.

Media Selayar

Medianya Orang Selayar

Home » , , , » 2 Bebas, 3 Ngambang , 9 Menunggu

2 Bebas, 3 Ngambang , 9 Menunggu

Penulis Media Selayar TV on Sabtu, 19 Juni 2010 20.57.00

Pewarta-Indonesia, Program pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh Presiden SBY setidaknya telah membuat para pelaku korupsi seperti cacing kepanasan, dimana dalam pengungkapan kasus korupsi sejumlah elemen diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam pengungkapannya. Namun sayang, karena di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan hal ini tidak berjalan seperti wilayah lain di Indonesia.

Sebutlah sebuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif Kabupaten Selayar, hal mana kedua lembaga tersebut diduga telah merugikan daerah dalam penyimpangan anggaran APBD Selayar TA.2002, terkait pembelian kapal feri KM Takabonerate sebesar 5,5 m rupiah, yang diduga terjadi mark up dalam pembeliannya,

Dalam proses penanganan kasusnya, hakim telah menvonis mantan Bupati Selayar periode 1999/2004, Akib Patta dan ketua DPRD Selayar periode 1999/2004, Ince Langke.yang di laksanakan di dua tempat persidangan yang berbeda, Akib Patta di Pengadilan Negeri Makassar dan Ince Langke di Pengadilan Negeri Selayar.

Selain tempat sidang yang berbeda, proses penanganan terhadap keduanya juga berbeda, yakni Akib Patta ditahan selama proses penyidikan jaksa dari Pengadilan Tinggi Makassar sementara Ince Langke tidak ditahan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Selayar. Selain penanganan yang berbeda putusan hakim yang menangani juga berbeda, dimana hakim Pengadilan Negeri Makassar memvonis penjara 1 tahun penjara kepada Akib Patta, selanjutnya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, dibanding Ince Langke yang langsung dibebaskan oleh putusan hakim Pengadilan Negeri Selayar.

Selain kedua petinggi Kabupaten Selayar yang telah mendapat vonis hakim, tiga pejabat pemerintah Kabupaten Selayar telah duluan mendapat vonis hakim pPN Selayar, ketiganya masing-masing mendapatkan putusan tiga tahun penjara, namun hanya 3 bulan yang dijalani di Rutan Selayar, selanjutnya melakukan upaya hukum untuk ditahan di luar rutan alias tahanan kota, dan hingga saat ini belum mendapat kepastian hukum dalam kasus dugaan korupsi ini. Ketiganya adalah: Jenewali Rahim, S.Sos, Kepala Dinas Perindustrian Selayar, Rosman, SE, Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Selayar dan Direktur PT. SUC, perusahaan investor pelaksana proyek pembelian dan pengoperasian kapal feri KM Takabonerate.

Setelah sejumlah proses hukum dilaksanakan untuk mengungkap fakta dari dugaan kasus korupsi 5,5 miliar dana APBD Selayar TA.2002, saat ini 9 anggota DPRD Selayar periode 1999/2004 yang merupakan panitia anggaran dalam pengadaan kapal tersebut, juga didudukkan sebagai terdakwa, namun sayang sekali dalam proses hukum yang dilaksanakan terkesan hanya sandiwara belaka. Bisa dibayangkan ketika 9 anggota DPRD Selayar periode 1999/2004 yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, saat ini kembali menduduki pantia anggaran periode 2004/2009, malah diantaranya ada yang menduduki ketua komisi di Dprd Selayar. Akibatnya proses persidangan pun tersendat. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya proses persidangan di Pengadilan Negeri Selayar, hingga mencapai 35 kali sidang, dimana sebagaian besar persidangan hanya diagendakan sebagai sidang tertunda yang tentu saja sangat tidak sesuai dengan peradilan di negeri ini. Yang menjadi pertanyaan kenapa aparat penegak hukum kita tidak tegas.

Kepada sembilan terdakwa dengan memberikan penahanan atau memberikan sangsi jika tidak mengikuti persidangan. Malah dari fakta hukum yang ada di setiap proses persidangan kasus dugaan korupsi APBD Selayar ini, barang bukti sebuah kapal feri KM Takabonerate tidak pernah dihadirkan atau tercatat dalam pengamanan hakim, namun kapal milik pemerintah dan masyarakat ini dikontrakkan dan dioperasikan tanpa diketahui kemana hasil dan siapa yang mengoperasikannya. Ketika penulis menanyakan kepada JPU, Aji Sukartaji, SH, malah berkelit dan membenarkan namun menurutnya hal ini adalah kebijakan dari atas.

Proses persidangan dari dugaan kasus korupsi dana APBD Slayar sebesar 5,5 rupiah dari pembelian kapal feri KM Takabonerate hingga saat ini masih berlanjut, namun hasil persidangannya boleh dikata telah diketahui oleh masyarakat kabupaten selayar, yakni tidak ada persoalan, baik yang telah menjadi terdakwa tidak berupaya hukum untuk pengembalian nama baiknya setelah mendapat vonis bebas dari segala tuntutan, dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pejabat publik yang telah rusak namanya karena diduga melakukan korupsi maupun upaya lainnya untuk meluruskan persoalan yang sebenarnya, agar masyarakat tidak merasa dibohongi dengan apa yang mereka dengar dan lihat selama ini. Yang paling penting adalah “kemana kapal KM Takabonerate yang Selayar telah beli di Pulau Jawa,” dan kalau memang kapal itu bukan milik Selayar, lantas kemana dan siapa yang menggunakan dana APBD Selayar TA. 2002 sebesar 5,5 m, tersebut?

Penulis kemudian berusaha menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Selayar sejak tahun 2006 yang telah berganti sebanyak 2 kali, namun jawaban yang sama dilontarkan oleh kepala kejaksaan lama dan baru, begitupun dengan sejumlah hakim yang lama dan yang baru, atau mungkin karena mereka tidak merasakan beban utang daerah yang harus dibayarkan dari APBD Selayar hingga saat ini.

Mungkin dengan dimuatnya tulisan ini, semua yang terkait dan yang berwenang bisa memberikan masukan dan dorongan serta bantuan agar kiranya penegak hukum di bumi Tanadoang Selayar dapat lebih tegas dalam menjalankan amanah undang-undang. Bukan malah sebaliknya ketika membaca tulisan ini kemudian mendapat celah untuk mendapatkan kesempatan.

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

BERLANGGANAN BERITA

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR