.

Media Selayar

Medianya Orang Selayar

Home » , » Agar Debat tak Sekadar Seremoni

Agar Debat tak Sekadar Seremoni

Penulis Media Selayar TV on Kamis, 27 Mei 2010 06.28.00

MEDIA SELAYAR. Agar Debat tak Sekadar Seremoni Oleh: Nurmal Idrus (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar) Nurmal Idrus Ada hal berbeda yang bakal mewarnai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) di Indonesia tahun ini.

Sesuai Peraturan KPU No 69 Tahun 2009, debat antarkandidat mesti dilakukan lima putaran. Berbeda dengan pemilukada sebelumnya yang debatnya hanya pelengkap, kali ini debat menjadi hal yang wajib.

Khusus untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan menggelar pemilukada di 10 daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel telah meminta kepada semua KPU kabupaten yang menggelar pemilukada untuk mengikuti petunjuk dalam peraturan KPU itu. KPU kabupaten sendiri telah menyusun tahapan kampanye pemilukada, termasuk di dalamnya debat yang akan berlangsung 6-19 Juni 2010.

Sebelumnya, karena dianggap terlalu banyak, sempat beredar wacana untuk memangkas jumlah putaran menjadi hanya maksimal tiga kali. Selain terkait anggaran yang minim, para penyelenggara pemilukada di daerah menganggap lima putaran debat itu sebagai kegiatan yang tak banyak manfaatnya.

Menurut mereka, meski hanya dua atau tiga kali tetapi jika dilakukan dengan berkualitas maka tentu akan melahirkan hasil yang bagus. Saya termasuk pihak yang tak setuju dengan rencana pemangkasan jumlah putaran debat itu. Makanya, dalam kapasitas sebagai anggota KPU Makassar, beberapa kali saya menyampaikan kepada rekan-rekan di 10 KPU kabupaten lain untuk tetap menggelarnya sesuai aturan.

Menurut saya, tak ada alasan untuk memangkas kegiatan itu meski dengan alasan minimnya anggaran. Dengan berbagai cara, KPU kabupaten sebenarnya dapat meminimalkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan itu. Misalnya, dengan memakai gedung DPRD untuk pelaksanaannya.

Alasan bahwa banyaknya putaran debat membuat acara itu akan terkesan mubazir, juga tak bisa diterima. Justru dengan pengelolaan acara yang baik akan melahirkan sebuah debat dinamis dan berbobot. Terbitnya Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 yang mengisntruksikan pelaksanaan debat tentu saja punya maksud yang dalam. Debat dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengetahui kemampuan seorang calon kepala daerah.

Meski kemudian debat diyakini tak akan banyak mengubah peta dukungan suara, tetapi lewat cara inilah pemilih bisa dengan mudah melihat kemampuan calon yang akan memimpin mereka untuk lima tahun ke depan. Untuk mencapai efektivitas debat yang baik tentu saja diperlukan berbagai cara dan trik. Jika hanya dilakukan untuk sekadar sebagai pelengkap saja, maka acara debat kandidat kali ini berpotensi menjadi ajang seremoni belaka seperti dikhawatirkan sebelumnya. KPU kabupaten tentu mesti mencari terobosan untuk menciptakan terjadinya debat yang berbobot.

Karena tak ada format baku yang ditetapkan KPU Pusat, maka tentu saja kecerdikan dari pelaksana debat diperlukan dalam hal ini. Dalam teorinya, efektivitas debat akan banyak ditentukan oleh tema debat yang diusung dan juga keaktifan dari peserta debat. Selain itu, kemampuan moderator debat menjadi salah satu penentu. Dalam konteks debat pemilukada, tema debat menjadi hak KPU sepenuhnya untuk menentukannya.

Tetapi, biasanya tema akan berputar pada masalah ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. KPU harus pintar-pintar menyesuaikan pemilihan tema dengan suasana forum. Misalnya, jika temanya ekonomi maka tentu saja yang paling bagus untuk memoderatorinya adalah mereka yang berlatar belakang ekonomi. Pengaturan sistem debat yang baik juga akan banyak menentukan efektivitas debat itu. KPU kabupaten bisa mengambil contoh dari pengalaman debat pilpres, beberapa waktu lalu.

Untuk hal ini, penulis mempunyai pemikiran tentang model debat sederhana yang bisa dicontoh. Sesi pertama, dibuka dengan pemaparan visi dan misi pasangan calon. Waktunya, kira-kira 10 menit dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk membacakan visi dan misi mereka secara singkat. Menurut hemat penulis, waktu 10 menit bisa dipakai jika pasangan calon di suatu daerah tak melebihi empat pasangan seperti di Barru atau Gowa.

Tetapi untuk daerah seperti Soppeng yang mempunyai tujuh pasangan dan Luwu Utara yang bahkan mencapai sembilan pasangan, maka waktu maksimal bisa dipotong menjadi hanya lima menit. Satu jam adalah toleransi untuk pembacaan visi misi, sebab jika melebihi waktu itu akan berpotensi menjadikan debat tak lagi menarik. Sebagai catatan, jika debatnya memasuki putaran kedua dan selanjutnya, maka pemaparan awal adalah berdasarkan tema yang telah ditetapkan.

Sesi kedua, adalah sesi tanya jawab. Setiap pasangan calon akan bertanya kepasangan lain dan begitu pula sebaliknya. Pertanyaan mesti melingkupi isi visi misi pasangan yang ditanya. Jalannya tanya jawab mesti diatur dengan saksama. Setiap calon berhak bertanya kepada calon yang dapat giliran menjawab. Agar efektif dan tidak bertele-tele, waktu tiga menit untuk bertanya dan menjawab adalah paling baik. Dalam sesi ini kepemimpinan moderator dalam mengatur lalulintas debat menjadi kuncinya.

Moderator bisa memotong jika ada pertanyaan yang melenceng dan tidak seharusnya. Begitupula moderator punya kekuasaan untuk memotong jawaban jika waktu telah terlewat. Sesi ketiga, adalah sesi jawab pertanyaan tertulis. Untuk sesi ini, KPU kabupaten sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dalam amplop yang akan dipilih secara acak oleh pasangan calon. Agar fair, maka pertanyaan yang dibuat mesti lebih banyak dari jumlah pasangan calon.

Jika misalnya jumlah pasangannya tujuh, maka minimal pertanyaan yang dibuat adalah dua kali lipatnya atau 14. Pertanyaan-pertanyaan itu dimasukkan dalam amplop dan dipilih acak oleh pasangan calon. Moderatorlah nanti yang akan membacakan pertanyaannya dan kemudian dijawab oleh pasangan calon. Waktu tiga menit menurut penulis adalah waktu yang maksimal untuk satu pasangan calon menjawab pertanyaan itu.

Titik tersulit dalam sesi ini adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dengan tingkat kesulitan yang sama. Namun, kesulitan ini bisa dieliminasi dengan melibatkan moderator yang dipakai dan mempelajari visi dan misi calon yang telah disetor ke KPU. Sesi keempat, adalah penutup. Sesi ini sering disebut sebagai closing statemen.

Dalam waktu maksimal satu menit, moderator bisa memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk menyampaikan kata terakhirnya. Pasangan calon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan termasuk mengkampanyekan diri. Untuk seluruh proses di atas, KPU mesti mempertimbangkan sistem giliran berbicara pada pasangan calon.

Untuk sesi pertama misalnya, moderator bisa memulainya berdasarkan nomor urut calon untuk berbicara. Tetapi untuk sesi dua, tiga dan empat, ada baiknya jika dilakukan undian tentang siapa yang mesti berbicara lebih awal. Pada akhirnya, kesuksesan dari debat ini akan banyak ditentukan oleh seberapa besar keinginan para pasangan calon untuk memanfaatkannya.

Sebab, pada hematnya, mesti dianggap tak akan terlalu banyak memengaruhi ekspektasi pemilih, tetapi bobot dan kemampuan pasangan calon akan terlihat dengan baik lewat ajang seperti ini. Pemilih tentu tak mau membeli kucing dalam karung. Tak hanya ingin melihat calon pemimpin mereka lewat baliho yang banyak terpasang.

Mereka tentu menantikan apa yang akan diberikan sang pemimpin ketika ia memimpin kelak. (*)

--Minat Masuk Anggota Polri Di Selayar Meningkat

0 KOMENTAR TRENDERS:

Posting Komentar

Terima Kasih Telah Berbagi Dengan Kami Di Redaksi Blog Media Selayar

BERLANGGANAN BERITA

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend at yahoo dot co dot id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR