.

Media Selayar

Medianya Orang Selayar

Dilema Panitia Seleksi KPK

Penulis Media Selayar TV on Sabtu, 19 Juni 2010 21.10.00

MEDIA SELAYAR. Setelah masalah minimnya kandidat teratasi, kini panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi masalah baru. Mereka belum bisa memastikan masa jabatan ketua lembaga yang akan diisi lewat proses seleksi ini. Undang-undang memang tidak mengaturnya secara gamblang. Tapi seharusnya panitia tidak membuat penafsiran yang akan mengundang kontroversi.

Panitia yang dipimpin oleh Menteri Hukum Patrialis Akbar itu mengusulkan, Ketua KPK yang terpilih nanti bertugas selama empat tahun. Usulan ini merupakan terobosan. Berdasarkan pemahaman umum, sang ketua hanya akan bekerja selama setahun. Sebab, ia meneruskan masa tugas ketua sebelumnya, Antasari Azhar, yang diberhentikan setelah terjerat kasus pembunuhan. Antasari sempat digantikan oleh penjabat sementara Tumpak Hatorangan Panggabean, tapi tidak berlangsung lama lantaran dasar hukum pengangkatannya, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ditolak oleh DPR.

Alasan panitia seleksi terdengar masuk akal. Waktu, energi, dan biaya Rp 2,5 miliar yang dihabiskan dalam proses seleksi terasa kurang berfaedah jika Ketua KPK terpilih nanti hanya bertugas hingga tahun depan. Mereka juga berargumen bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menyatakan secara jelas masa jabatan bagi anggota pimpinan pengganti.

Persoalannya, dalih efisiensi itu tidaklah sepenuhnya benar. Sebab, tahun depan pemerintah tetap harus membentuk panitia seleksi untuk menyiapkan calon pengganti empat anggota pimpinan KPK yang lain karena habis masa jabatannya. Lalu, pada 2014, tibalah akhir masa jabatan sang ketua yang akan dipilih sekarang. Ini berarti dalam empat tahun akan selalu terjadi dua kali proses seleksi karena masa tugas mereka tidak berakhir serentak. Pola ini jelas merupakan pemborosan anggaran negara.

Terobosan itu jugalah yang menimbulkan peluang bagi pihak yang ingin menggugat atau merecoki kepemimpinan KPK. Tanpa pijakan hukum yang kuat, memperpanjang masa jabatan ketua pengganti akan selalu rawan dipersoalkan. Sebab, masa jabatan empat tahun dalam UU KPK jelas dimaksudkan untuk anggota pimpinan dan ketua yang diseleksi secara periodik, dan bukan untuk para pengganti di tengah jalan.

Panitia seleksi ingin berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan penafsiran yang tepat mengenai hal itu. Tapi, karena masalahnya bukan soal sesuai-tidaknya aturan undang-undang dengan konstitusi, langkah panitia salah alamat. Mereka seharusnya datang ke Mahkamah Agung karena persoalannya menyangkut bagaimana aturan dalam sebuah undang-undang dilaksanakan.

Idealnya, Undang-Undang KPK direvisi dulu sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Apalagi bukan hanya soal masa jabatan, prinsip kepemimpinan kolektif lembaga ini juga sering dipermasalahkan. Kalangan DPR pernah menganggap KPK tak bisa mengambil keputusan jika jumlah anggota pimpinannya tidak lengkap. Tapi panitia seleksi jelas tak bisa menunggu revisi undang-undang, yang pasti akan berlangsung bertele-tele. Mau tak mau, mereka harus menggunakan landasan hukum yang tersedia.

Menghadapi keadaan seperti ini, panitia seleksi mestinya tak perlu membuat terobosan yang kelak justru bisa mempersulit kepemimpinan KPK.

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

BERLANGGANAN BERITA

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR