Selayar
Home » » Dana BOS Sulsel Selayar Terendah

Dana BOS Sulsel Selayar Terendah

Penulis Media Selayar on Kamis, 29 Desember 2011 13.24.00

MEDIA SELAYAR. Pemerintah pusat memberikan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp926 miliar kepada 24 kabupaten/kota di Sulsel 2012. Anggaran tersebut akan dicairkan minggu pertama Januari 2012. Kota Makassar mendapat dana BOS tertinggi dari kabupaten/ kota lainnya di Sulsel, sebesar Rp131 miliar. Dana Bos terendah adalah Kab Kepulauan Selayar, sebesar Rp13,6 miliar. Jumlah dana BOS tersebut meningkat sebesar Rp288 miliar dari anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar Rp638 miliar.Hanya saja, dari Rp926 miliar ini, Sulsel hanya bisa mencairkan Rp880 miliar, selebihnya merupakan dana cadangan.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel A Patabai Pabokori mengungkapkan,setiap tahunnya pemerintah pusat menyiapkan dana cadangan untuk BOS di setiap provinsi. Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tidak terdatanya seluruh siswa SD hingga SMP. Untuk mekanisme pencairannya, kas umum negara akan menyalurkannya ke kas daerah Pemprov Sulsel, selanjutnya diteruskan ke rekening kepala sekolah (kasek) di 24 kabupaten/ kota, tanpa melalui kas kabupaten/kota.

Khusus SD di Makassar, dialokasikan sebesar Rp87 miliar,sedangkan tingkat SMP Rp43,9 miliar. Sedangkan daerah yang paling sedikit menerima alokasi dana BOS yakni Selayar. Jumlah siswa SD yang menerima bantuan pemerintah pusat di kabupaten tersebut sebanyak 16.732 orang,dan SMP 5.488 siswa. Patabai merinci, secara keseluruhan, siswa SD di Sulsel yang mendapatkan BOS sebanyak 1.053.697 siswa, dengan anggaran Rp611 miliar, sedangkan SMP 397.772 siswa yang dananya sebesar Rp269 miliar. Di tingkat SD setiap siswa memperoleh alokasi Rp580 ribu/siswa per tahunnya, dan tingkat SMP Rp710 ribu/siswa per tahunnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel A Patawari menjelaskan, siang kemarin pihaknya telah mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan dari kabupaten/kota untuk menandatangani memory of understanding (MoU) terkait pencairan dana BOS. Dia menambahkan, untuk pengawasan, pihaknya mempercayakan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, ditambah pengawasan melekat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (seputar-indonesia.com, Rabu, 28 Desember 2011) (*)


Bila terdapat kekeliruan dalam penulisan silahkan Kontak Redaksi kami Untuk Klarifikasi

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar