TOP THIS BLOG

Selayar. Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

MediaSelayar

Medianya Orang Selayar

Bagaimana menelusuri pantai pasir putih disepanjang pesisir pantai barat Selayar ?

Penulis Media Selayar TV on Minggu, 30 Mei 2010 | 02.25.00

Bagaimana menelusuri pantai pasir putih disepanjang pesisir pantai barat Selayar ?
BACA LENGKAP MOTO GP 2017

Jibril: Saya Jurnalis, Bukan Teroris!

Penulis Media Selayar TV on Jumat, 28 Mei 2010 | 13.37.00


Jibril: Saya Jurnalis, Bukan Teroris!
BACA LENGKAP : 5 Camat Selayar Di Sumpah Menjadi PPATS 


Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati

MEDIA SELAYAR. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity). Sampai saat ini 90 jenis flora dan 176 fauna di Pulau Sumatera terancam punah. Populasi orang-utan di Kalimantan menyusut tajam, dari 315.000 ekor di tahun 1900 menjadi 20.000 ekor di tahun 2002.

Hutan bakau di Jawa dan Kalimantan menyusut tajam, disertai rusaknya berbagai ekosistem.

Gambaran tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kritis berdasarkan Red Data Book IUCN (International Union for the Conservation of Nature.

Di sisi lain, pelestarian plasma nutfah asli Indonesia belum berjalan baik. Kerusakan ekosistem dan perburuan liar, yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat, menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia (*)

Sorotan Pada Anggaran Studi Banding DPR

MEDIA SELAYAR. Sorotan Pada Anggaran Studi Banding DPR PolitikIndonesia.com: Studi banding anggota DPR ke luar negeri kali ini kembali jadi sorotan. Program yang diselenggarakan untuk peningkatan kualitas dinilai tidak jelas. Pasalnya, tidak ada pelaporan yang dilakukan Dewan tiap kali usai melakukan kunjungan ke mancanegara.

Sedangkan anggaran untuk itu cukup besar. Dari data yang diungkap data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggaran Dewan untuk melakukan studi banding ke luar negeri pada tahun 2010 mencapai Rp 122 miliar.

Dana itu digunakan untuk melakukan 58 kunjungan ke 20 negera. Kritikan dilontarkan oleh Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parleman Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. “Selama ini tidak ada korelasi langsung antara studi banding dan kebijakan yang dihasilkan. Apalagi tidak ada laporannya, itu berarti cuma jalan-jalan. Mending dihentikan,” kata dia, Jumat, (12/02). Siang

Berpandangan, untuk perbaikan kapasitas anggota Dewan, sebaiknya dibentuk sistem pendukung. Misalnya, membuat dewan pakar yang akan memberi pengayaan kepada anggota Dewan secara berkala. “Misalnya pelatihan khusus bagi perancang UU. Dan dibuat budget centre.

Ada badan yang memang mengumpulkan pakar di bidang anggaran,” kata dia. Dengan demikian, lanjutnya, Dewan tidak dibohongi pemerintah lagi terkait anggaran pesawat kepresidenan, pagar istana dan mobil dinas pejabat negara. “Jadi DPR bisa membuat rancangan anggaran alternatif untuk perbandingan,” jelas Salang. Salang khawatir, jika alokasi miliaran rupiah untuk plesiran anggota Dewan itu dilaksanakan, maka akan menambah citra buruk bagi Dewan. “Mereka memperburuk citranya sendiri dengan menambah anggaran.

Padahal masyarakat sudah pernah mengkritik habis soal ini,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz mengaku belum mengecek perihal kebenaran data alokasi anggaran sebesar Rp 122 miliar. “Kita masih mengecek data itu. Kalau mau proporsional, harusnya cek juga anggaran pemerintah, menteri,” kata dia, Jumat (12/02).

Aziz mengatakan alokasi anggaran sudah disetujui oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang juga dijabat Ketua DPR Marzuki Alie. Dikatakannya, total anggaran untuk DPR dalam APBN 2010 adalah Rp 1,9 triliun.

Dengan demikian alokasi anggaran kunjungan ke luar negeri DPR adalah sekitar 6 persen. “Kalau 6 persen anggaran itu kaitannya dengan peningkatan kapasitas, gimana?” kata Aziz yang setuju memang harus ada ukuran atas peningkatan kapasitas itu.

Ia menjelaskan, saat ini, dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan pemerintah, Dewan memang sudah seimbang dengan pemerintah dalam tataran wacana. Namun, untuk hal teknis Dewan masih di bawah pemerintah. “Itu salah satunya perlunya (kunjungan ke luar negeri),” ujarnya. (*)

Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan.


MEDIA SELAYAR. Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan. Banyak wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Secara geografis Indonesia terletak di atas tiga lempeng aktif besar dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. 

Disamping itu, juga merupakan wilayah pertemuan arus panas dan dingin yang berada di sekitar Laut Banda dan Arafura. Kondisi ini, dari satu sisi, menggambarkan begitu rentannya wilayah Indonesia terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami dan taufan. 

Apabila tidak disikapi dengan pengembangan sistem kewaspadaan dini (early warning system) maka bencana alam tersebut akan mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan infrastruktur prasarana publik yang telah dibangun; seperti yang terjadi di NAD, Sumatra Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. 

Dalam jangka menengah ini, pengembangan kebijakan sistem mitigasi bencana alam menjadi sangat penting, yang antara lain melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu membantu mengurangi dampak negatif bencana tersebut. 

Disamping itu, dukungan pemahaman akan “kawasan rawan bencana geologi” (Geological Hazards Mapping) perlu dipetakan secara baik, dan rencana tata ruang yang disusun dengan memperhitungkan kawasan rawan bencana geologi dan lokasi kegiatan ekonomi, serta pola pembangunan kota disesuaikan dengan daya dukung lingkungan lokal. 

Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan adalah pembangunan sabuk alami (hutan mangrove dan terumbu karang) di wilayah pesisir. (*)

PILKADA DAN PENTINGNYA POLITICAL MARKETING STRATEGY


PILKADA, DAN ,PENTINGNYA, POLITICAL, MARKETING ,STRATEGY
PILKADA DAN PENTINGNYA POLITICAL MARKETING STRATEGY

Political Marketing Terabaikan oleh Teori Dagang Sate dengan Planning Jual Beli Suara

Tidak dipungkiri bahwa Pilkada adalah suatu pristiwa politik, namun proses dan hasil Pilkada dapat pula dicapai melalui analisis mekanisme pasar dan pendekatan makro-mikro ekonomi. Mensukseskan Pilkada (KPUD) dan memenangkan Pilkada (kandidat Gubernur/Bupati/Walikota) membutuhkan analisis untung rugi dan kalkulasi ekonomi yang akurat yakni bagaimana mengurangi resiko-biaya sosio-ekonomi dan sosio-politik.

Efisiensi penting dalam berbagai bidang baik dalam pelaksanaan Pilkada (KPU/Desk Pilkada) maupun cara memenangkan Pilkada (kandidat/ koalisi/non koalisi partai pendukung). Tim sukses kandidat Pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”).

Hal ini diperlukan agar Pilkada dapat dilaksanakan secara efisien bukan sekedar efektif dengan mengurangi beban (”economic burdens”) dibandingkan dengan manfaat politik (”political benefits”). Dua kerugian dan kemubaziran yang timbul pertama pelaksanaan Pilkada tidak dijalankan dengan efisien dan yang kedua biaya ekonomi dan ongkos politik dari kandidat Gubernur/Bupati/ Walikota akan semakin besar.

Efisiensi Pilkada baik secara institusional (beban anggaran KPUD/Desk Pilkada) maupun personal (dana kampanye dan sosialisasi Kandidat) baru dapat dicapai apabila proses dan hasil yang diterima di Pilkada (”political process and outputs”) menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses produksi ekonomi (”economic process and commercial products”).

Oleh karenanya yang dibutuhkan oleh kandidat adalah adanya tim sukses yang mampu mensimultankan antara keuntungan socio-politik dengan biaya ekonomi yang dikeluarkan. Namun demikian, pada akhirnya demi kemenangan sebagai tujuan akhir kandidat sering faktor efisiensi/berdayaguna menjadi prioritas kedua yang penting berhasilguna/efektif memenangkan Pilkada bahkan adakalanya dengan cara apapun atau menghalalkan semua cara.

Ketokohan dan Strategi Marketing Politik

Sebagai bahagian dari proses ”politico-economicizing” telah terjadi pergeseran pola manajemen politik dari dominasi institutional (Pemerintah dan Partai Politik) ke ”consumer oriented” yakni kekuatan massa (”people power”) melalui partisipasi sosial. Masyarakat sebagai konsumen politik akan membeli produk politik yang dianggap menguntungkan.

Memilih kandidat sama dengan membeli barang. Oleh karenanya, promosi, sosialisasi dan ”uji petik” kandidat yang akan dipilih sama dengan barang yang akan dipakai. Di sini kualitas kandidat menjadi faktor utama, dan pentingnya ketokohan dan panutan.

Ketokohan yang dapat membaca maunya pemilih (”mind reading”), beremphati dengan menunjukkan simpati kepada pemilih potensial dan pendukung emosional. Ketokohan juga diwujudkan pada pola pikir kewajaran dengan memperlakukan massa pendukung dan penentang kita secara proporsional. dan berkemampuan membangun dialog interaktif dengan cara lebih banyak mendengar apa mahunya konstituan.

Apabila mampu membangun suasana dialogis yang berkesinambungan, maka kandidat akan mampu menangkap peluang “pasar pemilih potensial” yang di hari “H” akan menjadi pemilih efektif. Adalah wajar jika kandidat menggunakan berbagai cara untuk membuka akses pada sumber daya politik berupa pusat informasi (”information desk”) bagi yang mempromosikan kandidat yang dijalankan oleh tim sukses.

Terbentuknya berbagai “center, club, front aksi,” yang dibangun dan disponsori oleh kandidat merupakan upaya-upaya mencari cara dan format yang tepat sehingga melalui R & D (”Research and Development”) ini diharapkan dapat menghasilkan data akurat tentang pemetaan politik diri dan lawan.

Dalam konteks seperti ini faktor partai pendukung menjadi ”essential but not enough” yakni penting tetapi tidak cukup menjamin, karena ketokohan kandidat akan menentukan karena yang dijual bukan partai tetapi kandidat. Memang Pilkada berindikasi mengiring proses rekrutmen pimpinan politik ke kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) bukan melalui perpanjangan partai yang dalam kamus politik dikenal ”kedaulatan partai” (partycracy).

Mengedepankan visi dan misi yang marketable, merupakan koridor tuntutan yang akan dicapai dalam upaya menarik hati pemilih sebagai kustomer. Untuk itu diperlukan memfokuskan pengalokasi potensi sumber suara pendukung politik dengan strategi membangun image kandidat.

Berbagai potensi kandidat dipasarkan dengan menggunakan “merek” yang mudah dikenal (”marketable branding”) yang melekat/inherent pada diri kandidat. Keunggulan kandidat menjadi produk yang mudah dijual (”saleable candidate”) melalui sarana promosi, memanfaatkan berbagai sarana (”political market places”). Sebahagian kandidat ada yang melakukukan riset pasar untuk mencari kantong-kantong pendukung tradisional/basis massa loyal dan pendukung potensial/basis massa rasional.

Menjual Kandidat sebagai Politik Kewirausahaan

”Political entrepreneurship” memang agak aneh di dengar mengingat konsep politik lebih ke ”cost centered” sedangkan entreperenur cenderung ke ”profit centered”. Koneksi politik dengan membangun ”political networking” melalui pendekatan analisis ekonomi sebagai basis ”political marketing” sangat penting.

Mendongkrak popularitas kandidat ke tataran atas (”political elites”)-suprastruktur politik dan bawah (”political grassroot”)-infrastruktur politik dalam sistem politik sangat diperlukan. ”Customer-driven politics” yakni menempatkan konstituan adalah raja akan mudah untuk mengidentifikasi platform pemasaran kandidat dalam tataran politik massa, potensi suara yang diplot yang dapat memberikan kontribusi positif pada pemenangan pemilih.

Membangun daya saing politik diperlukan sekaligus sebagai sarana (”market place”) memasarkan kapabilitas kepemimpinannya ke pemilih yang mereka bidik (target group) dengan berbagai desain politik sesuai dengan kondisi dan ekspektasi/harapan pemilih.

Pilkada sebagai suatu proses transaksi ”political trading” dalam jangka panjang dapat dikategorikan sebagai “political investment”. Agar tidak terjadi kolaborasi kohesif-negatif antara pemilih dengan kandidat setelah kemenangan dicapai yang akan syarat dengan politik balas budi (”rewarding politics”) dan berpotensi KKN, maka dibutuhkan adanya ”accountable politics:- yakni ethika politik yang diinstitusionalisasikan dengan kekuatan hukum positif bersangsi (”law enforcement”).

Jika tidak terbangun moral politik yang baik dan benar, maka sukses Pilkada hanya dalam pelaksanaan Pilkada (3 bulan) akan tetapi tidak menghasilkan pemimpin yang sukses membangun paska Pilkada (5 tahun). Jadi Pilkada bukan ditujukan hanya mendukung kondusifnya iklim politik jangka pendek dengan melihat Pilkada berjalan dengan aman, ternyata dapat kita lihat amannya Pemilu dan Pemilihan Presiden 2004 masih menyisakan kasus hukum di KPU dan berbagai hambatan struktural lainnya.

Paska Pilkada yang perlu dibangun adalah ”memagari” Gubernur/Bupati/ Walikota terpilih dengan pagar hukum sehingga arah pembangunan sesuai dengan koridor hukum positif dan tujuan moral sosial. Kandidat terpilih diharapkan mampu membangun hubungan dengan konstituan dalam jangka panjang dengan jaringan berskala trans-lokal.

Sangat memungkinkan apabila sukses menjadi Bupati/Walikota atas dukungan masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk mengabdi di tugas-tugas lebih besar. Seorang Walikota/Bupati yang sukses (memimpin dengan baik, dan mengelola administrasi dengan benar) maka akan mempermudah membangun political marketing untuk masuk ke bursa balon Gubernur bahkan menjadi Menteri.

Antagonistik politik “Black Campaigns”

Kandidat perlu memahami kondisi sosial sekarang untuk tujuan pemetaan dukungan dimasa mendatang. Analisis kondisi internal kandidat dan situasi ekternal diperlukan melalui input data socio-politik yang mampu memetakan basis massa secara politik (“politically demographic mapping”).

Analisis pesaing kandidat dan analisis basis pendukung cukup berpengaruh karena memetakan lawan sebagai “political competitors” jangan dilihat dari sisi negative tetapi ambil substansi positif. Hal ini diperlukan agar para “petarung politik” adalah mereka yang super-kualifai yakni pertarungan antara kandidat dari kategori terbaik dari yang terbaik (“the best of the best”).

Bukan hanya di sisi hukum para kandidat berhak karena telah mengikuti prosedural dan memenuhi persyaratan, akan tetapi yang lebih penting adalah karena mereka merupakan hasil proses seleksi (memilah dan memilih) dari berbagai bakal calon yang terbaik diantara sesamanya (“primus inter-pares”). Partai boleh mengabaikan kandidat potensial yang tidak terfasilitasi karena berbagai persyaratan dan kepentingan internal partai yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh kandidat potensial. Namun mereka bisa muncul menjadi calon independen-non partai.

Calon independen dapat meraih simpati dari kalangan pemilih non partisan yang cukup signifikan termasuk dari golongan putih (Golput). Mereka dapat dari kalangan antipati partai karena kecewa dengan kepengurusan yang ada dan sebagai akibat karena program partai yang sloganis-bombatis di saat Pemilu tetapi tidak terealisasikan. Belum lagi pola-pola sikap dan prilaku kader partai yang duduk di lembaga legislatif yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan massa pemilih.

Adalah sangat disayangi jika ada kecurangan dan upaya-upaya untuk berbuat dengan segala cara meskipun melanggar koridor hukum dan ethika berpolitik yang sehat hanya sekedar untuk menang. Padahal bagi kandidat yang menang, sesungguhnya secara politik populis telah mendapatkan kedekatan hati dengan rakyat yang mungkin telah terbangun cukup lama.

Kandidat yang kalah harus berani menempatkan dirinya sebagai figur lapis dua dan phenomena kekalahan adalah tidak lebih dari ”kemenangan yang tertunda” dari hasil yang telah ditetapkan oleh pemilih yang sesungguhhnya telah mereka tempatkan sebagai “political customers” tadi.

Namun adakalanya cara-cara non-elegen dan ”kampungan” diterapkan oleh kandidat yang sesungguhnya berpotensi untuk kalah, dan berpeluang kecil untuk mengalahkan lawan politiknya. Kita sangat familiar dengan jargon politik ”black campaigns” yang sesungguhnya bersifat antagonistik dan justru bisa meningkatkan rating popularitas orang yang diblack-campaingkan.

Cara kotor ini menjadi stigma atau noda dalam proses politik yang demokratis. Secara teoritis kampanye negatif hanya menghasilkan reaksi positif bagi orang yang dikampanye-negatifkan karena secara otomatis ”si objek” memperoleh nilai tambah dalam kampanye tak langsung (”indirect campaign”) atas dirinya.

Mereka dapat dikategorikan sebagai orang yang dianiaya dan teraniaya. Teori “look glass-self” yang berarti ”saya adalah apa yang orang lain lihat/pikirkan” terwujud di sini. Mereka yang mengkampanyekan negatif terhadap lawan politiknya dalam teori ini sesungguhhnya telah mengkampanyekan sifat negatif atas dirinya sendiri di hadapan publik atau justru lebih banyak menceritakan sisi buruk dirinya sendiri dibandingkan lawannya.

Permasalahannya, banyak kampanye negatif hanya muncul dalam bentuk informasi tampa mengetahui sumber pengirimnya, namun arahnya jelas ditujukan untuk mengecilkan seseorang agar orang lain yang didukungnya menjadi besar, kuat dan menang. Perlu dipahami bahwa sangat kecil kemenangan dicapai melaui cara-cara seperti ini.

Politik lokal Bermulti-dimensi

Memang secara politik praktis, Pilkada Propinsi Kepulauan Riau termasuk Batam dilaksanakan di tingkat lokal, tetapi mengingat ”sifat lokalitas Kepri dan Batam yang sudah ”go international”, maka aroma dan dinamika politik provinsial dan lokal juga akan berimplikasi pada efek global.

Jadi Pilkada di Kepri dan Batam jangan dianggap enteng hanya sebagai suatu proses politik reguler dan rutin karena ia akan berdampak pada ekonomi kosmopolitan yang telah dikembangkan. Secara geo-politik perlu disadari bahwa kamajuan ekonomi lokal di Kota Batam saat ini sudah mengalami internasionalisasi ke tataran pasar global. Adalah wajar apabila Pemerintah Singapura dan Kerajaan Negeri Johor-Malaysia bahkan dunia politik internasional juga mengamati phenomena politik dan proses pemantangan pesta demokrasi di Indonesia ini khususnya yang terjadi di wilayah perbatasan negara mereka.

Jadi bahwa Pilkada bukan hanya suatu proses politik sesaat dan setempat. Dalam dimensi waktu dan tempat jawabannya adalah ”ya/benar” bahwa Pilkada insya Allah sukses dilaksanakan di Propinsi Kepulauan Riau/Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan sukses dilaksanakan tepat waktu.

Namun dari sisi efek pada tataran ekonomi yang lebih luas dan politik yang mendalam masih perlu dipertanyakan. Sukses Pilkada bukan sekedar mampu melaksanakan berbagai tahapan sesuai dengan proses dan prosedural sebagaimana yang dipersyaratkan tetapi mampu menghasilkan pemimpin yang dapat mengisi makna dan maksud kenapa Pilkada dengan dana milyaran rupiah itu dibutuhkan.

Dalam perspektif politik moderen, adalah hal yang wajar dan normal jika memasukkan proses Pilkada pada analisis ”costs and benefits” yang menjadi konsep kunci untuk menemukan model yang sehat dan akurat serta bermanfaat dalam menentukan satu pilihan dari berbagai alternatif yang dianggap terbaik. Dalam kaitan ini, perlu dicermati sekali lagi bahwa Pilkada bukan semata-mata peristiwa politik, tetapi sudah masuk ke dimensi ekonomi dan dimensi-dimensi lainnya.

Konsekwensi logis dari institusionalisasi Pilkada ke dalam transaksi ekonomi, maka yang diperlukan adalah adanya penerapan prinsip-prinsip political management model yang moderen, terbuka, akuntabel, termasuk didalamnya adanya ”marketing strategy” yang efektif dan lagi efisien.

Hanya dengan cara inilah, pemborosan di tingkat kelembagaan (KPUD/Desk Pilkada) dapat ditekan dan pemubaziran dana oleh kandidat dapat diantisipasi. Perlu ditekankan bahwa Pilkada adalah hanya sebuah sarana dan wacana untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Kenapa kita harus habis-habisan, sampai kita harus kehabisan kehal-hal yang tidak habis-habisnya? Semoga.

Video, Pasien Dan Oknum Dokter Bertengkar di RSUD Selayar

WISATA BAHARI KABUPATEN SELAYAR

WISATA BAHARI KABUPATEN SELAYAR PANTAI BALOIYA : terletak di pesisir barat Pulau Selayar, tersedia resort dengan fasilitas penginapan, restaurant, scuba divind dikelola oleh PT Selayar Island Resort. Diakses 10 menit dari kota benteng atau 5 menit dari bandara Aroeppala

PANTAI BONE TAPPALANG : terletak di pesisir timur P Selayar, tersedia resort (PT Selayar Dive Resort) yang menyediakan jasa penyelaman, penginapan, restaurn. Atraksi wisata : sunbathing, snorkeling, diving, satwa langka(tarsius), biawak. 90 menit dari kota benteng.

PANTAI PINANG : tidak jauh dari P Bonetappalang, memiliki pasir putih, dan setiap tahun menjadi objek pesiar dan terletak sejauh 80 menit dari kota benteng.

PANTAI BATANG : terletak di pesisir timur P Selayar, tempat bermain penyu, berjarak 45 menit dari kota benteng.

TAMAN NASIONAL LAUT TAKABONERATE : memiliki luas 320.765 Ha, merupakan taman laut terbesar di Indonesia, berada di daerah segitga terumbu karang dunia, merupakan lempengan pertemuan bumi benua Asia dan Australia, diakses selama 1 jam dari pantai timur Selayar (Pelabuhan Pattumbukang). Sumber : Pemda Kabupaten Selayar

Ekosistem Laut Makin Hancur

MEDIA SELAYAR. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera.

Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity).

Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya.

Sementara itu, laju sedimentasi yang merusak perairan pesisir juga terus meningkat. Beberapa muara sungai di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa mengalami pendangkalan yang cepat, akibat tingginya laju sedimentasi yang disebabkan oleh kegiatan di lahan atas yang tidak dilakukan dengan benar, bahkan mengabaikan asas konservasi tanah.

Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian.

Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Sementara praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan ilegal (illegal fishing) serta penambangan terumbu karang masih terjadi dimana-mana yang memperparah kondisi habitat ekosistem pesisir dan laut.(*)

Barang Antik Diinvestigasi sebelum Dilelang

MEDIA SELAYAR. Barang Antik Diinvestigasi sebelum Dilelang Barang yang ditemukan dari dasar laut di sekitar perairan di Cirebon harusnya dilakukan investigasi dan diinventarisasi dengan betul. Jangan langsung dilakukan pelelangan.

Soalnya, dalam pelelangan itu ada aturannya. "Sebelum dilakukan lelang perlu diinventarisasi dan investigasi terhadap barang-barang antik itu," demikian dikemukakan Nicolaus Lumanauw PhD, lulusan Syracus State University Amerika Serikat, ditemui di sela-sela mengisi kegiatan workshop di Ballroom Hotel Santika, Bangka. Nicolaus mempertanyakan apakah para ahli arkeologi itu sudah selesai meneliti barang antik dari dasar laut itu.

Karena, menurutnya, harus diprediksi dulu dan memakan waktu yang panjang. "Harus diprediksi dulu, dan panjang urutan-urutannya. Yang jelas harus diketahui terlebih dahulu kenapa barang-barang itu dibawa sekian banyak. Itu bisa menjadi suatu studi untuk ke depan," ungkapnya.

Dijelaskan Nicolaus, semakin jauh tahu sejarah, maka semakin tahu juga ke depannya. "Yang perlu diperdalam kenapa pada zaman itu membawa barang begitu banyaknya ke Indonesia dan untuk apa. Apakah itu merupakan barang niaga," ujar Nicolaus.

Bahkan Nicolaus mengatakan bahwa barang yang dipajang di museum tidak ada barang yang asli. "Barang museum yang asli harus dimasukkan ke dalam lemari yang antibakar dan yang dipajang di museum merupakan replikanya saja," jelasnya. (*)


Sumber Energi Alternatif Pulau Pulau Kecil

MEDIA SELAYAR. Berada di pulau kecil tentu sumber daya pun tak seberapa. Meski begitu, bukan berarti terbatas pula sumber energi di sana. Dengan sumber energi surya yang telah banyak digunakan serta energi angin, pulau-pulau kecil, bahkan yang terpencil sekalipun, dapat mandiri memenuhi kebutuhan listriknya. Karena itu, ketika harga bahan bakar minyak melonjak dan cuaca buruk melanda, penduduk di pulau kecil bisa tenang-tenang saja. 

Penelitian yang dilakukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) pada sekitar 118 lokasi wilayah Nusantara ini menunjukkan sesungguhnya kekuatan angin tergolong lumayan untuk membangkitkan listrik. ”Tingginya potensi angin di kawasan kepulauan itu karena mendapat pengaruh angin dari benua Australia,” tutur Soeripno, mantan Kepala Bidang Konversi Energi Dirgantara Lapan. 

Namun, PLT Bayu skala besar, yaitu 10 kW ke atas, juga berpotensi dibangun di beberapa daerah, seperti Kabupaten Timor Timur Selatan dan Roten Ndau (NTT), Pulau Selayar (Sulawesi Selatan), dan Pulau Lombok (NTB). Pembangkitan listrik dengan kapasitas yang relatif besar hingga memungkinkan berinterkoneksi dengan jaringan PLN dapat dilakukan di daerah itu karena kecepatan anginnya sekitar 5-6 meter per detik per tahun. 

Selain aplikasi di Roten Ndau, uji coba PLT Bayu untuk kapasitas yang sama juga dilakukan di Samas dan Sandak di Yogyakarta dan Rumpin (Banten). Lapan juga membangun pompa air (7 kW) dan energi listrik skala kecil (1 kW) di Desa Kuwaru, Bantul, Yogyakarta, bekerja sama dengan pemda setempat. Percobaan pembangkitannya akan dilakukan di Samas, Yogyakarta, dan Purworejo, yang kecepatan anginnya sekitar 4,8-5,5 m/detik/tahun. 

Adapun SKEA 300 kW saat ini telah dibuat desain detailnya. Tahun depan juga akan dibangun prototipenya. Uji coba juga memungkinkan dilakukan di Samas dan Purworejo yang pada waktu tertentu kecepatan angin dapat mencapai 10-15 m/detik. Kincir angin atau SKEA saat ini memang tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik skala besar. 

Hal inilah yang membuat terhentinya proyek PLT Bayu di Jepara. Karena tingkat kebutuhan listrik yang meningkat di Jepara, ungkap Soeripno, menyebabkan pada tahun 1999 dilakukan relokasi fasilitas kincir angin di Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung, Jepara, ke berbagai daerah. Kapasitas PLT Bayu yang dibangun di desa itu mencapai 37,3 kilowatt, yang berasal dari 17 unit pembangkit listrik. 

Listrik sebesar ini dapat memasok kebutuhan listrik 160 kepala keluarga masing-masing sekitar 100 watt. ”Pembangkit listrik ini dibangun oleh Lapan ketika itu sudah menggunakan komponen dari dalam negeri. Hanya generator yang masih impor,” jelasnya. 

Relokasi SKEA dari Jepara dilakukan di beberapa daerah, yaitu sebanyak lima unit ke Pulau Karya di Kepulauan Seribu yang pengoperasiannya masih dipantau oleh Lapan hingga kini. Selain itu penggunaannya di darat untuk menyalakan dua lampu neon masing-masing berdaya 15 Watt dan televisi hitam putih berukuran 14 inci. 

Keterlibatan swasta dalam pengoperasian kincir angin untuk kebutuhan listrik dan pompa air, antara lain, terlihat di Nusa Penida dan Indramayu. Nusa Penida dibangkitkan PLT Bayu sebesar 7 x 80 kW untuk memasok listrik PLN. Pembangkit yang mulai berope- rasi tahun 2007 itu menggunakan teknologi dari Belanda, sedangkan untuk pompa air, kincir angin dipasang di Indramayu. (*)


Selayar Pulau Hata Karun

Penulis Media Selayar TV on Kamis, 27 Mei 2010 | 22.19.00

selayar
Illustrasi, Selayar Pulau Harta Karun
MEDIA SELAYAR. Jika Anda penggemar barang-barang antik seperti piring kuno, keramik kuno, gucikuno, pergilah ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang dapat ditempuh dengan penerbangan sekitar 45 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar ini diyakini menyimpan banyak barang antik peninggalan masa lalu. Barang antik ini, selain masih banyak yang terpendam di dasar laut, juga banyak yang dimiliki penduduk.

Menuju Benteng, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar, bisa ditempuh dengan penerbangan sekitar 45 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Namun, penerbangan dengan pesawat kecil cuma dua kali seminggu (Selasa dan Jumat). Akan tetapi, setiap hari bisa ke Selayar dengan menggunakan bus dari Makassar dengan perjalanan sekitar dua jam dan kapal laut sekitar tiga jam.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 132 pulau dan baru 26 pulau yang dihuni manusia. Luas wilayahnya 10.503,69 kilometer persegi (krn2), terdiri atas daratan seluas 1.357 km2 dan sisanya merupakan kawasan laut (9.146,66 km2). Lautan yang luas dan indah ini sangat memungkinkan pengembangan wisata bahari, perikanan, dan mineral serta tambang minyak di lepas pantai.

"Laut di daerah ini selain kegiatan itu sangat memungkinkan dijadikan sebagai wilayah pencarian muatan kapal tenggelam di masa lalu. Berupa harta karun yang masih belum tergali secara optimal," kata Bupati Kepulauan Sela- yar Syahril Wahab kepada "PR" di Benteng, akhir Februari 2010 lalu.

Harta karun di wilayah ini cukup banyak. Namun, belum terangkat secara maksimal. Sebagai contoh, bupati menyebutkan temuan beberapa keramik kuno yang diduga peninggalan dinasti Cina. "Sudah ada yang ditemukan, tetapi belum ada investor yang berminat mengangkatnya," kata bupati sambil memperlihatkan contoh keramik kuno yang tersimpan di lemari ruang kerjanya.

Harta karun tersebut ditemukan didalam kapa) yang terpendam di Desa Patibanya dan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu. Barang-barang yang ditemukan itu sampai sekarang masih belum bisa diangkat, karena tidak adanya investor yang datang.

SELAYAR bisa dibuktikan sebagai "lautan" harta karun.-Bukti lainnya adalah terpasangnya Gong Nekara yang diyakini merupakan gong terbesar dan tertua di dunia. Gong Nekara (bronze drum) ini dibuat pada zaman perunggu di Dong Son dan dibawa ke Selayar oleh pelaut dari Cina. Ini juga se-

bagai bukti Selayar merupakan bandar atau persinggahan pelayaran internasional yang cukup ramai pada masa lalu.

Gong itu kini tersimpan di bangunan sederhana di Kampung Matalalang, Desa Bontobangun, Kecamatan Bontoharu atau beberapa kilometer dari Kota Benteng. Gong ini juga merupakan salah satu objek wisata yang bertebaran di Selayar.

Sayangnya, fasilitas tempat gong ini tidak memadai, termasuk tidak adanya brosur yang bisa dibaea pengunjung. Yang ada, tulisan yang menempel pada papan yang berada di bagian depan halaman bangunan tersebut Ahli sejarah menafsirkan, Gong Nekara merupakan peninggalan kebudayaan zaman perunggu. Usianya diperkirakan sekitar 2.000 tahui) lebih. Gong ini ditemukan seorang petani penggarap tanah kerajaan bernama Saburu tahun 1686. Karena ditemukan di tanah kerajaan, sampai 1760 gong ini menjadi benda pusaka kerajaan.

Gong ini memiliki tiga fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan yaitu sebagai alat komunikasi, upacara, dan sim-boL Sementara itu, fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya magis religius. Sedangkan fungsi politik yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang.

TIDAK hanya gong, di Selayar juga ditemukan jangkar yang diyakini terbesar dan terpanjang di masanya. Jangkar tersebut kini tersimpan di Desa Nelayan Padang. Jangkar yang dilengkapi dengan meriam itu diperkirakan merupakan peninggalan pedagang Cina pada abad 17-18.

Dengan adanya jangkar yang tersimpan kurang terawat ini, juga membuktikan kawasan laut Kepulauan Selayar merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan pada masa lalu. Karena ada bukti sejarah demikian, pemerintah kabupaten berkeinginan kembali menghidupkan pelayaran dan perdagangan antarpulau dari daerah itu ke kawasan timur Indonesia (KTT). Pemerintah setempat menginginkan Kepulauan Selayar menjadi Batamnya di KTI. Keinginan itu sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar berhubungan langsung dengan beberapa kabupaten dan provinsi di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan perairan laut yang dalam dan berada di tengah-tengah Indonesia sangat berpotensi dijadikan bandar niaga di KTT.

"Peran sebagai bandar niaga ini secara otomatis akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat interaksi dengan seluruh tempat di Indonesia, khususnya KTI. Dalam perkembangannya di masa mendatang, barang ekspor dan impor serta pasar pariwisata internasional akan menjadi target pembangunan kami," kata Bupati Selayar lagi.

Jawa Barat bisa belajar banyak dari Selayar. Baik untuk mengembangkan potensi bahari, maupun keberadaan harta karun yang diduga banyak terpendam di perairan Laut Jawa dari perairan Bekasi-Karawang-Subang-Indra-mayu-Cirebon.

Sama dengan perairan di Selayar, Laut Jawa wilayah utara Jawa Barat juga diyakini menyimpan banyak harta karun, baik peninggalan perniagaan kuno pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan, maupun di masa perdagangan modern di abad ke-19. Itu pula, sering kah tim ekspedisi turun untuk mencari harta karun, di antaranya berupa keramik di masa dinasti Cina kuno. (H. Mangara-hon Dongoran/TR")

Lolo Selayar

Lolo Selayar, Selengkapnya Baca :  Pemkab Kep. Selayar Bina Industri Rumah Tangga

Personil Selayar

Penghambat Investasi di Indonesia"

Written by AF, Selayar dotcom , Tuesday, 25 October 2005 00:55
Dalam "Penghambat Investasi di Indonesia", penulis memaparkan 4 point utama kerikil tajam yang dihadapi investor asing di negeri ini. Kendala-kendala itu berupa korupsi, hukum, skill dan etos kerja. Demikianlah pengakuan investor-investor asing pada umumnya. Padahal berinvestasi di Indonesia punya imbas besar terhadap perbaikan perekonomian yang semakin terpuruk ini. Sehingga kepusingan pemerintah dalam memikirkan makin meningkatnya tingkat pengangguran bisa sedikit terkurangi. Dan semakin membludaknya deretan-deretan keluarga miskin bisa sedikit ter-rem.

Bank dunia, dalam hasil penelitiannya terhadap atmosfir investasi di Indonesia menyimpulkan betapa rumitnya perizinan dalam menanamkan modal di negeri yang tak kunjung keluar dari terowongan krisis ekonomi ini. Untuk warga negara Indonesia saja membutuhkan waktu 151 harian mengurus tetek perizinan investasi bilamana usahanya berada di Jakarta. 

Sementara bila penanam modal lokal itu membidik lahan usaha di daerah, bisa membutuhkan waktu sampai 331 hari. Bisa dibayangkan betapa sang investor akan berfikir seribu satu kali untuk mengambil keputusan berusaha secara ril, terutama bila bidang usahanya berkaitan dengan penerapan sebuah teknologi baru, yang notabene sangat erat kaitannya dengan dimensi waktu. Timing yang tergeser beberapa detik saja, bisa membuat mereka gigit jari, karena memang perkembangan teknologi yang demikian pesatnya mengharuskannya untuk selalu berburu dengan waktu.

Bagaimana halnya dengan mereka-mereka, yang datang dari negeri seberang? Sudah bisa dipastikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk tetek bengek perizinan akan jauh lebih panjang lagi.

Jalan panjang pengurusan perizinan sangat erat kaitannya dengan korupsi. Birokrasi negeri ini memang menginginkan agar tempat persinggahan berkas perizinan bermulti cabang dan berlapis-lapis. Karena setiap tempat perizinan identik dengan lahan permintaan amplop. Dan kata-kata klise yang lebih mirif sebuah ancaman oknum birokrasi sudah hampir seragam, "Nurut atau tidak usah berinvestasi". Demi keserakahan pribadi, Mereka lupa kalau kedatangan sang investor sebetulnya bak uluran tangan malaikat yang berniat mengurangi beban berat bangsa yang semakin sekarat ini. Minimal investor sudah diam-diam sudah menawarkan pengurangan angka pengangguran.

Muhammad Lutfi, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pun sepakat akan rumitnya berizinan berinvestasi di negeri ini. Menurut Lufti seperti dikemukakan di harian Kompas, ada lima kendala serius yang bersemayam di bumi pertiwi ini terkait dengan berinvestasi. Hambatan-hambatan itu adalah;

Proses Perizinan

BKPM mengusulkan langkah untuk mengatasi lamanya proses perizinan dengan menghapus semua perizinan. Kalaupun tetap memberlakukan izin, ada pihak yang ditunjuk menjadi penanggungjawabnya. "Dan untuk perizinan di daerah, pemerintah pusat harus menetapkan batas waktunya. Jika tidak tepat waktu, pemerintah pusat harus segera mengambil alih", ujar Lutfi.

Usul Lutfi ini mungkin diilhami oleh model China dalam memperlancar arus investasi dalam negerinya. China memang menerapkan sistem yang sangat simple dalam menangani perizinan berinvestasi. Segala perizinan berinvestasi bisa diselesaikan dalam sebuah instansi satu atap, dan semuanya tidak berbelit-belit seperti yang ada di negeri ini. Hasilnya memang sangat lebih dari memuaskan. Investor berlomba menanamkan modalnya di negeri yang notabene penganut ajaran komunisme itu. Hal itu yang berpengaruh besar menopang tingginya laju pertumbuhan ekonomi negara berpenduduk lebih dari satu milyar itu.

Akankah ide ini tidak ditolak mentah-mentah oleh mereka-mereka oknum birokrasi yang sudah terlanjur terbiasa mengais tumpukan-tumpukan dollar dari pungli-pungli pengurusan perizinan? Soalnya di negeri yang katanya bermasyarakat religius ini ada sebuah prinsif licik, "Kalau urusan bisa dijadikan berbelit-belit, kenapa mesti diperlancar?". 

Bahkan sang presiden, SBY pun sudah "mulai" mahfum akan adanya keadaan busuk seperi ini atas banyaknya keluahan-keluhan investor yang sempat berdialog dalam sebuah kunjungannya ke luar negeri. SBY kala itu merasa ditelanjangi, malu memikirkan ulah-ulah bawahannya di pemerintahan. Dan langsung memerintahkan pejabat terkait untuk me-reformasi praktek-praktek tak bermoral tersebut. Telunjuknya pertama mengarah ke keimigrasian, departemen hukum dan HAM. 

Borok ini sebetulnya bukan hanya menopoli aparat Imigrasi dan bea cukai, tapi bak sebuah kanker, sudah menjalar rata ke seluruh penjuru tubuh. Mulai dari pintu masuk sampai ke pojok-pojok kecil di sudut-sudut ruang dapur, Dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah hingga di level-level RT. Siapapun sudah seakan patah arang, sudah sangat susah menyembuhkannya. Tapi minimal ini merupakan sebuah permulaan yang baik.

Rules of Law yang Amburadul

Hambatan kedua menurut Lutfi adalah tidak adanya rules of law. Padahal penyelesaian tatanan hukum sangatlah penting dalam menciptakan iklim investasi. Sudah pasti, pengusaha enggan "berjudi" menanamkan modalnya dalam medan yang kebanyakan ruang abu-abu. Kepastian hukum akan menjadi pegangan langkah mereka berinvestasi.

Dalam sebuah terbitannya, harian Kompas mengangkat kisah seorang pengusaha berkebangsaan Taiwan, yang join dengan pengusaha lokal menanamkan modalnya di Indonesia. Ujung-ujungnya, bukan untung yang beliau dapatkan dari usahanya, malah dijerat oleh aparat hukum dan dideportasi dari Indonesia. Semua modal terbang hilang entah kemana. 

Konon, dia sengaja dipasangi perangkap sama mitra bisnisnya sendiri bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Semua anak bangsa negeri ini memang sudah pada sepakat akan sangat lemahnya penegakan hukum. Hukum dibiarkan menjadi abu-abu sebagai langkah awal untuk menjebloskan sang obyek ke dalam jeratannya. Dan pada gilirannya, keadaan akan memaksa mengiyakan segala aksi pemerasan dari berbagai penjuru. 

Toh, hukum di negeri ini memang kurang diyakini akan bisa tegak setegak-tegaknya. Ulah penegak hukum yang secara transparan mengajarkan pada masyarakat awam bahwa sepanjang masih berpijak di bumi nusantara ini, yang ada hanyalah pembenaran dan bukan kebenaran. Hukum diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya justru berfungsi menjadi penegak-nya.

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut kepada BKPM, harus ada terobosan riil untuk implementasi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan kondisi-kondisi ini mesti dilaksanakan. Lutfi menegaskan bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, jika kita tidak segera memberikan terobosan riil berupa safeguard untuk memberikan rasa aman, investor dalam maupun luar negeri bisa angkat kaki. Jadi jangan berharaf bisa menarik investor baru, investor lama pun bisa kabur.

Contoh kongkrit hengkangnya perusahaan-perusahaan besar dari negeri ini sudah demikian banyak. Memang bukan 100% karena persoalan ketenagakerjaan. Tapi setidaknya ketenagakerjaan-pun merupakan salah satu unsur penghambat investasi.

Minimnya Infrastruktur

Konon, sektor investasi yang berkembang di Indonesia hanya bolak-balik di lima daerah. Investasi-investasi itu hanya berputar di sekitar Riau dengan Batam-nya, Jawa timur,Banten, Jawa barat Dan DKI Jakarta. Memang ada sedikit yang mengalir ke Kalimantan timur, akan tetapi itu tidak lebih dari usaha pertambangan dan penyedotan hasil-hasil alam yang ada di sana..

Pembangunan yang merata tidak mungkin tercapai kalau bukan infrastruktur yang lebih duku digalakkan. Karena itu juga menjadi salah satu point utama penarik investasi. Dan tatkala para investor kurang mau melirik kawasan Indonesia Timur misalnya, karena tidak ada infrastruktur memadai yang tersedia, yang mana hal itu merupakan salah satu penunjang lancarnya bisnis-bisnis para investor. Menurut Lutfi, infrastruktur di Indonesia sudah berada pada titik nadir dan sangat sulit, Infrastruktur kita tidak terletak pada pasar, sehingga tidak terjadi distribusi investasi sehat.

Insentif yang Kurang

China juga termasuk bermurah hati kepada investor. Tidak segan-segan memberikan insentif kepada investor. Jika investor mampu mencapai target-target tertentu, pemerintah China akan memberikan insentif yang memadai. Dan bukan justru jadikan sasaran untuk ditariki upeti tidak resmi.

Dalam Undang-undang Investasi tahun 1967 jelas sekali ditunjukkan aturan insetifnya kepada daerah yang menggalakkan ekspor dan usaha strategis. Namun setelah tahun 1984, sebagian besar hasil bumi Indonesia diproses di Singapura terlebih dahulu, sebelum didistribusikan ke berbagai negara. 

Seandainya ada insentif yang berperan sebagai katalisator penggerak investasi agar semua itu bisa diproses di dalam negeri, tentu akan sangat jauh menguntungkan. Akan tetapi, kurangnya penegakan hukum, juga kadang menjadi bumerang pada pemberian insetif-insentif ini. Maraknya ekspor fiktif salah satu contohnya. Negara justru dirugikan oleh pemberian insentif-insentif itu.

Lima kendala investasi tersebut di atas bisa dibilang hasil intropeksi dari aparat pemerintah negeri ini. Pembenahan riil memang masih sangat jauh dari yang semestinya. Akan tetapi minimal sudah ada sedikit kesadaran akan kekurangan diri sendiri, sebagai step awal menuju gerak langkah pembenahan. Kalau dibandingkan dengan keluhan yang dilontarkan oleh golongan investor itu sendiri, pada dasarnya sudah ada kesamaan pandangan. 

Kalaupun ada point-point yang saling tidak bertemu, tidak lebih dari perbedaan sudut pandang kedua pihak. Bukanlah suatu yang perlu dianggap hal yang urgen. Dan yang paling utama, kerja kongkrit usaha perbaikan, sehingga tidak hanya sebatas teori-teori belaka yang setelah hari berganti, akan ikut terlupakan tanpa ada rasa tanggungjawab mengimplementasikannya. (AF, Jakarta 24 Oktober 2005)


ARUS LAUT SELAYAR

Segitiga Masalembo
Written by Dg Tompo, Selayar Dotcom ,Friday, 30 January 2009 07:50 

Satu hal yang perlu dicermati terkait segitiga Masalembo ini adalah, debit air laut yang mengalir deras dari utara di selat makassar. Saat mencapai segi tiga masalembo, akan bergerak ke atas sesuai dengan kedalaman yang tiba tiba menjadi dangkal. Jadi bulan bulan seperti sekarang ini arus di daerah segi tiga masalembo termasuk selayar tentunya, sangat kuat...

Segitiga Masalembo - The Indonesian "Bermuda Triangle"

Dua kecelakaan lalulintas pada awal tahun ini sangat memperihatinkan. Yang pertamana kecelakaan lalulintas laut yang menimpa kapal laut Senopati Nusantara, yang kedua kecelakaan Pesawat Adam Air. Keduanya diduga terjadi pada waktu yang berdekatan di kawasan yang sama berdekatan juga di laut Utara Jawa, dan yang satu di seputar Masalembo.

Duapuluh enam tahun yang lalu KM Tampomas II terbakar di laut dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Ah kenapa pada bulan-bulan yang sama ya ? memang bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan puncak perubahan musim seantero Indonesia yang kepulauannya berada di sekitar katulistiwa.

Tetapi kenapa kejadian kecelakaan ini di lokasi yang kira-kira sama ?

Ah jangan-jangan barangkali mungkin saja …

Pulau Masalembo sebenarnya sebuah pulau kecil yang berada di ujung Paparan Sunda (hayo masih ingat Paparan Sunda dan Paparan Sahul nggak ?, ini pelajaran SD dulu kan ?). Pulau-pulau kecil ini berada di daerah "pertigaan" laut yaitu laut jawa yang berarah barat timur dan selat Makassar yang memotong berarah utara-selatan.

Pola kedalaman laut di Segitiga Masalembo ini sangat jelas menunjukkan bentuk segitiga yang nyaris sempurna berupa segitiga sama sisi. Lihat gambar dibawah.

Pada peta kedalaman laut atau peta bathymetri diatas dapat dilihat adanya bentuk kepulauan yang berbentuk segitiga. Tinggian yang terdiri beberapa pulau-pulau ini saya sebut sebagai "SEGITIGA MASALEMBO" atau "THE MASALEMBO TRIANGLE".

Nah, ada apa saja di daerah seputaran Segitiga Masalembo ini. Coba kita buka-buka dikit-dikit ya. Tapi jangan mengharap banyak dari sisi mistisnya, akan lebih banyak saya urai sisi kebumian dan kelautannya saja

Pertemuan ARLINDO (Arus Laut Indonesia)
Indonesian Throughflow (ARLINDO)

Kodim Diimbau Jaga Pertahanan

MEDIA SELAYAR. Jajaran Kodim 1425 Jeneponto, diimbau untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan baik serta disiplin yang tinggi, untuk menjaga pertahanan kemanan didaerah toritorial masing-masing. Demikian antara lain disampaikan Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen TNI Hari Krismono dalam kunjugan kerja (kunker) ke Kodim 1425 Jeneponto Selasa (25/5).

Dalam kunker tersebut, Pangdam VII Wirabuana didampingi Asisten Toritorial Kolonel Inf Marga Taufiq bersama Asintel Personalia, Letkol Inf Dadang Ahmad dan nyonya.

Rombongan diterima Dandim 1425, Letkol Inf Bambang Furwadi, Wakil Bupati Jeneponto, H Burhanuddin BT, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos serta unsur muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Indra Cahyo, serta sejumlah staf dan anggota TNI Makodim 1425 Jeneponto.

Mayjen Hari Krismono, saat dikonfrimasi Upeks usai melakukan pertemuan dengan jajaran anggota Kodim 1425 Jeneponto, menjelaskan kunker dilakukan kesejumlah jajaran kodim mulai Kodim 1426 Takalar, Batalyon Yonif 726 Tamalatea Kodim 1425 Jeneponto, selanjutnya ke Baruga Kalabbirang, selanjutnya melajutkan perjalanan ke Kodim Bantaeng, Bulukumba, Sinjai hingga ke Korem 141 Toddopuli di Bone. (*)

BARANG ANTIK KERAJAAN GOWA DI TEMUKAN DI SELAYAR








Sejumlah gambar keris pusaka saat di periksa oleh tim investigasi FPS. Terlihat ketua FPS dan sekretaris melihat lihat sejumlah benda benda pusaka asa kerajaan gowa yang ditemukan diselayar.

Visi dan Misi Pemkab. Selayar 2010

MEDIA SELAYAR. Visi dan Misi Pemkab. Selayar A. VISI Pernyataan Visi merupakan ungkapan kata yang menggugah " Business Plan" menjadi hidup. Visi merupakan representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan pelanggan (masyarakat). 

Dengan demikian, Visi harus dapat menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan di masa depan atau memandang citra masa depan yang ideal yang hendak diwujudkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. 

Sebagai implementasi dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Selayar menetapkan Visi Kabupaten yang diciptakan melalui suatu konsensus, serta menggambarkan sesuatu yang mungkin (tidak bersifat spekulasi) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. 

Disamping itu, Visi kabupaten disusun untuk memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu semua stakeholder serta memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam peaksanaan. Adapun Visi Kabupaten Selayar di rumuskan sebagai berikut :

 " TERWUJUDNYA SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG MAPAN MANDIRI DAN BERKELANJUTAN " 

Visi Kabupaten Selayar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam visi Pemerintah Kabupaten Selayar dengan tetap memperhatikan kewenangan otonom Kabupten Selayar sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, serta dengan memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai berikut : " Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagi Kabupaten Maritim " Makna yang terkandung dalam Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagaiman yang tersebut diatas yaitu : " Pelayanan Prima " merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari para pelaksana 

Pemerintahan Selayar dalam rangka "Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" sebagai wujud hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai tingkat Pelayanan Prima tersebut, dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang kondusif kearah terciptanya penguatan ketahanan ekonomi wilayah yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas manusia.

Pada kondisi yang demikian ini diharapkan akan dapat diwujudkan nuansa peran dan fungsi yang seimbang dan saling berinteraksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dalam suasana kehidupan demokrasi yang semakin berkembang dan mantap. " Kabupaten Maritim " merupakan kebulatan tekad dari aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kewenangan kabupaten dalam wilayah laut antar pulau, serta mengelola secara optimal segala potensi sumber daya kelautan yang diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan terjadinya transformasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritim yang religius.

B. MISI Sebagai pemandu dalam mencapai tujuan ideal organisasi ditetapkan pula sejumlah misi yang disusun secara efisien dan efektif, inovatif dan kreatif serta memberikan gairah kerja pada semua komponen. Misi ini menggambarkan mengenai keberadaan dan penetapan tujuan yang tepat dengan sasaran menggambarkan keadaan ideal yang ingin diwujudkan dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan tercapai. 

Rumusan Misi Kabupaten Selayar : 1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh 3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional baik darat, laut maupun udara. 4. Mendorong transfomasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritime yang religius. 

Dalam upaya mencapai misi tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi "spirit" atau semangat yang mengilhami yang diadopsi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Nilai - nilai yang dimaksud adalah : 

1. Tappa' ri Allah Ta'ala, artinya yakin dan percaya kepada Allah SWT, yang terwujud pada setiap tindakan, perkataan dan perbuatan. 
2. Kontu Tojeng, artinya konsisten dalam pencapaian cita-cita dan tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. 
3. Passamaturukang, artinya komitmen yang telah menjadi kesepakatan harus dilaksanakan dan diraih secara bersama. 
4. Siri' artinya setiap orang akan merasa malu jika tidak berprilaku, bekerja dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan malu jika berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, aturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. 
5. Assipakatau artinya saling menghargai dan saling menghormati. 
6. Berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan, nilai keagamaan akan berperan sebagai norma dan penuntun dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, baik pemerintah, swasta, pemerintah maupun seluruh masyarakat.(*)

KOMNAS HAM MINTA PEMKAB SELAYAR ADVOKASI NELAYAN LOKAL

MEDIA SELAYAR. Pelaksanaan sosialisasi Hak Asasi Manusia HAM di jajaran pemerintah kabupaten kepulauan selayar hari ini kamis27/5 dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati kepala Daerah Selayar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Selayar yang diwakili oleh sekda selayar H.Zainudin.SH. Ketua komnas dalam sambutannya menyatakan bahwa kabupaten selayar adalah salah satu daerah yang mewakili sulawesi-selatan dimana tidak semua daerah di propensi ini menjadi pelaksana. Ujar ketua komnas dihadapan para peserta sosialisasi HAM.

Ketua komnas HAM juga menyatakan bahwa salah satu daerah pesisir di kabupaten selayar yang di informasikan sering mendapat masalah ham adalah nelayan desa parak dimana ruang dan wilayah tangkap sering dimasuki oleh nelayan dari luar, seharusnya ini mendapat perhatia serius dari pemkab selayar ujar ketua Komnas Ham.

Hal ini kemudian mendapat tanggapan positif dari pemerintah kabupaten selayar yang diwakili oleh sekda selayar. (*)
BACASekda Selayar Buka Diklatpim IV Angk.XIV Tahun 2017

tinggal 26 hari lagi Pilkada Selayar. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih.

Tinggal 26 hari lagi Pilkada Selayar. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih.


BACK ......

STOP JANJI PROGRAM GRATIS AGAR MASYARAKAT TIDAK BINGUNG

MEDIA SELAYAR. Sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu kabupaten kepulauan Selayar pada Senin 17/5 sekitar pukul 16.00 wita datang ke kantor Forum Peduli Selayar (FPS), jalan Sultan Hasanudin No.77 Benteng Selayar dengan maksud menanyakan kebenaran sejumlah program program para calon Bupati dan wakil Bupati Selayar peserta pilkada selayar 2010,

Dimana salah satu kandidat calon kemudian memberikan penyampaian kepada masyarakat diwilayah tersebut dalam setiap pertemuan dan silaturahim yang dilakukan oleh para calon yang menurut para tokoh masyarakat setempat perlu dipertanyakan .

Misalnya terkait penyampaian seorang kandidat calon wakil bupati yang mengaku mampu menggratiskan masyarakat dari beban pembayaran listrik bila dirinya terpilih nanti. Kemudian sejumlah program lainnya yang menurut penilaian awam sangat menguntungkan dan membantu kehidupan mereka.

Para pemuka masyarakat dari 2 wilayah kecamatan ini, diterima Arsil Ihsan, Ketua FPS dan sejumlag pengurus yang kebetulan masih berada di kantor. Arsil menjelaskan bahwa semua calon berhak menyampaikan program unggulannya ketika nanti menjabat, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan dilaksanakan.

Arsil membandingkan masalah listrik Selayar saat ini yang di layani oleh PLN. Sejak berpuluh puluh tahun menangani listrik PLN masih merugi dan menemukan banyak kendala secara tehniks baik dalam operasional maupun dalam pengembangan, padahal pemerintah kabupaten Selayar dalam 2 tahun terakhir telah banyak bekerjasama dengan PLN guna memikirkan kebutuhan listrik masyarakat Selayar, namun masih saja ada kendala untuk kesempurnaan sebuah pelayanan, malah Bupati Selayar Drs.H.Syahrir wahab MM dan Pimpinan PT.PLN telah bersepakat untuk membangun jaringan listrik diwilayah kahu-kahu, gusung, dopa, manarai dan dongkalang yang berada di gugusan pulau Pasi.

Bila pada tahun depan kemudian tiba tiba, listrik bisa gratis kepada masyarakat Selayar seperti yang dijanjikan oleh salah satu kandidat calion wakil bupati, ya kita harus bersyukur, kalau tiba tiba listrik nyala normal dan gratis. Jelas Arsil dihadapan para pemuka masyarakat yang datang ke kantor FPS menanyakan hal itu.

Ketika seorang pemuka masyarakat bernama Tinri, Pemuka Masyarakat dusun Kalebonto mendesak kepada ketua FPS mengenai kebenaran janji itu bisa betul terwujud atau tidak , Arsil kemudian meminta untuk menanyakan langsung saja ke calon yang menyatakan bisa memberikan gratis listrik. Tapi bila secara pribadi saya berpikir dan mencoba mengkaji selama hidup saya mengenal pelayanan jasa dan pelayanan umum milik pemerintah, selamanya menang teori belaka, Tegas arsil ihsan.

Pemilukada Mojokerto Membara Massa Obral Bom Molotov, Belasan Mobil Dinas Dibakar

KERUSUHAN. Perusuh memukuli anggota polisi di Halaman DPRD Mojokerto, Pembakaran mobil akibat Kerusuhan (kiri bawah), kemarin (21/5). (FOTO ARIEF/RADAR MOJOKERTO) MOJOKERTO -- Aksi rusuh dan unjuk rasa yang menyertai proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sering terjadi. 

Tapi, aksi rusuh dan unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Mojokerto Jumat pagi, 21 Mei, bisa jadi adalah yang terparah di Indonesia. Setidaknya dalam satu tahun terakhir. Bom molotov diobral, puluhan mobil dinas dibakar, dan beberapa aparat kepolisian juga menjadi korban keberingasan massa. Kerusuhan itu berawal dari kedatangan massa secara bergelombang ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto sejak sekitar pukul 08.30 WIB. 

Saat itu di gedung wakil rakyat tersebut digelar acara penyampaian visi dan misi para calon bupati-wakil bupati. Pilkada di Kabupaten Mojokerto kali ini diikuti tiga pasangan calon. Nomor urut satu adalah pasangan Mustofa Kamal Pasa dan Choirun Nisa’ (Manis) yang diusung tujuh partai (PKB, PPP, PKS, PAN, PKPB, PBB dan Patriot). Nomor urut dua, pasangan Suwandi (incumbent) dan Wahyudi (Wasis) yang diusung PDIP, Golkar, dan Demokrat. Nomor urut tiga dari jalur independen: Khoirul Badik dan Yazid Kohar (Kokoh). 

Sebenarnya ada satu pasangan lagi yang sudah memenuhi syarat dari sisi dukungan partai politik. Mereka adalah KH Dimyati Rosyid dan M Karel. Tapi, keduanya dicoret KPUD karena tak lolos tes kesehatan. Pencoretan tersebut membuat pendukung Dimyati marah. Sejak pencoretan itu, aksi unjuk rasa menentang keputusan KPUD sering terjadi. 

Dan, kerusuhan yang terjadi kemarin diyakini merupakan rentetan dari aksi unjuk rasa sebelumnya. Itu terlihat dari poster-poster yang dibawa sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pilkada agar distop atau ditunda. Sejak pukul 08.30 WIB massa mulai datang di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Saat itu, di dalam gedung dewan, pasangan Manis menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, pasangan incumbent (Wasis) menyampaikan visi dan misi. 

Saat itulah kegaduhan dari luar gedung mulai terjadi. Massa yang datang semakin banyak hingga mencapai ratusan orang. Mereka merangsek ke gerbang barat gedung DPRD. Sebenarnya aparat kepolisian sudah menghalau mereka. Awalnya upaya itu efektif. 

Tapi, massa yang datang semakin banyak sehingga aparat kepolisian kewalahan. Apalagi, saat itu massa mulai beringas dan berani menyerang aparat. Akhirnya pengunjuk rasa –beberapa di antara mereka membawa pentungan besi– berhasil menerobos penjagaan polisi. Jalan masuk ke area gedung dewan dan pemkab semakin terbuka setelah massa melemparkan bom molotov secara membabi buta. Ada yang diarahkan ke petugas, ada juga yang dilemparkan ke gedung dewan. 

Di halaman kantor pemkab massa merusak dan membakar mobil yang diparkir. Tak hanya mobil dinas (mobdin), namun juga mobil pribadi. Dengan menggunakan pentungan, massa merusak kaca mobil-mobil itu. Sebagian di antara mereka melempari kendaraan itu dengan bom molotov. Dengan cepat, mobil-mobil itu pun terbakar. 

Massa juga melemparkan bom molotov ke kantor bagian keuangan dan PDE. "Bom molotov itu dilempar dari kaca ini. Kacanya pecah. Molotov masuk ke sini dan membakar dokumen keuangan ini," ungkap seorang pegawai bagian keuangan. 

Sekelompok orang yang sebagian mengenakan penutup wajah itu terus melanjutkan aksi. Mereka berkeliling memburu mobdin (mobil dinas). Dari kantor bappeda, massa bergerak ke sebelah kantor bagian keuangan. Beberapa mobil yang diparkir di dekat masjid dibakar. 

Termasuk mobdin badan legislasi (banleg) yang dibeli tahun ini. Mobdin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Syaiful Fuad dan mobil Wawali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus yang ditinggal menghadiri undangan penyampaian visi dan misi juga tak luput dari serangan massa. Mobil Syaiful rusak parah dan mobil Wawali Mojokerto terbakar. "Semua ada 33 mobil yang rusak parah. Yaitu, 25 unit mobil dinas dan delapan unit mobil pribadi. Di antara jumlah itu, 12 unit terbakar dan yang lain rusak," ungkap Kabaghumas Setdakab Mojokerto Alfiah Ernawati. 

Aksi massa itu pun berusaha dihalau aparat kepolisian. Akhirnya, aparat berhasil memukul mundur massa. Dalam waktu yang bersamaan, polisi mengamankan puluhan orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Untuk memadamkan api yang melalap mobil-mobil itu, didatangkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Syaiful Fuad menyampaikan, meskipun terjadi kerusahan di luar gedung, pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon terus berjalan. Seluruh pasangan calon menyampaikan visi dan misinya hingga selesai. "Soal kejadian tadi, ya kami prihatin," katanya. (jpnn)

SELAYAR - MAKASSAR

Kejari Periksa 12 Warga PH Minta Direktur PIP Dibebaskan Camat Biringkanaya Zulkifli Nurdin, tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kampus Politeknik Ilmu pelayaran (PIP) hingga Senin (24/5) masih terbaring sakit di RS Bhayangkara.

Sudah enam hari Zulkifli di rawat. Ia dilarikan ke rumah sakit beberapa jam setelah resmi ditahan kejari. Penyidik Amir Syarifuddin yang juga Kasie Pidana Khusus Kejari Makassar membenarkan, tersangka yang diduga turut menandatangani kesepakatan pencairan anggaran di rekening Lurah Untia Ardiansyah bersama tiga tersangka lainnya, masih sakit. "

Kami sudah terima hari ini (kemarin-red) surat keterangan dokter dari RS Bhayangkara. Kondisi Zulkifli masih sakit," tegas Amir. Dilaporkan, kondisi Zulkifli masih syok. Dokter ahli jiwa Kompol dr Purwanta yang menanganinya menyatakan, kondisinya belum memungkinkan untuk dikembalikan ke tahanan.

Sementara itu, di Kantor Kejari Maakassar, sebanyak 12 orang saksi dari warga Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dimintai keterangan terkait kasus ini. Ke-12 warga ini adalah penerima dana pembebasan lahan PIP. Mereka adalah Daeng Rani Bin Roa, H Solle A Hamid, Kamaruddin, Tangnga Halid, H Supu, Syamsul Munir, Hj Hamida, Hj Nurhayati Kasim, H Tajuddin Daeng Sarrang, Nompo T, Hj Dinda, Sahabu. Usai diperiksa, Daeng Rani (58) kepada wartawan mengatakan, tanah miliknya yang dibebaskan sebanyak 500 meter persegi. "Ada 5 are seharga Rp 39 Juta.

Uangnya sudah saya belikan motor dua unit," jelas Daeng Rani. Amir Syarifuddin mengaku, pemeriksaan saksi untuk mengetahui jumlah tanah yang dibebaskan, termasuk jumlah dana yang diterima warga. "Kami akan memeriksa warga lainnya yang turut menerima ganti rugi. Sudah ada 60 persen hasil penyidikan dan rencananya awal Juni berkasnya sudah rampung untuk pelimpahan ke pengadilan," ujar Amir.

Hari Ini Kejari Beri Tanggapan Sidang gugatan praperadilan yang diajukan g Direktur PIP Agus Budihartono melalui kuasa hukumnya, Salasa Albert, Abdul Razak dan M Sakil, digelar di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin. Salasa Albert saat membacakan gugatannya di depan hakim tunggal I Wayang Karya mengatakan, tanggal 7 Mei 2010 tesangka Agus Budihartono dan Kasman telah dipanggil oleh termohon Kejari Makassar untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi.

Namun dalam surat panggilan tersebut, tidak menyebutkan secara mendetail kasus korupsi apa dan ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi apa. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP angka I Surat panggilan kepada tersangka harus jelas dan mendetail atau menguraikan dengan jelas tindak pidana korupsi apa yang diduga keras dilakukan oleh para tersangka.

Terkait surat panggilan, termohon yakni Kejari Makassar kepada tersangka secara yuridis bukan surat panggilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan karena dalam surat panggilan tersebut tidak tertulis kata-kata '' Untuk keadilan''. "Walaupun menurut hukum surat panggilan kepada tersangka tidak jelas atau kabur akan tetapi tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya tetap menghormati panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar," jelas Salasa.

Malahan tersangka kata Salasa, telah meminta kepada termohon praperadilan yakni Kejari Makassar agar memperbaiki surat panggilan. Akan tetapi termohon tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut, dengan alasan bahwa surat panggilan kepada para tersngka sudah jelas sesuai dengan sprint .

Kemudian para tersangka ditahan berdasarkan pertimbangan diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, meminta kepada majelis hakim agar membebaskan tersangka. Usai pembacaan gugatan praperadilan, pihak termohon dari Kejari Makassar akan mengajukan tanggapannya atas gugatan pemohon (repro bkm26/5).

Pembangunan Puskesmas Rajuni Bisa Kurangi Beban Warga

Syi'ar Janji Asuransikan Warga


MEDIA SELAYAR. Berbagai cara dilakukan pasangan calon bupati/calon wakil bupati untuk meraih simpati pemilih. Di Selayar, pasangan Syahrir Wahab-Saiful Arif (Syi'ar) menjanjikan asuransi bagi masyarakat Selayar. 

Dalam rilisnya kepada Fajar, kemarin, Syahrir yang berstatus incumbent mengatakan asuransi itu akan direalisasikan setelah dirinya terpilih menjadi bupati Selayar periode 2010-2015. 

Menurutnya, janji asuransi itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Mantan sekretaris kabupaten Jeneponto itu yakin asuransi itu bisa diwujudkan terhadap sekira 120 ribu warga Selayar. 

"Siapapun warga Selayar akan dilindungi asuransi," jelas Syahrir seperti ditirukan juru bicaranya, Dg Mangeppek, Senin, 24 Mei. 

Untuk asuransi tersebut, setiap warga Selayar akan dibayarkan premi asuransinya oleh pemerintah sebesar Rp 10.000. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar premi sekira Rp 1,2 miliar per tahun. 

Syahrir menjelaskan, bagi warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan akan mendapatkan santunan sebesar Rp 4 juta. Sementara yang meninggal biasa mendapat santunan Rp 2 juta. 

Untuk merealisasikan janji tersebut, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi. 

"Kami ingin rakyat memiliki ketenangan dalam bekerja," jelas Syahrir. Pada Pemilukada Selayar 2010, pasangan Syia'ar akan ditantang pasangan Syamsul Alam Ibrahim-Ince Langke dan pasangan Nursyamsina Aroeppala-Gunawan Muchtar. 

Pasangan Syamsul Alam-Ince Langke berambisi mengalahkan Syi'ar. Pada pilkada 2005 lalu, Syamsul dan Ince yang masing-masing maju sebagai calon bupati harus mengakui keunggulan Syahrir Wahab-Nursyamsina Aroeppala.(reprosap)



FPS PERTANYAKAN PEMERIKSAAN TIANG LISTRIK SELAYAR KE KEJATI SULSELBAR.

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN DUGAA KASUS KORUPSI PENGADAAN TIANG LISTRIK TA.2009 APBD SELAYAR YANG TELAH DIPERIKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUL-SELBAR. ADA APA DAN BAGAIMANA HASILNYA UJAR KETUA FPS ARSIL IHSAN KEPADA SEJUMLAH WARTAWAN

FPS PERTANYAKAN PENGADAAN TIANG LISTRIK KE KEJATI SUL-SEL.

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN, PENGADAAN, TIANG, LISTRIK ,KEJATI, SUL-SEL.
Ketua Umum FPS

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN DUGAA KASUS KORUPSI PENGADAAN TIANG LISTRIK TA.2009 APBD SELAYAR YANG TELAH DIPERIKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUL-SELBAR. ADA APA DAN BAGAIMANA HASILNYA UJAR KETUA FPS ARSIL IHSAN KEPADA SEJUMLAH WARTAWAN 


Preman" Bupati Takalar Intimidasi Wartawan


KORBAN KEKERASAN. Wartawan Harian Fajar, Amrullah Basri melapor ke Polda Sulsel, Selasa 25 Mei. Selain diseret, Amrullah juga diintimidasi oleh "preman" Bupati Takalar, Ibrahim Rewa. (FOTO JUMAIN/FAJAR)

MAKASSAR -- Tindakan kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa wartawan Harian Fajar, Amrullah Basri yang bertugas di Kabupaten Takalar. Amrullah diancam oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Tawang. Sebelum menjadi anggota Satpol PP, Tawang disebut-sebut sebagai preman Bupati Takalar, Ibrahim Rewa.

Adapun kronologis kejadian, Tawang yang bertugas di kantor Bupati Takalar, menarik paksa Amrullah saat tengah mewawancarai Ketua Komisi III DPRD Takalar, Mukhtar Maluddin, Selasa, 25 Mei pukul 12.00. Saat itu, pelaku memaksa Amrullah ikut dengannya meninggalkan gedung DPRD Takalar.

Menurut Amrullah, hal itu dilakukan Tawang atas perintah putra Bupati Takalar yang juga anggota DPRD setempat, Natsir Ibrahim yang akrab disapa Nojeng. Kebetulan, Tawang juga merupakan sopir pribadi Nojeng. Sebelum ditarik paksa saat wawancara, Nojeng sempat melihat Amrullah. 

"Ketika melihat saya, Nojeng lalu menelepon dua kali. Pertama memanggil Tawang datang ke gedung DPRD Takalar sembari menyatakan kalau saya ada meliput di DPRD. Setelah itu menelepon lagi seseorang bernama Nyau dengan perintah yang sama untuk mendatangi saya," ungkap Amrullah. 

Setelah menelepon, lanjut Amrullah, Nojeng kemudian bertanya dimana tempat tinggal Amrullah. Tak lama berselang, Tawang datang dan langsung menghampiri Amrullah atas arahan Nojeng yang juga Ketua Partai Golkar Takalar. Pelaku kemudian menarik paksa tangan amrul untuk ke luar dari halaman gedung DPRD. Namun, Amrullah berontak dan berpegangan pada besi tangga DPRD Takalar hingga terjatuh ke tanah. 

Kemudian pelaku memegangi kerah baju Amrullah. Saat itulah, anggota dewan dan staf DPRD ke luar ruangan sehingga pelaku menghentikan aksinya lalu meninggalkan Amrullah. 

"Saya sempat bertanya kepada pelaku ada masalah apa?. Lalu Nojeng mengatakan pada saya kenapa masih memuat berita tentang selebaran kekayaan Bupati Takalar yang diduga hasil korupsi dan fee proyek yang mengalir ke anak-anaknya," ucap Amrul meniru pernyataan Nojeng. 

Setelah kejadian itu, Amrul lalu ke kantin DPRD Takalar. Di tempat ini, Tawang kembali mendatanginya dan memberi ancaman. Pelaku berujar "Kejadian ini jangan diberitakan. Saya tidak takut. Kalau masih mau hidup, jangan dibesar-besarkan". Ancaman tersebut membuat Amrul tidak menerima baik karena sudah membelenggu kebebasan pers.

Usai mengancam, Tawang lalu meninggalkan Amrul. Tetapi kemudian, muncul lagi seorang pria yang diduga suruhan putra Bupati Takalar bernama Daeng Nyau. Dia lalu meminta Amrul agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. 

"Dia meminta saya supaya insiden tersebut dan pemberitaan tentang bupati tidak dibesar-besarkan lagi. Kemudian mengatakan pada saya, kalau memang buntu dia akan memakai cara lain," beber Amrul.
Aksi intimiidasi ini kemudian dilaporkan Amrul ke Polda Sulsel, Selasa kemarin pukul 18.00 Wita.
Saat melapor, Amrul didampingi Penasihat Hukum PT Media Fajar, Ridwan Jhony Silamma, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Fajar, Muhammad Yusuf AR, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi, Upi Asmaradana, serta 10 orang wartawan media cetak dan elektronik.
Laporan Amrul diterima perwira piket Polda Sulsel, Komisaris Polisi Muhammad Natsir. 

Menurut Upi Asmaradana, pelaku telah melanggar UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. "Ini sebuah bentuk kekerasan terhadap wartawan. Pelakunya harus ditahan," tegas Upi. 

Upi berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi karena mengganggu aktivitas peliputan. Hal serupa diutarakan Ridwan J Silamma. Dikatakan, perbuatan pelaku telah membelenggu kebebasan pers dan sangat berbahaya ke depannya jika dibiarkan. Kecaman atas kejadian ini juga datang dari Ketua AJI, Mardiana Rusli, Ketua IJTI Husain Abdullah, dan pengurus PJI Jumadi Mappanganro. 

Bupati Takalar, Ibrahim Rewa yang ingin dikonfirmasi belum berhasil. Dua nomor ponselnya yang dihubungi berkali-kali malam tadi dalam posisi tidak aktif. Namun, putra Bupati Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng, mengaku tidak pernah memerintahkan preman berbuat kasar terhadap Amrullah. Dia mengaku hanya ingin bicara baik-baik terkait pemberitaan tentang ayahnya. 

"Saya hanya ingin menanyakan pada Amrul, kenapa selalu memberitakan yang menyudutkan. Tapi, sama sekali tidak ada perintah untuk berbuat kasar. Masak itu saya mau lakukan di gedung DPRD," elak Nojeng, malam tadi. 

Nojeng juga membantah jika ada preman yang mendatangi Amrul, melainkan seorang PNS. Nojeng pun meminta untuk difasilitasi dipertemukan dengan Amrul guna membicarakan persoalan ini.
"Sebagai kakak hanya ingin bertanya pada adiknya. Tidak ada maksud lain," kilahnya. (ram)


TPS di Pulau Rawan Dicurangi

MEDIA SELAYAR WHILE IMPROVEMENT AND REINFORCEMENT OF OLD ARTICLES TO SOME FUTURE TIME. PLEASE SORRY TO THIS INTERFERENCE. TPS di Pulau Rawan Dicurangi Polres Pangkep Sudah Antisipasi AKBP Idil Thabransyah PANGKAJENE Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat kepolisian mesti memberi perhatian khusus terhadap kotak suara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di pulau. 

Soalnya, TPS yang ada di wilayah kepulauan sangat rawan terjadi kecurangan. Jumlah TPS di wilayah kepulauan mencapai 70 buah. Kapolres Pangkep AKBP Idil Thabransyah juga membenarkan tingginya tingkat kerawanan kecurangan di wilayah pulau. 

Tetapi Idil mengaku sudah menyiapkan taktik untuk mengantisipasi masalah tersebut. "Karena TPS di pulau yang paling rawan, maka kita siagakan satu personel untuk satu TPS. Kalau di daerah daratan, satu personel bisa menjaga dua sampai empat TPS,” kata Kapolres AKBP Idil di ruang kerjanya, Selasa 25 Mei 2010.kemarin. 

Untuk mengamankan kotak kertas suara, pihak polres sudah berkoordinasi dengan KPU maupun panwas untuk menambah satu gembok pada kotak kertas suara. Kunci gembok tersebut hanya dipegang oleh anggota intel. Menghindari adanya oknum polisi yang bisa diajak kerja sama, Kapolres AKBP Idil pun punya cara sendiri. "Saya sembunyikan dulu nama polisi dan daerah tugasnya. Nanti H-1, baru saya tunjuk siapa dan di mana pos tugasnya. 

Jadi polisinya juga tidak tahu akan ditempatkan di mana. Jika ada yang mau main curang, pasti akan kesulitan," ujar Kapolres. Sementara di daerah perkotaan, titik rawan adalah masa kampanye terbuka. Untuk itu, polres akan melakukan koordinasi dengan KPU dan panwas untuk menentukan jalur kampanye. 

Sebelumnya anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman Mustari sudah mengingatkan seluruh penyelenggara di Pangkep, termasuk PPK dan KPPS agar bekerja optimal dalam menyelenggarakan pemungutan suara. Kecurangan yang terjadi pada pemilu legislatif 2009 lalu diharap tidak terjadi pada pemilukada mendatang. (aha)

Agar Debat tak Sekadar Seremoni

MEDIA SELAYAR. Agar Debat tak Sekadar Seremoni Oleh: Nurmal Idrus (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar) Nurmal Idrus Ada hal berbeda yang bakal mewarnai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) di Indonesia tahun ini.

Sesuai Peraturan KPU No 69 Tahun 2009, debat antarkandidat mesti dilakukan lima putaran. Berbeda dengan pemilukada sebelumnya yang debatnya hanya pelengkap, kali ini debat menjadi hal yang wajib.

Khusus untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan menggelar pemilukada di 10 daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel telah meminta kepada semua KPU kabupaten yang menggelar pemilukada untuk mengikuti petunjuk dalam peraturan KPU itu. KPU kabupaten sendiri telah menyusun tahapan kampanye pemilukada, termasuk di dalamnya debat yang akan berlangsung 6-19 Juni 2010.

Sebelumnya, karena dianggap terlalu banyak, sempat beredar wacana untuk memangkas jumlah putaran menjadi hanya maksimal tiga kali. Selain terkait anggaran yang minim, para penyelenggara pemilukada di daerah menganggap lima putaran debat itu sebagai kegiatan yang tak banyak manfaatnya.

Menurut mereka, meski hanya dua atau tiga kali tetapi jika dilakukan dengan berkualitas maka tentu akan melahirkan hasil yang bagus. Saya termasuk pihak yang tak setuju dengan rencana pemangkasan jumlah putaran debat itu. Makanya, dalam kapasitas sebagai anggota KPU Makassar, beberapa kali saya menyampaikan kepada rekan-rekan di 10 KPU kabupaten lain untuk tetap menggelarnya sesuai aturan.

Menurut saya, tak ada alasan untuk memangkas kegiatan itu meski dengan alasan minimnya anggaran. Dengan berbagai cara, KPU kabupaten sebenarnya dapat meminimalkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan itu. Misalnya, dengan memakai gedung DPRD untuk pelaksanaannya.

Alasan bahwa banyaknya putaran debat membuat acara itu akan terkesan mubazir, juga tak bisa diterima. Justru dengan pengelolaan acara yang baik akan melahirkan sebuah debat dinamis dan berbobot. Terbitnya Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 yang mengisntruksikan pelaksanaan debat tentu saja punya maksud yang dalam. Debat dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengetahui kemampuan seorang calon kepala daerah.

Meski kemudian debat diyakini tak akan banyak mengubah peta dukungan suara, tetapi lewat cara inilah pemilih bisa dengan mudah melihat kemampuan calon yang akan memimpin mereka untuk lima tahun ke depan. Untuk mencapai efektivitas debat yang baik tentu saja diperlukan berbagai cara dan trik. Jika hanya dilakukan untuk sekadar sebagai pelengkap saja, maka acara debat kandidat kali ini berpotensi menjadi ajang seremoni belaka seperti dikhawatirkan sebelumnya. KPU kabupaten tentu mesti mencari terobosan untuk menciptakan terjadinya debat yang berbobot.

Karena tak ada format baku yang ditetapkan KPU Pusat, maka tentu saja kecerdikan dari pelaksana debat diperlukan dalam hal ini. Dalam teorinya, efektivitas debat akan banyak ditentukan oleh tema debat yang diusung dan juga keaktifan dari peserta debat. Selain itu, kemampuan moderator debat menjadi salah satu penentu. Dalam konteks debat pemilukada, tema debat menjadi hak KPU sepenuhnya untuk menentukannya.

Tetapi, biasanya tema akan berputar pada masalah ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. KPU harus pintar-pintar menyesuaikan pemilihan tema dengan suasana forum. Misalnya, jika temanya ekonomi maka tentu saja yang paling bagus untuk memoderatorinya adalah mereka yang berlatar belakang ekonomi. Pengaturan sistem debat yang baik juga akan banyak menentukan efektivitas debat itu. KPU kabupaten bisa mengambil contoh dari pengalaman debat pilpres, beberapa waktu lalu.

Untuk hal ini, penulis mempunyai pemikiran tentang model debat sederhana yang bisa dicontoh. Sesi pertama, dibuka dengan pemaparan visi dan misi pasangan calon. Waktunya, kira-kira 10 menit dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk membacakan visi dan misi mereka secara singkat. Menurut hemat penulis, waktu 10 menit bisa dipakai jika pasangan calon di suatu daerah tak melebihi empat pasangan seperti di Barru atau Gowa.

Tetapi untuk daerah seperti Soppeng yang mempunyai tujuh pasangan dan Luwu Utara yang bahkan mencapai sembilan pasangan, maka waktu maksimal bisa dipotong menjadi hanya lima menit. Satu jam adalah toleransi untuk pembacaan visi misi, sebab jika melebihi waktu itu akan berpotensi menjadikan debat tak lagi menarik. Sebagai catatan, jika debatnya memasuki putaran kedua dan selanjutnya, maka pemaparan awal adalah berdasarkan tema yang telah ditetapkan.

Sesi kedua, adalah sesi tanya jawab. Setiap pasangan calon akan bertanya kepasangan lain dan begitu pula sebaliknya. Pertanyaan mesti melingkupi isi visi misi pasangan yang ditanya. Jalannya tanya jawab mesti diatur dengan saksama. Setiap calon berhak bertanya kepada calon yang dapat giliran menjawab. Agar efektif dan tidak bertele-tele, waktu tiga menit untuk bertanya dan menjawab adalah paling baik. Dalam sesi ini kepemimpinan moderator dalam mengatur lalulintas debat menjadi kuncinya.

Moderator bisa memotong jika ada pertanyaan yang melenceng dan tidak seharusnya. Begitupula moderator punya kekuasaan untuk memotong jawaban jika waktu telah terlewat. Sesi ketiga, adalah sesi jawab pertanyaan tertulis. Untuk sesi ini, KPU kabupaten sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dalam amplop yang akan dipilih secara acak oleh pasangan calon. Agar fair, maka pertanyaan yang dibuat mesti lebih banyak dari jumlah pasangan calon.

Jika misalnya jumlah pasangannya tujuh, maka minimal pertanyaan yang dibuat adalah dua kali lipatnya atau 14. Pertanyaan-pertanyaan itu dimasukkan dalam amplop dan dipilih acak oleh pasangan calon. Moderatorlah nanti yang akan membacakan pertanyaannya dan kemudian dijawab oleh pasangan calon. Waktu tiga menit menurut penulis adalah waktu yang maksimal untuk satu pasangan calon menjawab pertanyaan itu.

Titik tersulit dalam sesi ini adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dengan tingkat kesulitan yang sama. Namun, kesulitan ini bisa dieliminasi dengan melibatkan moderator yang dipakai dan mempelajari visi dan misi calon yang telah disetor ke KPU. Sesi keempat, adalah penutup. Sesi ini sering disebut sebagai closing statemen.

Dalam waktu maksimal satu menit, moderator bisa memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk menyampaikan kata terakhirnya. Pasangan calon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan termasuk mengkampanyekan diri. Untuk seluruh proses di atas, KPU mesti mempertimbangkan sistem giliran berbicara pada pasangan calon.

Untuk sesi pertama misalnya, moderator bisa memulainya berdasarkan nomor urut calon untuk berbicara. Tetapi untuk sesi dua, tiga dan empat, ada baiknya jika dilakukan undian tentang siapa yang mesti berbicara lebih awal. Pada akhirnya, kesuksesan dari debat ini akan banyak ditentukan oleh seberapa besar keinginan para pasangan calon untuk memanfaatkannya.

Sebab, pada hematnya, mesti dianggap tak akan terlalu banyak memengaruhi ekspektasi pemilih, tetapi bobot dan kemampuan pasangan calon akan terlihat dengan baik lewat ajang seperti ini. Pemilih tentu tak mau membeli kucing dalam karung. Tak hanya ingin melihat calon pemimpin mereka lewat baliho yang banyak terpasang.

Mereka tentu menantikan apa yang akan diberikan sang pemimpin ketika ia memimpin kelak. (*)

--Minat Masuk Anggota Polri Di Selayar Meningkat

ARSIP

Cari Berita

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-MediaSelayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR