dan permintaan bantuan dari masyarakat.  Kegiatan keagamaan telah menjadi agenda tetap bagi keduanya, selain itu seluruh permiontaan warga telah terpenuhi walaupun kemudian di akui oleh Sigit bahwa belum seluruhnya dapat terealisasi maksimal. Ini kata kata Pak Bupati yang saya lanjutkan, pak.  Saya dan teman teman di FPS adalah orang pertama yang akan menyoroti kinerja Beliau bila memang ada penyimpangan dan kamilah orang pertama yang akan melaporkan bila ada masyarakat yang merasa terzalimi secara langsung oleh ulah keduanya. Jadi bila anda mengatakan ada maka segeralah memberikan penyampaian. Jangan hanya kalimat teror dan sms tak jelas Pak, ujar Sigit.

lain lagi yang di jelaskan oleh Muh.Takwin, salah seorang pemuda kepulauan Selayar. bahwa saat ini yang menjadi kendala bagi kami adalah menentukan wakil rakyat yang peduli kepada kami di wilayah kepulauan, bukannya menyalahkan namun perlu di ketahui bahwa pemerintahan sekarang telah banyak memberikan bantuan kepada paranelayan di kepulauan tapi yang bertugas mengelola dan mengolahnya yang kadang memanfaatkan kesempatan. Kami sendiri di kepulauan tidak menyalahkan pak Bupati dan Pak Wakil tapi menyayangkan warga daratan yang hanya tahu menyoal kedua pemimpin Selayar ini.  Bukankah saat ini kami di wilayah kepualauan sudah sangat maju dengan adanya listrik energi matahari dan bantuan airtawar yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin sebelumnya. Yang menggunakan kesempatan malah kontraktornya, lihat saja jalan lingkar jampea trus bantuan sumur bor, trus pabrik es dan lain lainya. Semua di kerjakan oleh kontraktor dari anggota dewan. kalau sudah begini e e e malah Pak Bupati yang di salahkan., kuncinya kepada Mci
Ardi Aryo dari pemerhati lingkungan juga ikut angkat bicara, dia menyayangkan kedua pimpinan Selayar yang terlalu percaya kepada bawahannya. Padahal mereka mereka inilah yang kerap menjual nama Bupati dan Waki Bupati bila ada kebijakan yang memberatkan masyarakat. Padahal kebijakan tersebut hanya dia saja yang membuat dan mengarang sementara pimpinan selayar tidak tahu apa apa. Ini adalah hal paling banyak terjadi di masyarakat selayar daratan khususnya wilayah Bontomanai, Bontomatene, Bontoharu dan Bontosikuyu.  Belum lagi ulah para kepala desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten malah menunjuk pemerintahan Bupati yang tidak benarsaat sejumlah p[royek proyek dari dana adddesa kemudian tidak selesai akibat nakalnya sebagian oknum oknum kades. Inilah kemudian menjadi bahan bagi lawan politik atau oposisi pemerintahan Selayar saat ini.

Bila semua itu menjadi penghalang dalam setahun Syahrir-Saiful menjadi pemimpin di kabupaten kepulauan Selayar maka tentu saja pembangunan tidak akan berjalan. Namun semuanya di jadikan bahan evauasi dan penilaian dalam menjalankan roda pemerintahannya.  Malah dalam setahun ini, sejumlah pihak kemudian menyebarkan issu issu memojokkan yang mengatakan bahwa Bupati Selayarakan di periksa KPK atas laporan penyimpangan Proyek  namun tidak dijelaskan proyek mana dan hanya melanjutkan bahwa tingal menungu izin presiden. Ironisnya issu ini di dengar media ini dari seorang oknum kepala bidang di lingkup Dishub Selayar. Bukankah ini sebuah hal lucu ketika seyogyanya oknum ini sebagai bawahan dalam struktur kepegawaian membela atasan dalam kebenaran dan pekerjaannya, bukan malah menyebarkan issu issu miring di tengah masyarakat yang tentu saja percaya pada seorang pejabat pemerintahan.

Menjelang setahun SYIAR menjadi pemimpin Selayar, akan diadakan event Refleksi Setahun SYIAR Menjadi Nakhoda Selayar dan hal ini merupakan event public untuk mengetahui capaian pembangunan yang saat ini cukup pesat perkembangannya, terlepas dari segala hal yang menjadi pernak dan pernik dinamisnya pembangunan di bumi tanadoang Selayar selama setahun terakhir.

Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Lansiran Media Tentang Selembar Bukti Makelar Kasus di MA Sebesar 140 Jt Ditemukan di Selayar

MEDIA SELAYAR. Selembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.140 juta, yang diperuntukkan untuk membayar perkara kasasi di Mahkamah Agung atas perkara lahan pembangunan asrama mahasiswa kepulauan selayar mendapat perhatian serius dari lembaga independen yang selama ini memburu praktek praktek mafia peradilan dan korupsi di wilayah hokum Kepulauan Selayar. 

Lambat atau cepat pelaku praktek makelar kasus yang saat ini menjadi sorot nasional akan terungkap. Demikian dinyatakan Andi Asrullah, Coordinator Pemburu Markus Selayar (CPMS).

“Kwitansi tanda terima uang pengurusan perkara ke MA RI ditandatangani di atas materai 6000 dan dengan penerima seorang perempuan berinisial ATP, kami dapatkan setelah melakukan investigasi langsung ke pemillik uang yang bernama Ahmad Faisal,” tutur Asrul.

Dari penuturanya kemudian, lanjut Asrullah, mereka menyimpulkan bahwa praktek markus telah terjadi di Selayar, kendati belum yakin bahwa dana tersebut memang untuk membayar ke MA sebagai biaya pengurusan kasus perdata kasasi yang sementara dijalani oleh Ahmad Faisal pada tahun 2008. “Soalnya, kami belum mendapat balasan konfirmasi resmi dari MA atas surat yang telah kami kirimkan tentang permintaan konfirmasi dan klarifikasi secara resmi,” ungkap Arsul.

Bila hal itu benar dan penerima uang kemudian mengakui bahwa uang yang diterimanya diperuntukkan untuk membayar perkara kasasi ke MA sebagai pelicin memenagkan perkara di MA, sekaligus mampu membuktikan penyerahan dananya, maka praktek mekelar kasus di Selayar ini akan menjadi pemicu bagi rakyat untuk membongkar praktek markus di lembaga tinggi Negara, khususnya MA RI yang selama ini mendapat perhatian serius dari satgas pemberantas mafia hukum. 

Akan tetapi bila penerima uang dari Ahmad Faisal tidak diperuntukkan seperti yang tertulis dalam kwitansi, maka penerima akan mendapat hukuman pencemaran nama baik Lembaga Tinggi Negara serta pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan.

“Kami sebagai lembaga independen hanya berharap kepada institusi hukum di Sulawesi-Selatan agar serius menyikapi informasi ini, terkhusus kepada jajaran Mahkamah Agung setidaknya melakukan upaya hukum agar nama jajaran lembaga ini tidak tercemar,” imbuh Asrul.

Selanjutnya, katanya lagi, kami berharap kepada institusi penyidik agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pemilik kwitasi sebagai saksi atas dugaan tidak pidana dan dugaan pencemaran nama lembaga hukum setingkat MA.RI. “Dan bila hal ini didiamkan karena adanya intervensi atau kemungkinan karena ada orang besar di belakang semua ini, maka kami akan memberikan penilaian miring terhadap kinerja penegak hukum,” jelas Asrul lebih lanjut.

CPMS berharap bukan pejabat daerah Selayar yang terlibat, atau ada kaitanya dengan pemilihan calon pemimpin Selayar nanti. Karena kalau ada diantara para calon yang kemudian terlibat, maka otomatis akan sangat mengecewakan pendukungnya karena ternyata calon yang mereka banggakan ternyata adalah penipu. “Bagaimana nanti kalau misalnya menjadi pemimpin Selayar? Semoga tidak seperti itu kejadiannya,” kunci Asrul.(*)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Artikel Lama Tentang Illegal Fishing Rusakkan Taman Laut di Takabonerate

MEDIA SELAYAR. 12/12/2008 11:36 WIB. Arsil Ihsan - Selayar, Sebanyak 85 persen dari 535.000 hektar luas terumbu karang di kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dilaporkan telah rusak akibat tingginya kegiatan illegal fishing dengan bahan peledak dan bius.

Sementara 15 persen yang dinyatakan masih utuh, yang merupakan zona inti taman laut dan karang indah serta berbagai macam ikan dan terumbu karangnya akan segera hancur.

Demikian dijelaskan Bupati Selayar, Syahrir Wahab kepada ELSHINTA, Jumat (12/12) siang ini usai menerima laporan dari Kepala Kecamatan Takabonerate yang datang langsung melapor kepada Bupati terkait hal tersebut.

Dalam laporan Kepala Kecamatan Takabonerate itu disinyalir kuat bahwa Petugas Pengawasan Kawasan Nasional Takabonerate Kabupaten Selayar Kepulauan telah melakukan pembiaran terhadap nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan bius. (der)

BACA JUGA : Oleh Oleh Selayar

Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

Artikel Tentang Hancurnya Karang Yang Terindah Di Dunia

Penulis Media Selayar TV on Minggu, 18 September 2011 15.29.00

Media Selayar
(illustrasi)
Taman Laut Takabonerate Selayar Dinyatakan Telah Hancur Akibat Kegiatan Illegal Fishing Selama Berpuluh Tahun
MEDIA SELAYAR. Dalam sebuah wawancara live dengan sebuah radio swasta di Kabupaten Kepulauan Selayar, DR.Ir.Marjani Sultan Msi keceplosan mengeluarkan kalimat bahwa kerusakan zona inti dikawasan nasional Takabonerate Selayar telah parah, malah terumbu karang yang tersisa baik saat ini hanya 20% dari luasnya kawasan. Penyebabnya adalah kegiatan illegal fishing bom ikan dan bius. 

Mungkinkah semuanya akan kembali menjadi kebanggaan bagi masyarakt Selayar ? ataukah penantian tersebut tidak akan kunjung datang lagi akibat tidak berhentinya kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan bius dikawasan ini ?  Semuanya terjawab pada sebuah teori para oknum oknum yang bertitel pakar perikanan, pakar kelautan, pakar terumbu karang, pakarhewan laut, pakar komunikasi dan sosialisasi, pakar media, pakar keuangan dan pakar keamanan. Termasuk pakar pembuat proposal atas kerja kerja para pendampingan denganmenjual dan memperatas namakan masyarakat lokal  yang nyata nyata korup dan raja mark up.

Hingga akhirnya sejumlah tulisan dan artikel terkait hal ini turut terlampir dengan maksud menyimpan sebagai arsip dan bahan bacaan kelak bagi mereka mendapati porak porandanya kawasan laut nasional Takabonerate : .

Polres Selayar Amankan 9 Ekor Penyu Hijau Tanpa Pemilik

Cukup menggembirakan para pemerhati dunia perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Selayar ketika khabar  keberhasilan menggagalkan perdagangan illegal  hewan laut yang langka dan terlindungi oleh pihak kepolisian Selayar.  Namun yang menarik dari keberhasilan tersebut, bahwa  ke sembilan ekor hewan laut yang di amankan tidak diketahui siapa pemiliknya.  Menurut sumber di mapolres, hingga saat ini pihak polisi  masih terus melakukan upaya pengembangan………………………………………………….

Ke 9 ekor penyu hijau dengan diameter tulang belakang sekitar 1 meter di amankan dari pinggir laut dusun Tajuiya, desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene.  Selanjutnya diamankan oleh polsek Bontomatene dan di jemput oleh tim kepolisian Selayar .   Kapolsek Bontomatene kepada wartawan menjelaskan singkat bahwa hewan ini akan di jual dengan harga ratusan ribu rupiah per ekor. Namun sejauh penjelasan yang di beritakan oleh sejumlah media di Sulawesi-selatan, tidak disebutkan apakah telah ada target yang di curigai sebagai  pemilik atau penangkap hewan langka di lindungi tersebut……………………………………………………………………..

Hingga saat ini Sabtu (20/8)  ke sembilan ekor penyu hijau tersebut diamankan di mapolres Selayar………………………………………………………………………………………………………

Gara -Gara Dipaksa Setor Doble, Petugas Jagawana Penyok Di Amuk Massa Nelayan Selayar (1)

Memalukan dan sangat disayangkan oleh sejumlah pihak di Kabupaten Kepulauan Selayar setelah pada Minggu malam (7/8) Haeruddin, seorang petugas Jagawana Kepulauan Selayar dan Petugas Penagihnya di desa Jinato babak belur dan nyaris merenggang nyawa termasuk rekan kerja oknum jagawana bernama Arman. Dalam kegelapan malam ke 2 oknum yang cukup meresahkan warga selama ini ,dapat meloloskan diri dari amuk massa keluarga nelayan Desa Jinato Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi-selatan yang tidak menerima perlakuan sang Jagawana. Perlakuan yang dimaksudkan dalam sebuah percakapan telepon dengan warga nelayan Jinato Selayar adalah bahwa oknum jagawana dimaksud melakukan penagihan pembayaran mencari hasil laut di wilayah kawasan nasional takabonerate untuk musim pencarian minggu ke 3 Agustus hingga minggu 2 september padahal untuk musim tersebut sesuai perjanjian, bahwa petugas dari lembaga manapun tidak dibenarkan melakukan penagihan pajak Turo” untuk musim selanjutnya dengan alasan apapun. Yang berlaku adalah nelayan siap mengeluarkan uang pengamanan mencari ikan di kawasan nasional Takabonerate Selayar sebesar 300 ribu per musim tangkap dan untuk musim tangkap saat ini telas lunas dimana sejumlah nelayan mengaku telah membayar uang keamanan sebesar 300 ribu perbulan selanjutnya telah terdaftar melunasi kepada pak binmas, catatannya ada Pak, dipegang oleh Pak Dacing, ipar dari kepala desa” Jinato ujar sumber saat di hubungi via telepon. Tapi oknum kemudian tidak mau mengerti dan sedikit memaksa kepada semua nama yang terdaftar di catatan penagihan agar bisa menyetor lebih awal dengan alasan mau lebaran, dengan sedikit kasar dan mengeluarkan kalimat bernada mengancam akan menangkapi para pelaku illegal fishing, dan hal ini terdengar oleh sejumlah warga nelayan yang ditemuinya sejak siang hari, saat tiba di pulau nelayan tersebut. Akibatnya warga mengaku sangat tertekan saat hal ini mulai beredar diantara para punggawa………………………………………………………..


Cerita Tentang Ulah Seorang Oknum Binmas di kawasan Takabonerate Selayar

………………………………………………………..

Bila dibuka buka data tahunan dan laporan bulanan di pemkab kepulauan selayar khususnya data desa Jinato maka kelengkapan aparat desa dan aparat keamanan cukup untuk sebuah desa. Tripida desa sudah lengkap secara teori, walaupun pada faktanya dalam setahun terakhir ini kebanyakan dari keberadaan para pejabat desa ini berada di luar wilayah desa. Seperti kepala Desa dengan alasan pencairan kerap berada di ibukota kabupaten hingga berminggu minggu. Selanjutnya Binmas dari Polres Selayar, oknum babinmas di desa ini malah terkesan dipasang oleh petinggi polri di kabupaten kepulauan Selayar seenaknya, dan berbuat semau gue. Mau bertugas ya bertugas dan mau keluar kampung ya keluar kampung tanpa memperhatikan kepentingan dari masyarakatnya sendiri.  malah oknum binmas saat ini banyak dikeluhkan oleh para tetua kampung karena kebiasaannya yang membiarkan para pemuda menenggak alkohol dari minuman oplosan. Bukankah ini perbuatan yang tercela dan tidak patut di pertontonkan dihadapan publik” oleh seorang abdi negara dan abdi masyarakat.  Kebiasaan lainnya adalah memberi peluang kepada para pelaku kegiatan illegal fishing dengan menerima setoran dari para nelayan ika hidup   dari seorang pengumpul warga desa yang tidak lain adalah ipar oknum kades  dengan alasan biaya perdes atau lain lainyang tidak jelasdalam aturan yang berlaku. Malah banyak kabar miring lainya yang kemudian muncul akibat ulah oknum binmas di desa Jinato………………………………………………..

Wahai Oknum-oknum Kades Dan Para Oknum Petugas Di Kawasan Takabonerate Selayar Sadarlah !!……

Penanganan illegal fishing hingga saat ini terus berlanjut di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Malah  saking pentingnya kawasan laut dan jejeran pantai di wilayah kabupaten kepulauan Selayar yang merupakan pantai terpanjang di Sulawesi-selatan, telah  bermacam macam angkatan dan satuan, serta institusi ataupun organisasi yang telah ditugaskan di sana,  khususnya pada  kawasan nasional Takabonerate yang dikenal akan keindahannya sebagai taman laut terindah di dunia.  Tentu saja hal ini bukan merupakan hal mudah dan murah, karena  para petugas yang di tugaskan akan terpisah dari keluarganya. Mahalnya  pembiayaan karena selain anggaran daerah dari apbd selayar setiap tahun di keruk untuk fasilitas dan tunjangan, serta penyiapan anggaran pendampingan , anggaran negara dari apbn serta anggaran bantuan bank dunia juga ikut di keruk dalam pengawasannya. Bukan sedikit jumlahnya, malah bila di hitung mulai sepuluh tahun lalu hingga saat ini, telah mencapai angka seratusan miliar rupiah.   Mulai dari pengadaan kapal, speedboat, perlengkapan navigasi selam, navigasi komunikasi, pelatihan sdm, serta program pemberdayaan telah dibiayai  oleh uang rakyat. Belum lagi pengiriman –pengiriman nelayan, fasilitator dan pembanding, serta praktek dan pengadaan armada armada pemburu bagi pihak pihak yang mengaku sebagai lembaga yang mampu menyadarkan dan mengawasi  gerak gerak para nelayan dan pelaku illegal fishing semuanya bukan hal murah, karena semuanya telah tertunjang oleh pengalokasian anggaran yang tentu saja bisa terealisasi dengan adanya persetujuan pemerintah mulai dari tingkat  paling bawah hingga penentu kebijakannya.  Dan bila semua hal  kemudian terpenuhi maka akan muncul hal yang menjadi kekurangan dan akan menjadi kambing hitam lambannya proses pemberantasan illegal fishing dikawasan ini. Kelemahan tersebut kemudian di penuhi kembali oleh Negara dan donator namun kemudian pada tahun anggaran baru muncul lagi hal kelemahan  yang akan menjadi kambing hitam kelemahan penanganan dan pemberantasan illegal fishing di kawasan ini. Inilah yang terjadi hingga akhirnya belasan tahun program penanganan dan pendampingan serta pemberantasan illegal fishing yang dibiayai oleh badan dunia kemudian mentah dan ampal di Selayar.   Kenapa bisa demikian hasilnya ? apakah semuanya hanya sebatas teori belaka ? atau bagaimanakah yang sebenarnya ?  bila tidak ada jawaban maka akan muncul pertanyaan ,  bagaimana dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran  puluha miliar rupiah yang telah di gelontorkan sebelumnya ?………………………………………………………………………….

Dari hasil pengumpulan informasi  tanpa dibarengi dengan pengumpula bukti fisik oleh salah satu lembaga pemerhati Selayar atau Forum Peduli Selayar dalam 2 tahun terakhir di simpulkan bahwa  oknum oknum kepala desa dan oknum oknum petugas dari seluruh penugasan  ditemukan fakta yang pada kalimat ini wajib menulis di duga” atau di sinyalir” untuk menghindari jerat hukum melakukan pencemaran nama baik dan fitnah atau mengedarkan berita bohong, bahwa  90% para oknum kades dan para oknum petugas yang berada dalam wilayah kawasan nasional takabonerate disinyalir kuat telah terlibat dan mengetahui terjadinya kegiatan illegal fishing  dengan bahan peledak dan bahan bius dari zat potassium sianida  yang di lakukan oleh nelayan local maupun pendatang , dengan syarat melakukan upaya dil dil illegal dalam setoran atau  pungutan liar. Malah dalam rangkaian perjalanan FPS mengumpulkan informasi dikawasan ini tentang illegal fishing , sebagian dari para oknum kades dan para oknum petugas adalah pemain yang modus operandinya mereka berperan di belakang layar.  Ini fakta namun tidak ada alat bukti fisik yang diminta  dalam proses hokum yang berlaku, karena memang ini bukanlah sebuah laporan pidana akan tetapi  sebuah tulisan hasil karya jurnalis.  Bila kemudian tertulis bahwa setoran dalam kalimat sebelumnya adalah sebuah informasi kepada pihak lain, maka sudah selayaknya dilakukan pengembangan informasi dan tentu saja pihak yang mengembangkan akan melakukan upaya pengembangan di lokasi dimaksud tanpa adanya koordinasi gelap alias bocor informasi ke wilayah tersebut. Pasalnya dalam memburu pelaku illegal fishing maka haruslah betul betul aman dari para kaki tangan pelaku. Bisa dibayangkan bila kalimat ini kemudian di artikan bahwa apa yang telah berlangsung di kawasan nasional takabonerate Selayar adalah sebuah sindikat dari para pengusaha ikan  di Indonesia.  Memaparkan nama dan lokasi serta tanggal waktu transaksi serta muara dari semua hasil tangkapan dan hulu dari semua kegiatan tidaklah sulit untuk di hentikan. Bila para oknum oknum petugas dan para oknum oknum pemerintah desa di kawasan nasional takabonerate serius dan betul betul bertugas maka persoalan pemberantasan illegal fishing tidaklah akan menjadi sebuah hal yang mahal dan sulit dilaksanakan. Namun bila kepentingan lain kemudian muncul maka semuanya kan berubah menjadi sebaliknya………………………………………………………………..

Hingga  awal bulan September 2011, tercatat sejumlah aparat pemerintahan desa dan oknum petugas telah menjadi bagian dari sindikat perdagangan ikan hidup yang menyalahi surat izin usaha perikanan tangkap dan pengolahan,di wilayah kawasan nasional takabonerate Selayar. Pasalnya dalam seluruh siupp yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  melalui dinas perikanan  sejak 2 tahun terakhir, tertulis pada salah satu pasalnya bahwa para pengusaha atau pemohon siupp perikanan dilarang beroperasi didalam kawasan nasional takabonerate.  Namun pada kenyataannya ternyata berbanding terbalik, karena dari  semua yang berizin melakukan usaha perikanan di selayar 80- % beroperasi di kawasan nasional takabonerate Selayar tanpa teguran dan tanpa peringatan dari seluruh jajaran pemerintah terkait dan seluruh jajaran oknum petugas terkait di wilayah kawasan nasional takabonerate.  Malah dari penuturan sejumlah nelayan pemilik kapal tangkap Gae dari luar Selayar yang beroperasi dikawasan takabonerate seperti di Tinabo dan Jinato, mengaku memiliki izin namun tetap menyetor  pajak kepada petugas pada setiap musim tangkap. Bilakemudian di Tanya, kepada siapa mereka menyetor , mereka spontan menjawab kepada petugas….”

Hasil hasil yang merupakan idola bagi nelayan diantaranya ikan Napoleon hidup, ikan sunu hidup, lobster hidup, penyu hijau hidup , yang  pada kegiatan illegal fishing para nelayan  akan terbantu dan mudah menangkap serta hasil yang banyak dengan menggunakan potassium sianida. Bahan bahan ini  awalnya dipasok oleh para pembeli ikan hidup yakni pengusaha local yang merupakan perpanjangan tangan dari pengusaha ikan dari bali yang kerap di panggil dengan nama oknum berinisial C” atagu Pak K” serta saingannnya  A”. Ada juga yang kemudian merupakan pembeli asal Makassar yang merupakan perpanjangan tangan dari pengusahaikan asal Jakarta. Salah satu yang terkenal adalah perushaan pulauamas dan fajar timur yang  kolam penampungan ikan hidup serta lobsternya di kawasan paotere. Biasanya sebelum di jemput oleh kapal ekspor, ikan ikan hasil tangkapan nelayan ini di simpan pada keramba yang di letakkan di pantai sekitar pulau para pengusaha local berdia, dan bila ikannya adalah ikan napoleon maka di simpan pada keramba tenggelam yang lokasinya hanya di ketahui oleh pemilik keramba. Belum lagi ketika bersamaan anataranelayan baru menyetorkan hasil tangkapan untukdi timbang , keburu kapal penjemputikan hidup tiba di keramba, maka suntika formalin pun di gunakan, agar saat ada petugas beneran yang memeriksa maka ikan ika tersebut tidak terdeteksi dari hasil kegiatan illegal potas  alias bius.  Salah seorang oknum kepala desa yang di duga banyak mengetahui  seluk beluk bisnis jual beli ikan hidup di kawasan nasional takabonerate adalah kades jinato, yang cukup dikenal oleh para petugas diantaranya mantan kasat reskrim polres selayar yang telah pindah tugas ke kabupaten Bulukumba, dan dari seorang sumber lain di kawasan paotere Makassar,  di informasikan  bahwa sang oknum dalam tahun ini pernah menjual bamboo laut  pada seorang pedagang berinisial H.B di paototere Makassar bersama seorang oknum petugas di desanya. Dimana sangoknum petugas berseragam cokelat”di desa tersebut, juga di informasikan sering ikut bermain dengan menyiapkan bahan baku potassium kepada nelayan yang membutuhkan, namun sangatsusahlah untuk membuktikan hal ini, pasalnya sangat rapi dan tersembunyi bagi pihak luar.Namun informasi dari sumber yang menceritakan dan sempat terekam sembunyi sembunyi membenarkan hal tersebut, pasalnya sang sumber juga adalah nelayan yang kerap ikut bermain……………………………………………………………………………………………………….

Belum Jelas Data Illegal Fishing Di Kawasan Takabonerate Selayar

Ditambahkan sumber  selanjutnya dalam rekaman yang ada , bahwa salah seorang oknum petugas dari satuan hijau di desa jinato  pernah menangkap  potasium sianida seberat 7 kilogram yang kemudian di lepaskan karena di ketahui adalah milik rekan petugas cokelat  yang ada di desa jinato.  Belum lagi informasi mengenai petugas yang sama, menjadi seorang broker ikan komuditas pasar Sinjai dengan merental kapal es dan menyiapkan pelempar  bom ikan di pulau panjang sebelah barat pulau kayuadi.


Yang paling mencengangkan adalah peristiwa ketegangan dan perkelahian  antara seorang oknum petugas polhut dan masyarakat DesaJinato yang terjadi akibat persoalan setoran  yang dinilai kurang oleh sang oknum sementara nelayan menilai telah lebih dari cukup sekitar 300 ribu perkapal per musim tangkap dikalikan dengan ratusan nelayan di desa tersebut dan hal ini kemudian oleh oknum telah di konfirmasikan kepada D” juru catat setoran yang tidak lain masih saudara ipar dari kepala desa jinato.  Dari penuturannya kemudian diketahui bahwa semua setoran untuk musim tangkap  pertengahan  Agustus 2011 telah di serahkan oleh D kepada oknum petugas binmas yang pada saat terjadi ketegangan antar warga jinato dengan oknum petugas polhut Jagawana inisial H” tidak berada di tempat dan menurut warga hanya datang saat ada kebutuhan atau bawa barang atau saat waktu setoran.

Lokasi penangkapan didalam kawasan nasional takabonerate diantaranya di Taka gantarang, Bungeng Belle, Bungeng Kamase dan Taka Bandera  yang  mana lokasi lokasi ini berada di zona inti kawasan nasional takabonerate,  tepatnya di sebelah timur pulau kayuadi, sebelah barat pasitallu , selatan pulau jinato. Kemudian kerah timur kawasan hingga sekitar taka Tinabo atau PulauTinabo hingga ke Timur sampai pulau karompa.  Sementara di luar Kawasan adalah Taka Nambolaki, Taka Sani sani, Selat Bahuluang, Batu Sobbolo, Pulau Panjang, Bajangan, Guang Malibu, Taka Tallu, Taka Barugaia, Taka Batangmata ke utara di sepanjang pantai barat pulau Selayar.

Ikan ikan hidup yang ditampung di keramba di beli oleh pengusha Bali selanjutnya di ekspor ke luarnegeri utamanya hongkong, dan yang di beli pengusha makassarakan di kirim melalui udara ke Jakarta selanjutnya dipasaran lokaldan ekspor. Sehingga untuk harga ikan hidup, nelayan lebih memilih menjual ke pengusaha bali yang sedikit lebih tinggi. Termasuk olahan dan ika hias hasil pbius di arahkan ke bali. Kapal kapal pengangkut ikan hidup dan ikan hias inilah yang kemudian kerap membawa stok posium sianida dalam drum bahan bakar mereka , sehingga terkesan bahwa yang ada adalah bahan bakar.


Dari penelusuran lainnya, sngatlah di sayangkan karena jarak dan waktu serta medan tempuh menuju kawasan dari pusat pemerintahan  cukup menjadi kendala bagi pejabat penentu kebijakan.  Yang hanya bisa berteriak dan berkoar koar pemberantasan illegal fishing. Namun pada keyataannya  jajaran mereka di daerah tersebut hanya ABS saat umbul umbul penjemputan dipasang dan saat dipanggil melaporkan seluruh kebohongan dan kemunafikan atas kelakuannya dengan menjilat seluruh kalimat ancaman  dari para penegak hokum.

Seharusnya mereka bisa sadar secepatnya, bahwa apa yang telah dinikmati oleh keluargamereka adalah hasil setoran nelaya yang pada dasarnya telah berat hati menyerahkan hasil keringanya mencari ikan dengan jalan haram pula.  Sadarlah bahwa menikmati uang dari hasil keringat orang lain yang terpaksa memberi adalah haram dimata Allah SWT. Nauzu Bilah…………………………………………………………………………………………………………………………………


Perdagangan Ikan Hidup yang Disinyalir Hasil Ilegal Fishing di Wilayah Kepulauan Selayar Terus Berlanjut……………………………………………………………………….

FPS : Pedagangnya menggunakan Jalur Darat melalui 2 pelabuhan di Kabupaten Tetangga

Kegiatan perdagangan ikan hidup asal perairan laut selayar masih terus marak dan terus berlanjut hingga saat ini. Otomatis aktivitas penangkapan ikan hidup di wilayah ini tentu saja masih ada. Malah dari penelusuran dan penggalian informasi FPS di sejumlah pulau yang ada di wilayah kawasan nasional takabonerate, tercatat aktivitas penangkapan ikan hidup dengan menggunakan bahan bius atau potassium sianida semakin meningkat, khususnya para nelayan pencari penyelam di pulau jinato dan pulau latondu serta pulaua tarupa. Rata rata mereka melakukan aktivitas di kawasan laut taman nasional takabonerate. Misalnya di perairan taka bunging kamase dan taka totoke yang pas berada di tengah tengah antara pulau jinato , kayuadi dan pasitallu. Kesemua wilayah ini berada dalam kawasan laut terlindungi. Jadwal penyelaman dilakukan pagi hari hingga siangnya. Nelayan penyelam dengan menggunakan bahan bius potassium sianida ini, biasanya menggunakan perahu perahu yang di sebut balapan, dengan peralatan selam seadanya dan compressor. Hasil tangkapan yang paling diburu oleh nelayan adalah ikan sunu, dan kerapu hidup, karena kedua jenis ikan ini mempunyai harga jual yang cukup menggiurkan. Harga perkilogram ikan sunu hidup di beli oleh pedagang yang mempunyai keramba di wilayah perairan pulau jinato sebelah barat seharga Rp.15o ribu, sementara kerapu hidup di timbang dengan harga 50 ribu perkilogram. Pedagang yang saat ini membeli ikan hidup adalah warga jinato sendir berinisial N” dan menurut informasi yang didapatkan FPS bahwa oknum pembeli ikan hidup ini cukup lihai dan punya banyak cara untuk mengelak jika kedatangan petugas, ungkap Sigit Sugiman Wakil ketua Forum Peduli Selayar, FPS.

Sigit  kemudian menambahkan bahwa kalau pada tahun tahun sebelumnya hasil tangkapan nelayan jinato, tarupa dan latondu, di kuasai oleh pedagang pedagang keturunan yang menjual ikannya ke pedagang Bali, maka saat ini perdagangan ikan hidup di wilayah kawasan nasional takabonerate di kuasai oleh pedagang local. Selain N” juga disebut sebut ada pembeli ikan hidup berinisial T” yang juga warga jinato. Kuantitas pengiriman ikan hasil pembelian dari nelayan di ke 3 pulau dalam kawasan takabonerate, di lempar ke pedagang Makassar yang bermarkas di paotere. Mereka melakukan aktivitas pengiriman melalui pelabuhan lapeee bulukumba saat musim timur dan pelabuhan bira bulukumba saat musim barat. Bila pedagang antar pulau asal jinato tiba, maka di jemput oleh pedagang Makassar dengan menggunakan mobil Pick up yang memuat Bak Air berukuran besar dengan menyiapkan gas oksigen sebagai pembantu udara untuk ikan hidup.

Kami sebenarnya prihatin karena aktivitas illegal fishing sangat susah di berhentikan diwilayah perairan kepulauan selayar, dan sepertinya kegiatan ini adalah sebuah zindicate yang tertutup rapi, Ujar Sigit. Bayangkan saja, disaat Bupati Selayar mengibarkan bendera anti illegal Fishing, eh malah sejumlah di sinyalir desa menarik retribusi untuk PAD dari para pedagang ikan hidup ini.

Kami tidak usah menunjuk dan mengatakan siapa yangpaling bertanggung jawab. FPS memaparkan hasil pengumpulan informasi ini kepada public, dan mempertegas bahwa Forum telah bekerja. Bahwa kegiatan illegal fishing tidak jauh berbeda dan boleh di samakan dengan kegiatan merampok hasil laut selayar, hingga kini masih terus berlangsung . Tinggal bagaimana pihak pihak yang terkait bersikap atas informasi ini. Dan berharap agar tidak ada yang kebakaran jenggot tegas Sigit…………………………………………………………………………..


Polsek Bontoharu Ringkus Tiga Pelaku Illegal Fishing

Tiga orang pelaku illegal fishing asal Desa Tarupa, Kecamatan Takabonerate yang beroperasi di perairan Gusung, Kecamatan Bontoharu terpaksa harus digelandang petugas patroli  Polsek Bontoharu yang tertangkap tangan tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom.

Diduga ketiga pelaku ini, merupakan satu dari sekian banyak pemilik bahan baku peledak selundupan dari Malaysia yang selama ini bercokol di wilayah Kecamatan Takabonerate. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti berupa, satu unit perahu jenis balapan, satu unit kompressor berikut, mesin pengendali dan satu roll slang kompressor.

Selain mesin kompressor, polisi juga turut mengamankan satu unit baling-baling perahu, satu buah galon air, satu buah gabus ikan berisi pakaian para tersangka, serta tiga  jerigen bahan bakar.  Dua diantaranya, jerigen berwarna merah, berisi bensin. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, H. Ongka, dkk, terpaksa harus meringkuk di balik dinding sel Polsek Bontoharu. (fadly syarif/Takwin)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Analisis dan Strategi Kebijakan Penanggulangan Kegiatan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia


OPINI | 10 January 2010 | 19:151078  2   2 dari 2 Kompasianer menilai Bermanfaat

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya hayati maupun non hayati. Letak Indonesia diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional. Sumber daya hayati laut yang terkandung di dalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya. Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia seluas 5,866 juta km2 (Gany, 2000)[1], sangat memungkinkan bila sektor ini diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia di masa depan.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP, 2001)[2] menunjukkan besarnya potensi sumber daya ikan (6,4 juta ton/tahun) juga disertai oleh tingkat pemanfaatan yang secara rata-rata sudah cukup tinggi (63,5%). Pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia lebih terkonsentrasi di wilayah perairan yang berbatasan dengan daerah-daerah yang padat penduduknya, seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali dan Selat Makasar. Sedangkan daerah perairan lepas pantai dan hampir seluruh perairan ZEEI kecuali Laut Arafura, secara umum dapat dikatakan belum dimanfaatkan secara optimal (DirJen Perikanan, 1994a)[3].

Seiring berjalannya waktu, maka tentunya terjadi banyak perubahan dalam kondisi sumber daya perikanan dan kelautan tersebut, terutama terkait dengan maraknya praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang dalam dunia internasional mendapat sebutan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU-Fishing). Lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan-nelayan tidak kunjung usai. Peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pencurian dan terlepasnya kembali pelaku-pelaku pencurian sering terjadi.

Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan dan aksi untuk membahas masalah ini, yakni dengan mengkaji sebab-akibat adanya kegiatan IUU-Fishing di perairan Indonesia; Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan IUU-Fishing di perairan Indonesia; Menelaah dan menganalisis upaya penanggulangan kegiatan IUU-Fishing di perairan Indonesia; dan Merekomendasikan strategi yang tepat untuk penanggulangan IUU-Fishing di perairan Indonesia.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang mengakibatkan maraknya aktivitas IUU-Fishing di Indonesia adalah : (1) rentang kendali dan luasnya daerah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya kemampuan SDM nelayan Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakkan hukum; dan (5) lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum. Berbagai kegiatan yang termasuk dalam kategori IUU-Fishing secara langsung merupakan ancaman bagi upaya pengelolaan sumber daya ikan yang tidak bertanggung jawab dan menghambat kemajuan pencapaian perikanan tangkap yang berkelanjutan (FAO, 2002)[4]. Pelaku IUU-Fishing, tidak hanya nelayan asing semata, tetapi juga dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia sendiri. Diperkirakan setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian sebesar 2 miliar dollar atau setara dengan 20 trilyun akibat praktek kegiatan IUU-Fishing yang terjadi (Nikijuluw, 2005)[5].

Dalam upaya merumuskan alternatif-alternatif strategi untuk menanggulangi kegiatan IUU-Fishing di perairan Indonesia. Maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan (faktor internal) yang terdapat dalam sistem permasalahan; dan identifikasi faktor peluang dan ancaman (faktor eksternal) dalam sistem yang akan dicari penyelesaiaannya. Dalam hal ini strategi kebijakan dalam pengangulangan kegiatan IUU-Fishing di perairan Indonesia dilakukan dengan analisis SWOT. Berdasarkan matrik SWOT yang telah diformulasikan, diketahui terdapat 9 (sembilan) strategi kebijakan yang dapat dilakukan untunk menanggulangi kegiatan IUU-Fishing di Indonesia. Berdasarkan faktor kepentingan dan prioritas, maka 9 (sembilan) strategi kebijakan tersebut dapat diuraikan menurut urutan prioritasnya, yakni sebagai berikut: (1) Penguatan armada penangkapan lokal di wilayah perairan Indonesia; (2) Peningkatan kegiatan pengawasan; (3) Memaksimalkan peran TNI AL, SATPOLAIR, dan lembaga-lembaga terkait dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan; (4) Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumberdaya perikanan; (5) Meningkatkan upaya pengimplementasian undang-undang tentang pengelolaan sumber daya perikanan secara menyeluruh dan kontinu; (6) Pemberian sanksi yang tegas guna memberikan efek jera kepada oknum pelanggaran bidang perikanan ; (7) Memperbaiki koordinasi dan hubungan antara instansi terkait dalam pengelolaan SDI di perairan Indonesia; (8) Pembangunan prasarana pelabuhan yang memadai di setiap pantai peraiaran Indonesia yang ramai aktivitas ekonominya; dan (9) Meningkatkan kerja sama regional dan internasional.


Oleh karena itu disarankan agar segera mengkaji kemungkinan untuk melaksanakan program-program rekomendasi FAO yang belum dilakukan di Indonesia; menetapkan proses adopsi suatu rencana aksi nasional dalam mekanisme penyusunan rencana kerja rutin di DKP melalui koordinasi Sekretariat Jenderal.; dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya pemantauan dan pengawasan terhadap wilayah perairan, khususnya ZEEI yang berbatasan langsung dengan negara lain.

[1] Gany, R. A. 2000. Pengembangan Sumber daya Manusia dalam Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan. Makalah Ilmiah. Prosidiing Konferensi Nasional II Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Lautan Indonesia. Makasar.

[2] Badan Riset Kelautan dan Perikanan. 2001. Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia. Pusat Riset Perikanan Laut Departemen Kelautan dan Perikanan – Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarata.

[3] Direktorat Jenderal Perikanan. 1994a. Evaluasi Pemanfaatan Sumber daya Ikan dalam Rangka Pengembangan dan Pengendaliannya. Departemen Pertanian. Jakarta.

[4] FAO Fisheries Department. 2002. Implementation of The International Plane of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 9. Rome, 122p.

[5] Nikijuluw, V.P.H. 2005. Politik Ekonomi Perikanan : Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan. Fery Agung Corporation (Feraco), Jakarta…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Menteri KKP Jangan Loyo Brantas Ilegal Fising

marak kapal asing yang ditahan diperairan natuna

Anambas-Departemen Kelautan dan Perikanan haruslah mampu menuntaskan segala persoalan yang menghadang, nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan. Beragam persoalan cenderung bersifat lintas sektoral dan telah membudaya di masyarakat sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, kemitraan, aliansi, kolaborasi antar komponen serta dilakukan secara berkesinambungan.


Meskipun beragam persolan belum mampu dituntaskan, setidaknyansejumlah keberhasilan lain patut juga kita perhatikan. Artinya, kita masih menaruh harapan pada sektor ini, apalagi bila beragam permasalahan yang menghadang mampu dituntaskan.

Seperti terlihat dewasa ini di ujung utara Indonesia Kondisi illegal fishing kembali marak di perairan Kabupaten Natuna. Karena itu, warga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk lebih gencar melaksanakan patroli laut untuk memberantas aksi illegal fishing yang dilakukan para nelayan asing, dan bukannya malah menarik kapal patrol KKP Hiu Macan dan menggantinya dengan kapal patroli perang.

Tokoh Masyarakat Anambas, Buyung Silin, menilai dengan sistim pengamanan oleh Kapal Perang dikuatirkan tidak dapat berjalan efektif menyisir kawasan ilegal fishing bahkan akan semakin marak pencurian ikan di perairan tersebut kepada media ini Pekan lalu di Anambas Provinsi Kepri menjelaskan.

Buyung menjelaskan teknologi kapal asing selelau lebih canggih baik dari kecepatan maupun sarana radar deteksi mereka lebih di unggulkan,Ujarnya.

“Ya kalau bisa kapal Hiu Macan hendaknya tidak ditarik ke pusat agar patroli ke kawasan illegal fishing dapat berlangsung lebih efektif,” ujar Buyung Silin.

Karena hampir 1/3 hasil tanggkapan Ikan Di perairan anambas hampir habis dikarenakan sisitim kerja Kapal Asing selalu mengunakan alat tangkap berupa pukat Harimau dan secara tidak langsung karang karang mampu disapu oleh Pukat tersbut.

Apa bila keamanan armada laut dan Udara kita tidak mampu dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih justru tidak mampu membendung maraknya terjadi pencurian Ikan

Malah malah dikawatirkan Oknum Petinggi militer bermain sehingga marak terjadi pencurian ikan.

Jangan sampai tumbuh suburnya mafia perikanan yakni meliputi , proses perizinan penangkapan ikan, pengawasan, pengelolaan dana tempat Pengelolaan Ikan dan Pelabuhan Perikanan.

Dijelaskan, maraknya illegal fishing karena lemahnya pengawasan dari petugas. Ini seakan menggambarkan pemerintah tidak peduli terhadap nasib nelayan lokal.

“Aksi pencurian ikan makin merajalela di kawasan Indonesia bagian utara yang dikenal dengan potensi ikan terbesar di Asia tenggara,” tambahnya.

Katanya, melimpahnya ikan di kawasan perbatasan membuat kapal ikan asing milik nelayan Thailand, Vietnam, Malaysia dan Cina sering masuk perairan Kepulauan Anambas untuk melakukan pencurian. Kapal-kapal yang dilengkapi dengan peralatan berupa Pukat Harimau, bisa mendapatkan 2.000 ton ikan per minggunya.

“Karena itu, warga berharap pemerintahan mempertimbangkan kembali kebijakan untuk menarik Kapal Hiu Macan dan menggantinya dengan kapal Perang,” katanya.

Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Nelayan Anambas (IKKNA), Tarmizi AJ, menambahkan, para nelayan Anambas mengeluhkan maraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing. Kehadiran nelayan asing tersebut jelas membuat hasil tangkapan nelayan lokal berkurang.

Selain itu, aktivitas illegal fishing ini juga dapat merusak ekosistem laut karena umumnya asing tersebut menggunakan jaring trol (sejenis pukat harimau).

”Kalau dibiarkan, maka nelayan kita akan sengsara,” kata Tarmizi.

Ujarnya, lemahnya pengawasan aktivitas illegal fishing saat ini menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang me-nonaktifkan operasional kapal KKP dan Kapal Patroli Hiu. Katanya, fungsi pengawasan ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak TNI Angkatan Laut (AL).

Lanjutnya, jika diperbandingkan maka hasil tangkapan pelaku illegal fishing oleh petugas KKP lebih maksimal, meski diibaratkan cuma bersenjatakan pisau dapur.

Menurutnya, masalah tersebut akan menjadi salah satu agenda utama pembahasan dalam Musyawarah Besar (Mubes) IKKNA. Target Mubes ini antara lain menelorkan rekomendasi supaya KKP kembali mengoperasikan kapal patroli Hiu, khususnya di wilayah Anambas. Jika tidak, perwakilan IKKNA berniat akan bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.


“Selain itu, sekitar 4.000 nelayan anggota IKKNA akan menggelar aksi damai menuntut agar KKP kembali mengoperasikan kapal pengawasnya, khususnya untuk wilayah Anambas dan sekitarnya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Tarempa, Alpian, membenarkan jika pengawasan dari aktivitas illegal fishing di Anambas berkurang. Namun apa penyebabnya, Alpian enggan membeberkan.

Sementara itu, Bupati Anambas, Tengku Muktaruddin, berjanji akan memperjuangkan para nelayan Anambas agar Kapal Hiu Macan agar tetap eksis melakukan patroli di perairan perbatasan.

“Bila perlu keberadaan kapal perang justru memperkuat pertahanan,” ujarnya.


Katanya, pihaknya sudah berkordinasi dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan agar meninjau kembali keinginan menarik Kapal Hiu Macan dari Anambas mengingat eksistensi pengamanan Kapal Hiu Macan sangat efektif memberantas Ilegal fishing dan sangat membantu masarakat perbatasan utara Indonesia…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Mengungkap Fakta Indikasi Persekongkolan Penyidik Dis KP Kepulauan Selayar dengan Pelaku Illegal Fishing

Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, resmi menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kasus  illegal fishing yang melibatkan 4 orang warga Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu kepada aparat penyidik kejaksaan negeri.

Anehnya, barang bukti kasus illegal fishing yang ditangani langsung penyidik PPNS Dis KP Kepulauan Selayar, Andi Jaelani, SP tersebut, tampak belum juga diserahkan kepada aparat Kejaksaan Negeri Selayar yang menangani penuntutan para terdakwa.

Barang bukti berupa : 2 pelampung plastik bundar, dan 2 buah baskom ini terakhir terlihat pada hari Selasa, (28/9), pada salah satu ruangan di Kantor Dinas Kelautan & Perikanan setempat. Bahkan, gambar barang bukti sempat diabadikan salah satu wartawan media regional Sulsel yang hari itu, secara kebetulan sedang melakukan kegiatan peliputan kegiatan Seminar awal penelitian pengembangan kawasan desa pesisir berbasis budidaya perairan.


Belum diketahui pasti alasan, kenapa barang bukti ini tidak ikut diserahkan dalam pelimpahan berkas perkara kepada aparat penyidik kejaksaan negeri Selayar yang telah diserah terimakan sejak bulan Juli 2010 kemarin.

Terkait persoalan ini, Ketua Forum Peduli Selayar, Arsyil Ihsan mencium adanya indikasi persekongkolan antara penyidik Dis KP dengan para nelayan pelaku illegal fishing di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dis KP Kepulauan Selayar harusnya segera menuntaskan persoalan pelanggaran tindak pidana hukum yang terindikasi telah mengarah ke persoalan makelar kasus, tegas Arsyil. Pihak FPS sendiri, saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan fakta untuk menguatkan alibi persekongkolan serta kesan makelar kasus yang melatar belakangi persoalan tindak pidana pencurian sumber daya laut secara tidak ramah lingkungan itu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tumpas Mafia bersenjatakan pisau dapur

REP | 04 January 2011 | 00:47148  11   2 dari 3 Kompasianer menilai Aktual

kapal Perang Milik TNI sedang bersandar di Anambas

Departemen Kelautan dan Perikanan haruslah mampu menuntaskan segala persoalan yang menghadang, nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan. Beragam persoalan cenderung bersifat lintas sektoral dan telah membudaya di masyarakat sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, kemitraan, aliansi, kolaborasi antar komponen serta dilakukan secara berkesinambungan.

Meskipun beragam persolan belum mampu dituntaskan, setidaknyansejumlah keberhasilan lain patut juga kita perhatikan. Artinya, kita masih menaruh harapan pada sektor ini, apalagi bila beragam permasalahan yang menghadang mampu dituntaskan.

Dewasa ini di ujung utara Indonesia Kondisi illegal fishing kembali marak di perairan Kabupaten Natuna. Karena itu, warga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk lebih gencar melaksanakan patroli laut untuk memberantas aksi illegal fishing yang dilakukan para nelayan asing diperairan indonesia, dan bukannya malah menarik kapal patrol KKP Hiu Macan dangan mengganti kapal patroli perang sebagai sarana tangkap pembalak Ilegal fising.

kepada media ini Pekan lalu di Anambas Provinsi Kepri menjelaskan Tokoh Masyarakat Anambas, Buyung Silin, menilai dengan sistim pengamanan oleh Kapal Perang dikuatirkan tidak dapat berjalan efektif menyisir kawasan yang dianggap sebagai lahan empuk bagi para ilegal fishing bahkan akan semakin marak pencurian ikan di perairan tersebut.

Buyung menjelaskan teknologi kapal asing selelau lebih canggih baik dari kecepatan maupun sarana radar deteksi mereka lebih di unggulkan,Ujarnya.

“kalau bisa kapal sehendaknya Hiu Macan tetap beroperasi tidak ditarik ke pusat agar patroli ke kawasan illegal fishing dapat berlangsung lebih efektif,”Imbuh Buyung Silin.

Karena hampir 1/3 hasil tanggkapan Ikan Di perairan anambas hampir habis dikarenakan sisitim kerja Kapal Asing selalu mengunakan alat tangkap berupa pukat Harimau dan secara tidak langsung karang karang mampu disapu oleh Pukat.


Apa bila keamanan armada laut dan Udara kita tidak mampu dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih justru tidak mampu membendung maraknya terjadi pencurian Ikan

Malah malah dikawatirkan Oknum Petinggi militer bermain sehingga marak terjadi pencurian ikan.

Jangan sampai tumbuh suburnya mafia perikanan yakni meliputi , proses perizinan penangkapan ikan, pengawasan, pengelolaan dana tempat Pengelolaan Ikan dan Pelabuhan Perikanan.

Dijelaskan, maraknya illegal fishing karena lemahnya pengawasan dari petugas. Ini seakan menggambarkan pemerintah tidak peduli terhadap nasib nelayan lokal.

“Aksi pencurian ikan makin merajalela di kawasan Indonesia bagian utara yang dikenal dengan potensi ikan terbesar di Asia tenggara,” tambahnya.

Katanya, melimpahnya ikan di kawasan perbatasan membuat kapal ikan asing milik nelayan Thailand, Vietnam, Malaysia dan Cina sering masuk perairan Kepulauan Anambas untuk melakukan pencurian. Kapal-kapal yang dilengkapi dengan peralatan berupa Pukat Harimau, bisa mendapatkan 2.000 ton ikan per minggunya.

Yang sanggat ekstimnya dikatakan Buyung , para nelayan terutama Thailan cukong istilah kepala kapal kepada Anak Buah Kapal(ABK)tidak segan segan membunuh dikala kru kapal yang kedapatan bermasalah atau dalam kondisi sakit menggingat perjalanan kapal tersebut sanggat lama di tenggah samudra laut cina selatan.penemuan mayat

“Menjadi hal yang bisa bagi warga di anambas kala sedang maraknya Ilegal Fising saat maraknya pencurian ikan tidak sedikit dijumpai mayat hanyut hingga di bibir pantai anambas ”,Imbuhnya.

Disamping resiko yang diterima para pambalak Ikan ,ABK-Red pada umumnya residivis dari Tahilan yang senggaja diberdayakan untuk bekerja sebagai penagkap Ikan ilegal,”Saya sanggat tahu persis kejadian karena kala itu tahun 2000 saya sebagai penyambung lidah dari pengusaha thilan yang terbentur pengurusan Dokumen saat kapal dalam masalah di perairan Indonesia”.Imbunya menceritakan.

“Karena itu, warga berharap pemerintahan mempertimbangkan kembali kebijakan untuk menarik Kapal Hiu Macan dan menggantinya dengan kapal Perang,”Timpal buyung.

Tempat berbeda Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Nelayan Anambas (IKKNA), Tarmizi AJ, menambahkan, para nelayan Anambas mengeluhkan maraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing. Kehadiran nelayan asing tersebut jelas membuat hasil tangkapan nelayan lokal berkurang.

Selain itu, aktivitas illegal fishing ini juga dapat merusak ekosistem laut karena umumnya asing tersebut menggunakan jaring trol (sejenis pukat harimau).


”Kalau dibiarkan, maka nelayan kita akan sengsara,” kata Tarmizi.

Lebih lanjut dikatakan, lemahnya pengawasan aktivitas illegal fishing saat ini menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang me-nonaktifkan operasional kapal KKP dan Kapal Patroli Hiu. Katanya, fungsi pengawasan ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak TNI Angkatan Laut (AL).

Lanjutnya, jika diperbandingkan maka hasil tangkapan pelaku illegal fishing oleh petugas KKP lebih maksimal, meski diibaratkan cuma bersenjatakan pisau dapur.

Masalah tersebut akan menjadi salah satu agenda utama pembahasan dalam Musyawarah Besar (Mubes) IKKNA. Target Mubes ini antara lain menelorkan rekomendasi supaya KKP kembali mengoperasikan kapal patroli Hiu, khususnya di wilayah Anambas.

Jika tidak, perwakilan IKKNA berniat akan bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.“Selain itu, sekitar 4.000 nelayan anggota IKKNA akan menggelar aksi damai menuntut agar KKP kembali mengoperasikan kapal pengawasnya, khususnya untuk wilayah Anambas dan sekitarnya,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Tarempa, Alpian, membenarkan jika pengawasan dari aktivitas illegal fishing di Anambas berkurang. Namun apa penyebabnya, Alpian enggan membeberkan.

Sementara itu, Bupati Anambas, Tengku Muktaruddin, berjanji akan memperjuangkan nasib para nelayan Anambas agar Kapal Hiu Macan agar tetap eksis melakukan patroli di perairan perbatasan bila perlu berdampingan dengan kapal perang NKRI memperkuat keamanan laut.Ujarnya.

“Tangkapan dari HIU MACAN KKP”

“Bila perlu keberadaan kapal perang justru memperkuat pertahanan,” ujarnya.

Katanya, pihaknya sudah berkordinasi dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan agar meninjau kembali keinginan menarik Kapal Hiu Macan dari Anambas mengingat eksistensi pengamanan Kapal Hiu Macan sangat efektif memberantas Ilegal fishing dan sangat membantu masarakat perbatasan utara Indonesia……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bila Dentuman Bom Jadi Merk Kegiatan Terorisme dan Proposal Infratruktur yang Mendesak

REP | 26 July 2011 | 09:5747  0   Nihil

Suara menggelegar dari arah laut dikawasan nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini masih terus terlaksana oleh mereka yang kemudian di beri merek pelaku Illegal Fishing. Malah saat ini bukan saja di kawasan terlindungi tersebut namun telah merambah ke wilayah kepulauan lainnya.  Belum  ada pengawas dan belum ada sistem yang manjur dalam mengatasi kegiatan para nelayan ini hingga tuntas dan berhenti.

Dalam teori laporan para pengawas yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah pertahun,  mungkin menuliskan bahwa nelayan  Lokal Selayar saat ini telah berhenti dan mulai menyadari akibat dari menangkap ikan dengan bom dan bius, namun grafik kegiatan illegal fishing tidak menurun karena pelaku ternyata berasal dari luar wilayah Kepulauan Selayar, ini laporan yang mungkin saat ini dapat kita ketahui dan upaya yang sementara dilakukan adalah melaksanakan peningkatan aktivitas patroli yang kemudian disusul dengan bundel proposal pengadaan barangdan jasa terhadap akibat peningkatan patroli laut yang sangat membutuhkan infrastruktur boat and satelite gps sebagai kelengkapan personil dalam pelaksanaan patroli. Bila ini alasan maka tentu saja sangatlah beralasan bagi pemerintah untuk menerimanya, dan bila kemudian fasilitas tersebut kelak sangat bermanfaat bagi perkembangan kawasan dibidang lainnya. Misalnya pariwisata dan tourisme ke kawasan tersebut.

Mendengar dan menonton media-massa nasional di layar kaca terkait peledakan bom disejumlah tempat telah menjadi penyebab hilangnya nyawa manusia yang saat ini sangat diburu oleh negara. Malah negara kemudian membentuk tim khusus dalam penanganannya yang  pada kesimpulan sementara,bahwa dentuman bom adalah momok  yang termasuk dalam ciri dan kegiatan yang kerap dilakukan oleh mereka yang berpraktek terorisme, dan yang paling penting adalah bahwa praktek terorismelah  yang paling diburu oleh negara saat ini dengan segala kemampuan tentunya. Lantas bagaimana dengan dentuman bom yang ada di kawasan nasional Takabonerate Selayar Sulawesi-selatan ? Apakah juga masuk dalam katagori praktek terorisme dan menjadi momok menakutkan yang juga diburu oleh negara  ?  Ataukah Perlu ada pembentukan Tim Khusus dalam penanganannya ?   entahlah”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pernyataan Sikap: Forum Peduli Selayar (FPS)

PERNYATAAN SIKAP

Sebagai dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memberantas Illegal Fishing dan Pelaku Perusak Lingkungan Hidup di kab.Kepulauan Selayar Sulawesi-Selatan.

Dengan ini menyatakan:

Mengutuk keras kegiatan illegal fishing dan kegiatan destraktif lainnya, serta segala kegiatan yang mengancam kelestarian Lingkungan Hidup termasuk Eksploitasi dan Penambangan yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengecam Para pelaku, Mafia yudisial back up, serta mereka yang mencari Benefit self dalam upaya pemberantasannya.

Meminta Penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas bagi para pelaku dan Back up personnya.


Mendesak kepada WAHANA LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL (WALHI) untuk segera membentuk dan memberi mandat kepada pemerhati lingkungan di kabupaten Kepulauan selayar dalam melakukan kegiatan advokasi terhadap lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Meminta World Nations Organisasion (PBB) untuk segera membuka mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Kab.Kepulauan Selayar.

Demikian pernyataan sikap kami.

Benteng , 05 Juni 2010

A R S Y I L I H S A N

K e t u a  U m u m


Dan Lantamal VI Kecewa Pada Takabonerate

REP | 27 August 2010 | 05:3335  0   Nihil

Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama Bambang Wahyudin mengaku kecewa dengan kondisi Taman Laut Nasional Taka Bonerate, Selayar, Sulsel, karena tidak seperti yang dipromosikan ke dunia internasional.

“Pada ekspedisi Taka Bonerate yang digelar baru-baru ini, kami sedikit kecewa karena potensi laut yang dibesar-besarkan di dunia, mungkin akan tinggal nama, jika tidak direhabilitasi secepatnya,” kata Bambang menanggapi potensi terumbu karang di Taka Bonerate di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, ekspedisi Taka Bonerate dengan bantuan kapal Angkatan Laut Oktober 2009, ternyata banyak menyisakan kekecewaan pengunjungnya. Hal tersebut disebabkan terumbu karang dan potensi laut lainnya sudah banyak yang rusak, sehingga keindahan alam bawah laut sudah sulit ditemukan.

Kerusakan potensi laut di sekitar Kawasan Taka Bonerate itu umumnya disebabkan oleh aksi pemboman ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk yang melakukan pencurian ikan (illegal fishing).

Berkaitan dengan hal tersebut, Bambang mengatakan, perlunya pembinaan dan penyadaran bagi masyarakat untuk mengelola laut secara benar, khususnya bagi nelayan tangkap agar tidak melakukan pembobaman atau pembiusan ikan.

“Di sisi lain, harus diakui pula bahwa keterbatasan personil untuk mengawasi perairan juga menjadi pemicu terjadinya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di lapangan,” katanya. Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan diketahui, rata-rata kerugian negara mencapai Rp. 36,5 triliun pertahun akibat pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Penanganan | The Manuscript Collection Being Alert Data And News …

gheleaks.wordpress.com/tag/penanganan/ - Tembolok27 Jul 2011 – Aktivitas Bom dan Bius Ikan Di Kawasan Selayar Perlu Penanganan Bak Teroris … oleh mereka yang kemudian di beri merek pelaku Illegal Fishing. … bom yang ada di kawasan nasional Takabonerate Selayar Sulawesi-selatan ? … hanya tampil lewat saja ujar Arsil Ihsan ketua umum FPS kepada seluruh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gawat..!! Kapal Asing Curi Ikan, Awaknya Tembakkan Senjata Ke Petugas

www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=98626&i=5… - Tembolok20 Sep 2010 – Pencurian Ikan di Kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate, … Arsil Ihsan - Sulawesi Selatan, Sejumlah kapal berbendera asing, setiap malamnya melakukan penangkapan … Pemkab Selayar Bertekad Berantas Illegal Fishing …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Media Selayar: LINGKARAN SETAN DALAM SISTEM PENGAWASAN

radiocontrend.blogspot.com/…/lingkaran-setan-dalam-sistem-pen… - Tembolok4 Mei 2011 – Oleh : Arsil Ihsan Sumber informasi dan komunikasi dalam kebutuhan … Takabonerate yang diduga digunakan untuk kegiatan illegal fishing. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FORUM PEDULI SELAYAR: 04/01/2011 - 05/01/2011

forumselayar.blogspot.com/2011_04_01_archive.html - Tembolok29 Apr 2011 – … para pelaku illegal fishing dikawasan perairan laut selayar menjadi buah bibir di … Kapal Asing Kerap Curi Ikan Di Taman Laut Takabonerate Selayar ….. sepertinya hanya tampil lewat saja ujar Arsil Ihsan ketua umum FPS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MCS Coremap Selayar Gagal Tangkap Pelaku Illegal Fishing

radiocontrend.blogspot.com/…/mcs-coremap-selayar-gagal-tangk… - Tembolok22 Nov 2010 – MCS Coremap Selayar Gagal Tangkap Pelaku Illegal Fishing ….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORUM PEDULI SELAYAR: 04/01/2011 - 05/01/2011

forumselayar.blogspot.com/2011_04_01_archive.html - Tembolok29 Apr 2011 – … para pelaku illegal fishing dikawasan perairan laut selayar menjadi buah bibir di … Kapal Asing Kerap Curi Ikan Di Taman Laut Takabonerate Selayar ….. sepertinya hanya tampil lewat saja ujar Arsil Ihsan ketua umum FPS ………………………………………………………………………………………………………..

Perdagangan Ikan Hidup yang Disinyalir Hasil Ilegal Fishing di …

hukum.kompasiana.com/…/perdagangan-ikan-hidup-yang-di-sin… - TembolokPerdagangan Ikan Hidup yang Disinyalir Hasil Ilegal Fishing di Wilayah ……………………………………………………………………..

Berita Terbaru Tentang Maraknya Kegiatan Illegal Fishing di …

selayarterkini.wordpress.com/…/berita-terbaru-tentang-maraknya…………………………………………………………………………

Tembolok 9 Mei 2011 – Kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan liar (illegal fishing) makin marak di Selayar. Pemerintah setempat meminta ……………………………………………………………………………………………………………..
Dinformasikan Bahwa Bom Ikan Meledak Ditubuh … - Selayar E.Free

redaksiselayar.blog.com/archives/282/ - Tembolok1 hari yang lalu – Bukti Baru Bahwa Kegiatan Illegal Fishing Masih Terus Terjadi Di Laut Selayar Soal kegiatan illegal fishing kerap menjadi hal yang remeh dan ……………………………………………………………………………………

Illegal Fishing Rusakkan Taman laut Takabonerate | Selayar E.Free

redaksiselayar.blog.com/archives/38/ - Tembolok1 Apr 2011 – Sebanyak 85 persen dari 535.000 hektar luas terumbu karang di …

Tampilkan hasil lainnya dari blog.com

Pangkep, Takalar, Selayar Rawan Illegal Fishing • IUU Fishing …………………………………………………………………………………..

www.kkp.go.id/…/Pangkep-Takalar-Selayar-Rawan-Illegal-Fishi… - Tembolok27 Mei 2008 – Pangkep, Takalar, Selayar Rawan Illegal Fishing. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan perairan Pangkep paling ……………………………………………………………………………………………………………

Fajar Online - Illegal Fishing Marak di Selayar

www.fajar.co.id › Local News › Sulsel - Tembolok4 Apr 2011 – SELAYAR — Kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan liar (illegal fishing) makin marak di Selayar. Pemerintah …

Tabloid Selayar Online: Illegal Fishing Marak di Kabupaten ………………………………………………………………………………………………………
tabloidselayar.blogspot.com/…/illegal-fishing-marak-di-kabupate… - Tembolok9 Mei 2011 – Kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan penangkapan ikan liar (illegal fishing) makin marak di Selayar. Pemerintah setempat meminta …………………………………………………………………………………………………………

Tabloid Selayar Online: Illegal Fishing Rusakkan Taman laut ………………………………………………………………………………………
tabloidselayar.blogspot.com/…/illegal-fishing-rusakkan-taman-la……………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tembolok1 Apr 2011 – Belida yang melayari selat selayar dari pelabuhan Pamatata tujuan pelabuhan Bira … ………………………………………………………………….

Illegal Fishing Rusakkan Taman laut Takabonerate ……… dst ……………..





Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi
 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR